Pantau - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru dilantik, Letjen TNI Kristomei Sianturi, menargetkan percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia dengan menekankan respons bencana harus dilakukan dalam hitungan menit, bukan jam, guna mengurangi dampak kebakaran dan mencegah jatuhnya korban jiwa.
Kristomei menyampaikan target tersebut saat memberikan keterangan kepada awak media di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026), setelah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BNPB menggantikan Letjen TNI Suharyanto.
Menurut Kristomei, percepatan penanganan karhutla menjadi kebutuhan mendesak karena kebakaran hutan dan lahan telah menimbulkan dampak terhadap kehidupan masyarakat di sejumlah wilayah.
"Targetnya secepat mungkin, secepat mungkin. Jadi, jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak," katanya.
Kepala BNPB Tekankan Respons Bencana Harus dalam Hitungan Menit
Kristomei menegaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak boleh berlangsung terlalu lama karena keterlambatan respons berpotensi memperluas dampak bencana.
Menurutnya, kecepatan penanganan menjadi salah satu faktor penting untuk mengendalikan kebakaran sekaligus mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa.
Ia menilai sistem respons bencana perlu ditingkatkan agar petugas dapat segera mengambil langkah penanganan ketika menerima informasi mengenai kejadian di lapangan.
"Responsif itu hitungannya bukan jam, menit. Jadi, kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depan ya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia," ujarnya.
Kristomei menyampaikan bahwa evaluasi terhadap kecepatan respons akan menjadi salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan tugas BNPB ke depan.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan bencana dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat oleh proses koordinasi yang terlalu panjang.
Sebagai langkah awal setelah menjabat Kepala BNPB, Kristomei berencana segera melakukan peninjauan langsung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan.
Namun, sebelum turun ke lapangan, ia akan terlebih dahulu melakukan konsolidasi internal bersama jajaran BNPB untuk mempersiapkan langkah penanganan secara terkoordinasi.
Kristomei menjelaskan bahwa persiapan bersama staf diperlukan agar peninjauan lapangan dan pelaksanaan penanganan karhutla dapat berjalan dengan baik.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa proses persiapan tidak boleh menghambat kecepatan respons terhadap bencana yang sedang berlangsung.
"Segera. Kan tadi saya bilang hitungannya menit, bukan jam," tegasnya saat ditanya mengenai waktu peninjauan lokasi karhutla.
BNPB Gandeng TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat
Kristomei menekankan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dilakukan BNPB secara sendiri tanpa dukungan berbagai pihak.
Menurutnya, kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mempercepat penanggulangan karhutla.
Pemerintah pusat memiliki peran dalam mendukung koordinasi serta penyediaan sumber daya penanganan bencana, sedangkan pemerintah daerah terlibat langsung dalam pelaksanaan penanganan di wilayah terdampak.
Kristomei juga menyebut keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diperlukan untuk mendukung kelancaran upaya penanggulangan kebakaran.
Selain unsur pemerintah dan aparat keamanan, masyarakat perlu dilibatkan dalam kegiatan penanganan serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Kolaborasi lintas lembaga tersebut diharapkan dapat mempercepat pengerahan personel, peralatan, dan sumber daya yang dibutuhkan ketika kebakaran terjadi.
Terkait kemungkinan penggunaan bantuan dari luar negeri, Kristomei menyatakan BNPB belum langsung menentukan kebutuhan dukungan tambahan.
Ia menjelaskan bahwa BNPB akan terlebih dahulu melakukan pemetaan terhadap kemampuan dan sumber daya penanggulangan bencana yang tersedia di dalam negeri.
Pemetaan tersebut mencakup sumber daya yang dimiliki pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengetahui kapasitas penanganan karhutla yang dapat dikerahkan.
Hasil pemetaan nantinya menjadi dasar untuk menentukan apakah diperlukan dukungan tambahan, termasuk kemungkinan bantuan dari luar negeri.
Kristomei Akan Periksa Data Karhutla dari Sipongi dan Satelit NASA
Selain menyiapkan langkah operasional, Kristomei berencana memeriksa data mengenai luas wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi kebakaran yang sebenarnya, termasuk luas lahan terbakar dan dampak yang ditimbulkan.
Kristomei menyebut pemantauan satelit menjadi salah satu sumber informasi yang akan digunakan untuk memeriksa perkembangan karhutla.
Salah satu sistem yang akan dimanfaatkan adalah Sipongi, yang menyediakan informasi pemantauan kebakaran hutan dan lahan.
Selain Sipongi, BNPB juga akan memeriksa hasil pemantauan satelit dari Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA).
Data dari kedua sumber tersebut akan digunakan untuk membantu mengetahui luas kebakaran serta mengidentifikasi dampak yang terjadi di wilayah terdampak.
"Saya cek dulu data fakta yang ada saat ini berdasarkan satelit, satelit Sipongi kan ada tuh. Kemudian hasil pantauan NASA juga. Berapa sih luasan yang sebenarnya itu? Kan itu bisa dihitung, gitu loh. Dan dampaknya apa? Gitu," ucapnya.
Menurut Kristomei, pemeriksaan data menjadi bagian penting dalam menentukan langkah penanganan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Informasi mengenai luas wilayah terbakar dan dampaknya diperlukan agar sumber daya penanggulangan bencana dapat diarahkan sesuai kebutuhan.
Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas Kepala BNPB Baru
Kristomei menegaskan bahwa seluruh langkah penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.
Menurutnya, upaya penanggulangan karhutla tidak hanya bertujuan memadamkan api, tetapi juga mencegah jatuhnya korban jiwa akibat kebakaran.
"Yang paling penting adalah jangan sampai ada korban. Itu loh yang pertama," katanya.
Kristomei resmi menjabat Kepala BNPB setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Dalam jabatan tersebut, ia menggantikan Letjen TNI Suharyanto yang sebelumnya memimpin lembaga penanggulangan bencana nasional.
Setelah pelantikan, Kristomei menempatkan percepatan respons bencana, konsolidasi internal, koordinasi lintas lembaga, dan pemeriksaan data karhutla sebagai langkah awal pelaksanaan tugasnya.
BNPB akan mengutamakan penanganan yang cepat dengan dukungan informasi lapangan serta kerja sama berbagai pihak untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.
Melalui langkah tersebut, Kristomei menargetkan dampak karhutla terhadap masyarakat dapat ditekan sekaligus mengurangi risiko munculnya korban jiwa akibat keterlambatan penanganan bencana.
- Penulis :
- Arian Mesa
