Pantau - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Komisi X DPR RI melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan di wilayah pelosok guna mempercepat pemerataan bantuan, rehabilitasi sekolah rusak, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran.
Kegiatan tersebut difokuskan pada identifikasi kondisi sekolah di kawasan terpencil yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan dan belum memperoleh bantuan pemerintah secara memadai.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disdikbud Kalimantan Timur, Armin, dalam keterangannya di Samarinda pada Sabtu menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan legislatif menjadi faktor penting dalam mengatasi persoalan pendidikan di wilayah pedalaman.
Menurut Armin, kolaborasi lintas lembaga diperlukan untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi sekolah yang membutuhkan penanganan segera.
Pemetaan tersebut juga menjadi dasar dalam menentukan prioritas alokasi anggaran agar bantuan pendidikan dapat disalurkan sesuai kebutuhan nyata di lapangan.
Disdikbud Kaltim Petakan Sekolah di Muara Ancalong, Senyiur, dan Busang
Disdikbud Kalimantan Timur terus mengerahkan tim lapangan untuk melakukan peninjauan secara berkala terhadap kondisi fasilitas pendidikan di sejumlah kawasan terpencil.
Beberapa wilayah yang menjadi perhatian dalam kegiatan pemetaan tersebut meliputi Muara Ancalong, Senyiur, dan Busang yang berada di kawasan pedalaman Kalimantan Timur.
Peninjauan langsung dilakukan untuk mengetahui kondisi bangunan sekolah, ketersediaan fasilitas pembelajaran, serta kebutuhan sarana pendidikan yang memerlukan penanganan prioritas.
Armin menekankan bahwa akurasi data hasil pemetaan sangat penting untuk memastikan bantuan pendidikan tidak hanya diberikan berdasarkan pengajuan administratif.
Pemerintah daerah juga mempertimbangkan kondisi nyata fasilitas sekolah yang ditemukan melalui pemeriksaan langsung di lapangan.
Data yang diperoleh selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
Sekolah dengan kondisi bangunan rusak atau fasilitas pembelajaran yang belum memadai menjadi perhatian dalam perencanaan program rehabilitasi dan pembangunan.
Selain memperbaiki bangunan sekolah, Disdikbud Kalimantan Timur juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan pembangunan gedung dan ruang belajar baru.
Langkah tersebut diarahkan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih layak bagi peserta didik dan tenaga pendidik di kawasan pedalaman.
Rehabilitasi Sekolah Rusak dan Pembangunan Ruang Belajar Jadi Prioritas
Percepatan rehabilitasi gedung sekolah yang mengalami kerusakan menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan antara Disdikbud Kalimantan Timur dan Komisi X DPR RI.
Pemerintah daerah berupaya memastikan sekolah yang membutuhkan penanganan mendesak dapat memperoleh dukungan pembangunan sesuai tingkat kebutuhan masing-masing.
Selain rehabilitasi bangunan, perhatian juga diarahkan pada penyediaan fasilitas penunjang pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar.
Disdikbud Kalimantan Timur turut mendorong optimalisasi pemanfaatan fasilitas pendidikan yang telah tersedia di setiap sekolah.
Pemanfaatan sarana yang sudah ada menjadi salah satu langkah untuk mendukung proses pembelajaran sambil menunggu pemenuhan kebutuhan fasilitas tambahan.
Armin berharap kerja sama antara pemerintah daerah, Komisi X DPR RI, dan pemerintah pusat dapat menghasilkan sistem pemetaan kebutuhan pendidikan yang terpadu.
Melalui sistem tersebut, proses penyaluran bantuan diharapkan berlangsung lebih transparan, efektif, tepat sasaran, dan adil bagi seluruh satuan pendidikan.
Pemetaan terpadu juga diharapkan mampu mendeteksi sekolah-sekolah di wilayah pedalaman yang selama ini belum mendapatkan dukungan pemerintah secara optimal.
Komisi X DPR RI Dorong Pemerataan PIP dan Beasiswa bagi Pelajar Pedalaman
Anggota Komisi X DPR RI, Edi Eloan Pasaribu, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pemerataan dukungan pendidikan di Kalimantan Timur melalui koordinasi berjenjang dari tingkat daerah hingga pemerintah pusat.
Menurut Edi Eloan, koordinasi tersebut diperlukan agar berbagai kebutuhan pendidikan yang ditemukan di lapangan dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program bantuan yang sesuai.
Dukungan pendidikan yang dibahas tidak hanya mencakup pembangunan dan rehabilitasi fasilitas sekolah, tetapi juga penguatan bantuan bagi peserta didik di kawasan terpencil.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Program Indonesia Pintar (PIP) agar bantuan pendidikan dapat menjangkau pelajar yang membutuhkan.
Selain PIP, program beasiswa juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi peserta didik di wilayah pedalaman Kalimantan Timur.
Penguatan kedua program tersebut diharapkan dapat membantu pelajar memperoleh dukungan untuk melanjutkan pendidikan.
Edi Eloan juga menekankan pentingnya pengawasan dan koordinasi secara berkala untuk memastikan program pemerataan bantuan pendidikan berjalan sesuai kebutuhan sekolah.
Pengawasan tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan legislatif dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
Integrasi Data Pendidikan Diharapkan Perkuat Alokasi Anggaran
Kegiatan pemetaan kebutuhan pendidikan tersebut turut dihadiri perwakilan Disdikbud Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan Samarinda.
Selain perwakilan dinas pendidikan daerah, kegiatan tersebut juga melibatkan pejabat yang membidangi pembinaan pendidikan kejuruan serta perencanaan pendidikan.
Keterlibatan berbagai unsur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pendidikan bertujuan memperkuat koordinasi dalam mengidentifikasi persoalan serta menyusun kebutuhan prioritas sekolah.
Integrasi data antara pemerintah daerah dan DPR RI dinilai menjadi landasan penting dalam menyusun kebijakan anggaran pendidikan yang lebih inklusif.
Melalui integrasi tersebut, kebutuhan rehabilitasi sekolah, pembangunan fasilitas pembelajaran, serta bantuan pendidikan bagi peserta didik diharapkan dapat direncanakan secara lebih terarah.
Armin berharap hasil pemetaan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan sekolah yang membutuhkan bantuan paling mendesak.
Sementara itu, Edi Eloan mendorong agar hasil identifikasi kebutuhan pendidikan terus ditindaklanjuti melalui koordinasi dan pengawasan berkelanjutan.
Kolaborasi antara Disdikbud Kalimantan Timur dan Komisi X DPR RI diharapkan dapat memperkuat penyusunan prioritas anggaran, khususnya bagi sekolah yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan akses bantuan.
Melalui pemetaan berbasis kondisi lapangan, integrasi data, dan pengawasan secara berkala, pemerintah daerah bersama legislatif berupaya mempercepat pemerataan bantuan pendidikan sekaligus mengurangi kesenjangan kualitas fasilitas sekolah antara wilayah perkotaan dan pedalaman Kalimantan Timur.
- Penulis :
- Shila Glorya
