Pantau - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Kota Bandung menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengatasi banjir tahunan di kawasan Bandung Raya melalui normalisasi sungai, pembangunan danau retensi, hingga pembuatan sodetan sepanjang satu kilometer.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa normalisasi sungai secara menyeluruh menjadi prioritas pada 2026, sedangkan pembangunan sodetan sepanjang satu kilometer direncanakan pada 2027.
Selain itu, pemerintah menyiapkan pembangunan danau retensi di sekitar Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Sulaiman untuk membantu menampung dan mengendalikan aliran air.
Dedi menegaskan bahwa persoalan banjir di kawasan perkotaan tidak dapat diselesaikan secara parsial karena membutuhkan kerja sama lintas pemerintah daerah dengan pendekatan menyeluruh dari hulu hingga hilir.
"Jangan menunggu tahun depan. Nanti banjir lagi," ujar Dedi Mulyadi saat memimpin rapat koordinasi penanganan banjir bersama Bupati Bandung Dadang Supriatna dan jajaran teknis Kota Bandung.
Normalisasi Sungai Jadi Prioritas Penanganan Banjir pada 2026
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Barat, Dikky Achmad Sidik, menjelaskan bahwa pengerukan dan normalisasi sungai secara menyeluruh menjadi prioritas pekerjaan pada tahun anggaran 2026.
Pekerjaan tersebut akan dimulai dari titik muara dengan melakukan pendalaman dasar sungai serta memastikan lebar aliran memenuhi standar minimal lima meter.
"Untuk 2026, pertama normalisasi total dari muara, diperdalam. Lebar minimum lima meter semua," kata Dikky.
Selain mengeruk sedimentasi, pemerintah akan memperbaiki sejumlah bangunan air yang selama ini dinilai menghambat kelancaran aliran sungai.
Salah satu langkah teknis yang disiapkan adalah mengubah bangunan air dengan bukaan tunggal menjadi bukaan ganda untuk meningkatkan kapasitas aliran air sekaligus mengurangi risiko luapan.
Pemerintah juga berencana membangun Tembok Penahan Tanah (TPT) pada sejumlah titik rawan limpasan untuk memperkuat perlindungan kawasan permukiman di sekitar sungai.
Dedi menginstruksikan agar pengerukan sungai secara manual sepanjang satu kilometer dilakukan secara profesional dengan melibatkan tenaga kerja berpengalaman.
Menurutnya, pekerjaan tersebut harus menggunakan sistem borongan dengan target dan ukuran yang jelas agar hasil normalisasi dapat diukur secara konkret.
"Kalau hanya padat karya biasa, nanti pekerjaannya tidak ada tambahnya," ujar Dedi.
Dedi juga meminta seluruh kebutuhan teknis dihitung secara terperinci sejak tahap perencanaan, termasuk jumlah pekerja, standar upah, kebutuhan alat berat, armada pengangkut material, serta lokasi pembuangan hasil pengerukan.
Pemerintah Siapkan Penyekat Sampah untuk Cegah Penyumbatan Sungai
Selain sedimentasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan perhatian khusus terhadap penumpukan sampah yang berpotensi menyumbat aliran sungai dan memperparah banjir.
Pemerintah berencana memasang penyekat sampah atau trash rack untuk menahan sampah kiriman dari wilayah Kota Bandung sebelum masuk dan menyumbat aliran sungai.
Pengoperasian fasilitas tersebut akan didukung alat berat berukuran kecil, armada pengangkut sampah, serta fasilitas pengolahan sampah terintegrasi.
Langkah tersebut disiapkan untuk memastikan sampah yang tertahan dapat segera diangkut dan diolah sehingga tidak menumpuk di sepanjang aliran sungai.
Pengelolaan sampah yang lebih terstruktur diharapkan mampu menjaga kapasitas aliran air sekaligus mengurangi risiko banjir akibat penyumbatan limbah padat.
Dedi Mulyadi Rencanakan Sodetan Sungai Sepanjang 1 Kilometer pada 2027
Untuk penanganan jangka menengah, Dedi Mulyadi memerintahkan penyusunan rencana pembangunan sodetan sungai sepanjang satu kilometer yang ditargetkan masuk dalam perencanaan tahun 2027.
Sodetan tersebut dirancang untuk mengalihkan aliran air langsung menuju sungai penerima sehingga tidak lagi melewati kawasan permukiman padat penduduk.
"Sodetan yang ini dibikin saja rencana 2027. Jadi nanti tidak melalui permukiman," tutur Dedi.
Pembangunan sodetan diharapkan dapat mengurangi volume air yang melintasi kawasan permukiman sekaligus menekan potensi genangan ketika debit sungai meningkat.
Rencana tersebut menjadi bagian dari sistem pengendalian banjir terpadu yang menggabungkan peningkatan kapasitas sungai, pembangunan infrastruktur pengendali air, serta penataan aliran sungai.
Warga Terdampak Banjir Akan Mendapat Bantuan Perbaikan Rumah
Selain menyiapkan infrastruktur pengendali banjir, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga merancang bantuan bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal atau mengalami kerusakan rumah akibat banjir.
Dedi memastikan bantuan perbaikan rumah akan menggunakan mekanisme penyaluran dana yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam skema tersebut, dana bantuan stimulan akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing warga penerima.
Sementara itu, pemerintah akan menyiapkan tim tukang profesional untuk membantu pelaksanaan perbaikan rumah sesuai kebutuhan warga.
"Nanti kalau uangnya tetap masuk rekening mereka, tapi kita siapkan tukang yang mengerjakan. Jadi mereka tinggal bayar ke tukang," tutur Dedi.
Melalui mekanisme tersebut, warga tetap memiliki kendali terhadap penggunaan dana bantuan, sedangkan pekerjaan fisik rumah ditangani tenaga yang memiliki keterampilan.
Bupati Bandung Minta Penanganan Banjir Dimulai dari Hulu Citarum
Bupati Bandung Dadang Supriatna menyambut baik rencana kolaborasi penanganan banjir antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, dan Pemerintah Kota Bandung.
Dadang menekankan bahwa penyelesaian persoalan banjir Bandung Raya harus dimulai dari kawasan hulu sungai untuk mengurangi volume air kiriman yang mengalir menuju wilayah perkotaan.
Menurutnya, banjir yang terjadi di Kota Bandung berkaitan dengan air kiriman akibat banjir Sungai Citarum sehingga penanganannya harus memperhatikan keterkaitan kondisi hulu dan hilir.
Dadang juga mendukung rencana pembangunan danau retensi di sekitar Lanud Sulaiman sebagai salah satu solusi untuk menampung dan mengendalikan aliran air.
"Ini air di Kota Bandung kiriman akibat banjir Citarum. Solusi pertama setuju bikin danau di sekitar Sulaiman. Tapi tetap dari hulunya diselesaikan," kata Dadang.
Melalui kolaborasi lintas pemerintah daerah, penanganan banjir Bandung Raya akan diarahkan pada perbaikan sistem aliran sungai secara menyeluruh, bukan hanya mengatasi genangan di wilayah terdampak.
Normalisasi sungai, pembangunan danau retensi, penyediaan sodetan, pengelolaan sampah, serta penanganan kawasan hulu menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk mengurangi risiko banjir tahunan di Bandung Raya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
