Pantau - Badan Gizi Nasional (BGN) menambah sebanyak 35 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Wakil Kepala BGN Trenggono menyampaikan hal tersebut seusai meresmikan sekaligus meninjau dapur SPPG di Jalan Yos Sudarso, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (14/10/2026).
"Peresmian 35 SPPG di Kepri hari ini diprioritaskan bagi daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) serta daerah tinggi stunting," kata Trenggono.
Peresmian 35 dapur SPPG di Kepulauan Riau tersebut dilaksanakan secara serentak dengan peresmian 980 SPPG yang tersebar di 16 provinsi di Indonesia.
Meski telah diresmikan, Trenggono menegaskan bahwa seluruh dapur tersebut belum otomatis dapat beroperasi karena masih harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan BGN.
Sebanyak 35 Dapur MBG Baru Tersebar di Enam Kabupaten dan Kota
Trenggono menjelaskan bahwa penambahan 35 dapur SPPG di Kepulauan Riau dilakukan berdasarkan kebutuhan pelayanan di masing-masing daerah.
Kota Batam memperoleh tambahan terbanyak dengan 10 dapur SPPG, disusul Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas yang masing-masing mendapatkan sembilan dapur.
Sementara itu, Kabupaten Karimun memperoleh tambahan empat dapur SPPG dan Kota Tanjungpinang mendapatkan dua dapur.
Kabupaten Lingga mendapatkan tambahan satu dapur SPPG sebagai bagian dari upaya memperluas pelayanan makanan bergizi gratis di wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
Penambahan fasilitas tersebut diprioritaskan untuk menjangkau masyarakat di kawasan kepulauan yang selama ini membutuhkan penguatan akses terhadap pelayanan pemenuhan gizi.
Trenggono menilai karakteristik geografis Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan membutuhkan perhatian khusus dalam pelaksanaan Program MBG, terutama terkait kesiapan fasilitas dan jangkauan distribusi makanan.
Dapur SPPG Wajib Penuhi Standar Higiene dan Pengolahan Limbah
Trenggono menegaskan bahwa peresmian dapur SPPG tidak berarti fasilitas tersebut langsung dapat menyalurkan makanan bergizi gratis kepada masyarakat.
Menurutnya, seluruh dapur yang baru diresmikan masih berada pada tahap siap operasional dan harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan BGN.
Persyaratan tersebut meliputi kesiapan peralatan dapur, ketersediaan sumber daya manusia (SDM), serta kelengkapan fasilitas pendukung untuk memastikan proses pengolahan makanan berjalan sesuai standar.
Selain itu, setiap dapur SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai salah satu syarat sebelum menjalankan pelayanan.
Dapur SPPG juga harus dilengkapi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memenuhi ketentuan BGN untuk mendukung pengelolaan limbah dari kegiatan pengolahan makanan.
Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, BGN akan melaksanakan tahap uji coba penyaluran makanan bergizi gratis dalam jumlah terbatas.
Pada tahap awal, setiap dapur SPPG akan menyalurkan sekitar 100 hingga 200 porsi makanan untuk memastikan kesiapan pelayanan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP).
"Kalau semua syarat terpenuhi, kita akan uji coba penyaluran MBG untuk 100-200 porsi dulu. Setelah berjalan sesuai SOP, baru kita menyasar seluruh penerima manfaat," ujar Trenggono.
Apabila pelaksanaan uji coba telah berjalan sesuai ketentuan, dapur SPPG dapat meningkatkan kapasitas pelayanan secara bertahap hingga menjangkau seluruh penerima manfaat yang menjadi sasaran program.
BGN Prioritaskan Wilayah Kepulauan dan Daerah Stunting Tinggi
Trenggono menyampaikan bahwa Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas pemenuhan gizi masyarakat Indonesia.
Program tersebut tidak hanya menyasar anak-anak sekolah, tetapi juga kelompok penerima manfaat lainnya, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita.
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan Program MBG sangat bergantung pada kualitas pengelolaan, perencanaan, dan penyelenggaraan pelayanan sesuai ketentuan BGN.
"Program ini sangat baik apabila dikelola, lalu direncanakan dan diselenggarakan sesuai ketentuan BGN. Kita ingin menciptakan MBG berkualitas dan tepat sasaran," ungkap Trenggono.
Ia juga menyoroti masih banyaknya wilayah 3T di Kepulauan Riau yang membutuhkan tambahan dapur SPPG agar pelayanan makanan bergizi gratis dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Salah satu daerah yang menjadi perhatian adalah Kabupaten Lingga karena memiliki prevalensi stunting tinggi dan masih membutuhkan penguatan pelayanan MBG.
Untuk mempercepat perluasan pelayanan, Trenggono telah menginstruksikan Kepala Regional MBG Kepulauan Riau agar segera menghimpun data dapur SPPG yang telah siap dioperasikan, terutama di kawasan 3T.
Pendataan tersebut diperlukan untuk mengetahui kesiapan fasilitas sekaligus menentukan prioritas pengoperasian dapur di daerah yang membutuhkan pelayanan lebih cepat.
"Daerah kepulauan tentu lebih membutuhkan MBG, jika dibandingkan dengan kota-kota besar. Karena itu, SPPG di kawasan 3T dan daerah stunting jadi prioritas kita," kata Trenggono.
Penerima Manfaat MBG di Kepri Capai 594 Ribu Orang
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan apresiasi kepada BGN atas penambahan 35 dapur SPPG di wilayahnya.
Nyanyang menilai keberadaan dapur SPPG di kawasan 3T sangat dibutuhkan untuk mendukung upaya penanganan stunting pada anak melalui penyediaan makanan bergizi gratis.
Ia mengungkapkan bahwa realisasi penerima manfaat Program MBG di Kepulauan Riau telah mencapai 87 persen dari sasaran program.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai sekitar 594 ribu orang.
Pelayanan terhadap ratusan ribu penerima manfaat tersebut dilaksanakan melalui 230 dapur SPPG yang tersebar di tujuh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan kesiapan untuk terus bekerja sama dengan BGN dalam mendukung perluasan pelayanan Program MBG di seluruh wilayahnya.
Dukungan pemerintah daerah juga mencakup pengawalan terhadap proses pengoperasian dapur SPPG agar seluruh fasilitas memenuhi persyaratan dan menjalankan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan BGN.
"Kami siap bersinergi mendukung program MBG di Kepri, termasuk mengawal pengoperasian SPPG agar sesuai ketentuan BGN," ujar Nyanyang.
Penambahan 35 dapur SPPG tersebut diharapkan dapat memperluas cakupan Program MBG di Kepulauan Riau, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan, kawasan 3T, dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Seluruh fasilitas baru tersebut akan mulai melayani penerima manfaat secara bertahap setelah memenuhi persyaratan operasional dan menjalani uji coba penyaluran makanan sesuai ketentuan BGN.
- Penulis :
- Shila Glorya
