Pantau - Pemerintah Indonesia memaparkan strategi penyederhanaan birokrasi dalam forum internasional Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Paris, Prancis, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Strategi tersebut disampaikan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Erwan Agus Purwanto, dalam sesi panel A Simplified Government Focused on Delivery pada Senin (12/10/2026).
Erwan menegaskan bahwa penyederhanaan birokrasi tidak cukup hanya dilakukan dengan memangkas struktur organisasi atau mempercepat proses administrasi.
”Penyederhanaan birokrasi tidak cukup dilakukan dengan mengurangi jenjang organisasi atau mempercepat prosedur administratif. Pemerintah perlu mengubah cara kerja birokrasi agar lebih menekankan keahlian, kolaborasi lintas instansi, dan pencapaian hasil yang berdampak nyata bagi masyarakat,” jelas Erwan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Pemaparan tersebut menjadi bagian dari keterlibatan Indonesia dalam OECD Global Forum on Building Trust and Reinforcing Democracy, sekaligus mendukung proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD.
Indonesia Pangkas Jenjang Birokrasi dan Perkuat Jabatan Fungsional
Erwan menjelaskan bahwa salah satu langkah utama reformasi birokrasi Indonesia adalah menyederhanakan struktur organisasi pemerintahan melalui pengurangan jenjang hierarki.
Pemerintah juga mengalihkan sejumlah jabatan struktural menjadi jabatan fungsional untuk memperkuat peran keahlian aparatur sipil negara (ASN).
Langkah tersebut bertujuan menciptakan sistem kerja pemerintahan yang lebih fleksibel, meningkatkan kolaborasi antarlembaga, serta mempercepat proses pengambilan keputusan.
”Penataan ini bertujuan memperkuat peran keahlian aparatur, meningkatkan kolaborasi, dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih efektif. Selain itu, pemerintah perlu mengevaluasi proses bisnis untuk menghapus tahapan yang tidak diperlukan serta mengintegrasikan layanan agar masyarakat tidak berulang kali memenuhi persyaratan administratif yang sama,” katanya menegaskan.
Menurut Erwan, evaluasi proses bisnis pemerintahan menjadi bagian penting dalam menghilangkan prosedur yang tidak diperlukan dan mengurangi beban administrasi masyarakat.
Penyederhanaan tersebut juga diarahkan untuk memastikan layanan publik dapat diberikan secara lebih terintegrasi tanpa mengharuskan masyarakat mengulang persyaratan yang sama di berbagai instansi.
Kementerian PANRB Kembangkan Perlinsos Digital untuk Integrasi Data Masyarakat
Dalam forum tersebut, Erwan turut menjelaskan pentingnya transformasi digital sebagai bagian dari reformasi birokrasi nasional.
Ia menekankan bahwa penyederhanaan proses administrasi harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pemerintah menerapkan teknologi digital.
Digitalisasi pelayanan publik tidak boleh sekadar memindahkan prosedur yang rumit ke dalam aplikasi elektronik tanpa memperbaiki alur pelayanan.
Pemerintah perlu mengintegrasikan data dan sistem, menyelaraskan regulasi, serta meningkatkan kompetensi aparatur agar transformasi digital berjalan efektif dengan tetap menjaga akuntabilitas dan integritas.
Salah satu langkah yang sedang dikembangkan Kementerian PANRB bersama sejumlah instansi terkait adalah program Perlindungan Sosial Digital atau Perlinsos Digital.
“Kami di Kementerian PANRB berkolaborasi dengan instansi terkait lainnya saat ini sedang mengembangkan Perlinsos Digital, yang diarahkan untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi untuk membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menghubungkannya dengan program perlindungan sosial yang sesuai dengan kebutuhannya,” ungkap Erwan.
Pengembangan Perlinsos Digital diarahkan untuk membantu pemerintah mengenali kebutuhan masyarakat melalui integrasi data sosial dan ekonomi.
Melalui sistem tersebut, pemerintah berupaya menghubungkan masyarakat dengan program perlindungan sosial yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.
Indonesia Dorong Kolaborasi Antarlembaga untuk Hilangkan Sekat Birokrasi
Erwan menegaskan bahwa penyederhanaan birokrasi harus menjadi prinsip kerja pemerintahan yang diterapkan secara berkelanjutan, bukan sekadar program reformasi sementara.
Menurutnya, setiap pengembangan regulasi, pembentukan organisasi, maupun pembuatan aplikasi baru harus mempertimbangkan sistem yang telah tersedia dan manfaat yang akan diterima masyarakat.
Pendekatan tersebut diperlukan untuk mencegah munculnya prosedur administratif baru yang justru memperumit pelayanan publik.
”Melalui pendekatan whole of government, Indonesia berupaya memperkuat koordinasi antarlembaga dan mengurangi sekat-sekat birokrasi. Upaya ini menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Pendekatan pemerintahan secara menyeluruh tersebut menempatkan koordinasi lintas instansi sebagai salah satu unsur penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Forum OECD Jadi Ajang Indonesia Bertukar Pengalaman Reformasi Pemerintahan
Forum OECD di Paris tersebut menghadirkan sejumlah perwakilan negara dan organisasi internasional untuk membahas strategi membangun pemerintahan yang lebih sederhana, efektif, dan berorientasi pada hasil.
Diskusi dipandu Pamela Herd, Profesor Kebijakan Sosial di Ford School of Public Policy, University of Michigan.
Sejumlah perwakilan dari Selandia Baru, Italia, Jerman, serta Ibec yang merupakan organisasi perwakilan dunia usaha di Irlandia turut berpartisipasi dalam pembahasan tersebut.
Keikutsertaan Indonesia menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi sekaligus mempelajari praktik tata kelola pemerintahan dari negara lain.
Partisipasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat kerja sama dan dialog kebijakan internasional di tengah proses aksesi keanggotaan OECD.
Melalui agenda reformasi birokrasi yang berkelanjutan, pemerintah menargetkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
