Pantau - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendesak pemerintah pusat dan daerah menyediakan ruang perlindungan udara bersih di sekolah serta kantor pemerintahan untuk melindungi masyarakat dari paparan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Charles mengusulkan fasilitas publik tersebut dilengkapi alat penyaring udara berpartikel efisiensi tinggi atau high-efficiency particulate air (HEPA) agar dapat digunakan sebagai tempat berlindung sementara bagi warga terdampak.
Usulan itu disampaikan melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (16/10/2026), di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih berlangsung di sejumlah provinsi.
“Kita tidak bisa hanya mengobati masyarakat yang sakit, sementara mereka masih terus terpapar asap berbahaya. Saya mendesak pemerintah pusat dan daerah segera memperbanyak 'clean air shelters',” kata Charles.
DPR Minta Sekolah dan Kantor Pemerintah Dilengkapi Penyaring Udara
Charles menjelaskan ruang perlindungan udara bersih atau clean air shelters merupakan fasilitas sementara yang dirancang untuk mengurangi paparan polutan, termasuk partikel halus dari asap karhutla.
Menurutnya, masyarakat tetap berisiko menghirup asap meskipun berada di dalam rumah karena partikel polutan dapat masuk melalui celah pintu, jendela, dan ventilasi.
Karena itu, penyediaan ruangan dengan sistem penyaringan udara dinilai diperlukan sebagai langkah perlindungan kesehatan selama kebakaran masih berlangsung.
Charles meminta pemerintah memanfaatkan bangunan publik yang sudah tersedia sehingga tidak perlu membangun gedung baru.
“Di sejumlah negara yang telah menghadapi kebakaran hutan besar, fasilitas publik telah dimanfaatkan sebagai ruang perlindungan bersih bagi masyarakat yang terdampak kabut asap. Artinya, perlindungan kesehatan tidak harus menunggu sampai api padam,” ujarnya.
Balita, Ibu Hamil, dan Lansia Jadi Prioritas Perlindungan
Charles menekankan bahwa ruang perlindungan udara bersih terutama diperlukan bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak polusi.
Kelompok tersebut meliputi balita, ibu hamil, lanjut usia, serta warga yang memiliki penyakit pernapasan.
Ia menilai perlindungan terhadap kelompok rentan harus dilakukan bersamaan dengan upaya penanganan kebakaran di lapangan.
Selain pemasangan penyaring udara HEPA, Charles meminta pemerintah memastikan adanya pemantauan kualitas udara secara berkala.
Pemeliharaan alat penyaring juga perlu dilakukan agar fasilitas tersebut dapat berfungsi secara optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
BNPB Laporkan 639,23 Hektare Lahan Terbakar Masih Ditangani
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin (12/10/2026) bahwa sekitar 639,23 hektare lahan terbakar di enam provinsi masih dalam proses pemadaman.
Enam provinsi prioritas penanganan karhutla tersebut adalah Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.
Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan menjadi wilayah yang mendapat perhatian utama dalam operasi penanganan kebakaran.
Di Kalimantan Tengah, kebakaran seluas 513,89 hektare dilaporkan terjadi di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.
Sementara itu, kondisi karhutla di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan dilaporkan menunjukkan perkembangan yang lebih baik berdasarkan laporan pemerintah pada 12 Oktober.
Pemerintah Kerahkan Lebih dari 60 Ribu Personel untuk Padamkan Karhutla
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan pemerintah telah mengerahkan 60.177 personel gabungan untuk mendukung operasi pemadaman melalui jalur darat.
Selain pengerahan personel, pemerintah melakukan pemadaman dari udara menggunakan helikopter pengebom air.
Operasi modifikasi cuaca juga dioptimalkan sebagai bagian dari upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Di tengah operasi pemadaman tersebut, Charles meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan titik api, tetapi juga menyediakan fasilitas yang dapat mengurangi paparan asap bagi masyarakat.
Usulan pemanfaatan sekolah dan kantor pemerintahan sebagai ruang perlindungan udara bersih diharapkan dapat menjadi langkah tambahan untuk menjaga kesehatan warga selama karhutla belum sepenuhnya teratasi.
- Penulis :
- Aditya Yohan
