Pantau - Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Munafri Arifuddin, turun langsung memantau kondisi kabut asap di Kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kelas I Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Jumat (16/10/2026), untuk mencari solusi terhadap penurunan kualitas udara yang diduga dipengaruhi asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi atmosfer, perkembangan kabut asap, kualitas udara, serta potensi perubahan cuaca yang dapat memengaruhi wilayah Kota Makassar.
Munafri yang akrab disapa Appi memantau kondisi atmosfer melalui layar monitor BMKG dengan didampingi Kepala BMKG Kelas I Sultan Hasanuddin, Kukuh Ribudiyanto.
"Langkah ini kami lakukan untuk memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memiliki gambaran yang lebih akurat dalam menentukan respons terhadap penurunan kualitas udara yang diduga dipengaruhi asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla).", ujar Munafri.
Pemantauan tersebut menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kota Makassar dalam mengumpulkan data meteorologi dan kualitas udara sebagai dasar menentukan respons terhadap kabut asap yang menyelimuti wilayah perkotaan.
Munafri Cari Solusi Kabut Asap yang Ancam Kesehatan Warga Makassar
Dalam kunjungannya, Munafri menggali berbagai informasi dari pihak BMKG mengenai perkembangan kabut asap dan kondisi cuaca yang berkaitan dengan penyebaran polutan di wilayah Makassar.
Ia menegaskan bahwa kedatangannya ke BMKG bukan sekadar untuk mengetahui perkembangan cuaca, tetapi juga memperoleh data kualitas udara yang dapat digunakan dalam merumuskan langkah penanganan.
"Tujuan saya ke BMKG untuk memantau kondisi cuaca, sekaligus mendapatkan informasi terkini mengenai kualitas udara. Kita butuh solusi.", kata Munafri.
Menurutnya, persoalan kabut asap harus mendapatkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat yang menjalankan aktivitas sehari-hari di Kota Makassar.
Pemerintah Kota Makassar, lanjutnya, perlu memusatkan perhatian pada langkah konkret yang dapat dilakukan untuk merespons kondisi udara, bukan hanya membahas penyebab munculnya kabut asap.
"Ini menyangkut kesehatan masyarakat, sehingga tidak lagi bicara sebab dan akibat asap, tetapi solusi apa kita lakukan. Nah, ini menjadi bagian dari langkah strategis kami dalam merespons kabut asap yang menyelimuti Makassar.", tegasnya.
Munafri menempatkan perlindungan kesehatan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menentukan respons pemerintah terhadap penurunan kualitas udara.
Ia juga menekankan pentingnya memperoleh informasi yang akurat agar kebijakan penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan.
BMKG Sebut Kondisi Kabut Asap di Makassar Relatif Menurun
Berdasarkan penjelasan BMKG Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, kondisi kabut asap yang menyelimuti wilayah Makassar dilaporkan telah mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya.
Informasi tersebut diperoleh Munafri setelah menerima penjelasan dari pihak BMKG yang melakukan pemantauan terhadap kondisi atmosfer dan perkembangan cuaca.
Meski kabut asap disebut mulai berkurang, Munafri menegaskan bahwa pemerintah kota tetap perlu mencermati perubahan kualitas udara secara berkelanjutan.
"Menurut BMKG, kondisinya sudah relatif menurun. Karena ini asap kiriman, tapi kita perlu terus memantau perkembangannya agar langkah yang dilakukan sesuai dengan kondisi di lapangan.", ungkap Munafri.
Menurutnya, pemantauan tetap diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan kondisi atmosfer yang dapat memengaruhi penyebaran kabut asap.
Kabut asap di Makassar diduga berkaitan dengan kiriman asap dari kebakaran hutan dan lahan sehingga perkembangan arah angin, kondisi atmosfer, dan perubahan cuaca menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
Pemerintah Kota Makassar menjadikan informasi BMKG sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah penanganan yang sesuai dengan perkembangan situasi.
Selain memantau kondisi udara, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap potensi dampak kabut asap bagi kesehatan masyarakat apabila kualitas udara kembali mengalami penurunan.
Wali Kota Makassar Larang Warga Bakar Sampah dan Buka Lahan dengan Api
Selain melakukan koordinasi dengan BMKG, Munafri mengimbau masyarakat Makassar untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memperburuk pencemaran udara.
Ia secara khusus meminta warga menghindari pembakaran sampah dan pembukaan lahan dengan cara membakar selama wilayah Makassar masih menghadapi persoalan kabut asap.
Menurutnya, aktivitas pembakaran terbuka dapat menghasilkan tambahan polutan yang memperburuk kondisi udara karena bercampur dengan asap yang telah menyelimuti wilayah perkotaan.
Munafri menekankan bahwa upaya menjaga kualitas udara tidak dapat hanya mengandalkan tindakan pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat.
"Karena itu upaya menjaga kualitas udara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk menghindari aktivitas yang dapat menambah pencemaran udara.", ujarnya.
Imbauan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar untuk mencegah bertambahnya sumber pencemaran udara di tengah kondisi kabut asap.
Warga diharapkan berperan aktif menjaga lingkungan dengan tidak membakar sampah maupun melakukan pembakaran lahan yang berpotensi meningkatkan konsentrasi polutan di udara.
Munafri juga mengingatkan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat agar upaya menjaga kualitas udara dapat berjalan lebih efektif.
Pemkot Makassar Terus Pantau Kualitas Udara untuk Tentukan Langkah Penanganan
Kunjungan Munafri ke BMKG menjadi bagian dari respons awal Pemerintah Kota Makassar terhadap kabut asap yang diduga berasal dari kebakaran hutan dan lahan di luar wilayah perkotaan.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah berupaya memperoleh gambaran lebih akurat mengenai kondisi atmosfer, perkembangan kabut asap, serta perubahan cuaca yang dapat memengaruhi kualitas udara.
Informasi yang diperoleh dari BMKG akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan langkah strategis untuk menangani persoalan lingkungan dan melindungi kesehatan masyarakat.
Meski demikian, Munafri belum merinci kebijakan teknis khusus yang akan diterapkan Pemerintah Kota Makassar untuk menangani kabut asap.
Ia masih menekankan pentingnya pemantauan berkelanjutan, pencarian solusi penanganan, serta pencegahan aktivitas masyarakat yang dapat menambah pencemaran udara.
Hingga Jumat (16/10/2026), kondisi kabut asap di Makassar berdasarkan penjelasan BMKG disebut relatif menurun, tetapi pemerintah kota tetap menilai pemantauan diperlukan untuk mengantisipasi perubahan situasi.
Pemerintah Kota Makassar akan terus mencermati perkembangan kualitas udara dan potensi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dengan mempertimbangkan informasi meteorologi dari BMKG.
Munafri menegaskan bahwa penanganan kabut asap harus berfokus pada penyediaan data yang akurat, pencarian solusi, perlindungan kesehatan warga, serta keterlibatan masyarakat dalam mencegah bertambahnya sumber pencemaran udara.
- Penulis :
- Arian Mesa
