Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah dan Pertamina segera menambah pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk mengatasi kelangkaan di sejumlah wilayah Bali yang menyebabkan antrean kendaraan mengular hingga satu kilometer di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Kelangkaan BBM tersebut dilaporkan terjadi di Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng, hingga Bangli, sehingga masyarakat harus mencari bahan bakar dan mengantre selama berjam-jam.
Bahkan, seorang perempuan di Kabupaten Badung dilaporkan pingsan setelah mengantre BBM selama berjam-jam di SPBU.
Menanggapi kondisi tersebut, Puan meminta Pertamina bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan ketersediaan BBM di seluruh wilayah terdampak.
"Kesulitan warga memperoleh BBM di sejumlah SPBU di Bali perlu segera diselesaikan melalui penguatan distribusi sampai titik pelayanan. Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan adanya tambahan pasokan BBM di Bali," kata Puan, Rabu (14/10/2026).
Pertamina Ungkap Kendala Kapal Tanker Jadi Salah Satu Penyebab Kelangkaan BBM
Pertamina mengungkapkan bahwa kelangkaan BBM di Bali salah satunya dipicu kendala dalam proses bongkar muat kapal tanker yang berdampak pada kelancaran pasokan bahan bakar.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pertamina menyatakan akan menyiapkan tambahan pasokan BBM guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Bali.
Namun, Puan mengingatkan bahwa penambahan stok harus dibarengi dengan perbaikan sistem distribusi agar bahan bakar benar-benar sampai ke SPBU yang mengalami kekosongan.
"Tambahan pasokan yang tiba juga perlu diikuti kepastian pengiriman ke SPBU, terutama wilayah yang masih mengalami kekosongan BBM dan terjadi antrean panjang," tutur Puan.
Ia meminta Kementerian ESDM dan Pertamina memeriksa seluruh tahapan distribusi, mulai dari kedatangan kapal tanker, proses pembongkaran, ketersediaan stok di terminal, hingga pengiriman kepada penyalur.
Menurutnya, pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk mengetahui hambatan yang masih terjadi sekaligus menentukan langkah percepatan pemulihan pelayanan.
"Warga membutuhkan kepastian BBM dapat diperoleh di tempat pelayanan. Setiap tambahan pasokan perlu segera diterjemahkan menjadi pengiriman yang sesuai kebutuhan dan pemulihan SPBU yang dapat dirasakan masyarakat," imbuhnya.
Puan juga meminta Pertamina memetakan kebutuhan BBM berdasarkan jenis bahan bakar dan wilayah pelayanan agar penyaluran tambahan pasokan lebih tepat sasaran.
"SPBU yang mengalami kekosongan berulang harus memperoleh perhatian khusus agar pengiriman berikutnya mampu menutup kebutuhan sampai pasokan lanjutan tersedia," jelas Puan.
Puan Minta Pemerintah Prioritaskan Layanan Darurat dan Cegah Dampak Ekonomi
Selain mendesak penambahan pasokan, Puan meminta pemerintah menetapkan target pemulihan distribusi BBM yang terukur dan dapat dievaluasi secara berkala.
Menurutnya, evaluasi harus mencakup jumlah SPBU yang kembali beroperasi, durasi kekosongan bahan bakar, kecukupan stok, serta perkembangan panjang antrean kendaraan.
"Evaluasi perlu melihat jumlah SPBU yang kembali melayani, lamanya kekosongan, kecukupan pasokan antarjadwal pengiriman, dan perkembangan waktu antrean. Informasi tersebut menjadi dasar penyesuaian operasi setiap hari," paparnya.
Selama proses pemulihan berlangsung, Puan menekankan pentingnya menjaga ketersediaan energi bagi sektor pelayanan darurat dan aktivitas penting masyarakat.
"Penanganan harus memperhitungkan kebutuhan fasilitas kesehatan, angkutan umum, dan distribusi kebutuhan pokok sesuai jenis BBM yang digunakan," ungkap Puan.
Ia juga meminta pemerintah dan Pertamina memastikan pembagian tanggung jawab yang jelas dalam menangani kelangkaan BBM di setiap wilayah terdampak.
"Pemerintah dan Pertamina perlu mengetahui lokasi yang masih terkendala, pihak yang menanganinya, dan kapan pelayanan diperkirakan membaik," tegasnya.
Kelangkaan BBM di Bali Dikhawatirkan Ganggu Pariwisata dan Ekonomi Nasional
Puan mengingatkan bahwa Bali merupakan salah satu pusat pariwisata Indonesia yang memiliki kontribusi penting terhadap industri ekonomi kreatif dan perekonomian nasional.
Menurutnya, kelangkaan BBM yang berlangsung berkepanjangan berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat, kegiatan pariwisata, serta distribusi barang dan jasa.
"Kelangkaan BBM yang tidak segera diatasi dapat berdampak terhadap perekonomian di Bali yang pada akhirnya akan memengaruhi ekonomi kerakyatan dan pembangunan ekonomi Nasional," ucap Puan.
Karena itu, DPR RI melalui komisi terkait akan mengawal evaluasi ketahanan pasokan BBM di Bali, termasuk kesiapan cadangan operasional dan alternatif pengiriman apabila terjadi perubahan jadwal distribusi.
"Perbaikan perlu memastikan gangguan pada satu tahapan dapat diantisipasi sebelum berdampak luas terhadap pelayanan," pungkasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
