Pantau - Presiden Prabowo Subianto memperkuat kerja sama pasokan minyak mentah dan elpiji dengan Rusia setelah gangguan jalur perdagangan di Selat Hormuz akibat konflik Timur Tengah menghambat akses Indonesia terhadap sekitar seperlima pasokan energi nasional sejak Maret 2026.
Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan Prabowo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin, Moskow, pada pertengahan April 2026.
Pertemuan kedua kepala negara menghasilkan peningkatan kerja sama pasokan energi jangka panjang, termasuk minyak mentah dan gas petroleum cair atau LPG.
Sehari setelah pertemuan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menemui Menteri Energi Rusia untuk membahas tindak lanjut kerja sama.
Upaya tersebut berlangsung di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat berkurangnya pasokan energi setelah terganggunya jalur pelayaran di Selat Hormuz.
Prabowo Temui Putin untuk Amankan Pasokan Minyak dan LPG
Gangguan perdagangan energi di Selat Hormuz sejak Maret 2026 menjadi salah satu tantangan bagi Indonesia dalam menjaga ketersediaan minyak mentah dan LPG.
Konflik yang berlangsung di kawasan Timur Tengah menyebabkan jalur distribusi energi tersebut tidak dapat beroperasi sebagaimana kondisi normal.
Akibatnya, Indonesia kehilangan akses terhadap sekitar 20 persen pasokan minyak mentah dan LPG yang sebelumnya melalui kawasan tersebut.
Pemerintah kemudian memperkuat komunikasi dengan negara pemasok energi lainnya, termasuk Rusia.
Pada pertengahan April 2026, Prabowo bertemu langsung dengan Putin di Kremlin untuk membicarakan peningkatan kerja sama pasokan energi.
Pembahasan tersebut mencakup penyediaan minyak mentah, LPG, serta kerja sama jangka panjang untuk mendukung kebutuhan energi Indonesia.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia selanjutnya melakukan pertemuan dengan Menteri Energi Rusia guna merinci tindak lanjut pembahasan kedua kepala negara.
Indonesia Perkuat Hubungan Internasional Melalui BRICS
Selain memperluas kerja sama energi dengan Rusia, Indonesia juga meningkatkan keterlibatan dalam forum ekonomi internasional melalui keanggotaan BRICS.
Indonesia secara resmi diterima sebagai anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025.
Presiden Prabowo kemudian menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, pada Juli 2025.
Kehadiran tersebut menjadi partisipasi Prabowo dalam pertemuan tingkat tinggi BRICS setelah Indonesia memperoleh status keanggotaan penuh.
Prabowo kembali menghadiri KTT BRICS ke-18 di New Delhi, India, pada September 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia membawa perhatian terhadap pentingnya kemandirian pangan dan energi.
Keterlibatan Indonesia dalam BRICS menjadi salah satu bagian dari perluasan hubungan ekonomi dan diplomatik dengan berbagai negara.
Indonesia dan Uni Eropa Sepakati Penyelesaian Substansial IEU-CEPA
Di tengah peningkatan hubungan dengan negara-negara BRICS, Indonesia juga melanjutkan kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa.
Pada 23 September 2025, Indonesia dan Uni Eropa menyepakati penyelesaian substansial perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) di Bali.
Kesepakatan tersebut dicapai setelah proses perundingan yang berlangsung hampir satu dekade.
Melalui perjanjian tersebut, sekitar 80 persen ekspor Indonesia ke pasar Uni Eropa diproyeksikan memperoleh fasilitas bea masuk nol persen.
Pemberlakuan kesepakatan ditargetkan mulai 1 Januari 2027.
Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia memperluas akses perdagangan internasional di luar hubungan ekonomi dengan negara-negara anggota BRICS.
Diplomasi Energi dan Perdagangan Jadi Fokus Kerja Sama Indonesia
Rangkaian pertemuan internasional yang dilakukan pemerintah Indonesia mencakup berbagai bidang, mulai dari keamanan pasokan energi hingga perluasan akses pasar ekspor.
Kerja sama dengan Rusia diarahkan untuk mendukung ketersediaan minyak mentah dan LPG ketika distribusi energi melalui Selat Hormuz mengalami gangguan.
Sementara itu, keanggotaan BRICS memberikan ruang bagi Indonesia untuk terlibat dalam pembahasan kerja sama ekonomi bersama negara-negara anggotanya.
Perundingan IEU-CEPA dengan Uni Eropa juga menjadi jalur kerja sama perdagangan yang diarahkan untuk meningkatkan akses produk Indonesia ke pasar Eropa.
Ketiga langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menjalankan hubungan ekonomi dengan sejumlah mitra internasional melalui mekanisme kerja sama yang berbeda.
Gangguan pasokan energi akibat konflik Timur Tengah menjadi salah satu situasi yang mendorong pemerintah memanfaatkan hubungan diplomatik untuk membahas alternatif pasokan.
Hingga Oktober 2026, kerja sama energi dengan Rusia dan persiapan pemberlakuan IEU-CEPA menjadi bagian dari agenda hubungan ekonomi internasional Indonesia.
- Penulis :
- Aditya Yohan
