Pantau - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan optimistis terhadap dukungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa dukungan pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat strategi pemberantasan korupsi yang dijalankan lembaga antirasuah tersebut.
"Optimistis pemberantasan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan dukungan pemerintah yang sekarang," kata Setyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Setyo saat menjawab pertanyaan mengenai pandangan KPK terhadap upaya pemberantasan korupsi selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam periode tersebut, KPK tercatat telah melaksanakan 36 operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat tindak pidana korupsi.
Ketua KPK Sebut Optimisme Penting untuk Perkuat Strategi Pemberantasan Korupsi
Setyo Budiyanto mengatakan optimisme merupakan sikap yang perlu dimiliki jajaran KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.
Menurutnya, keyakinan terhadap upaya pemberantasan korupsi dapat menjadi landasan bagi lembaga tersebut dalam menyusun dan menjalankan strategi penindakan.
"Kalau kami optimistis, tentu ada cara atau strategi yang bisa kami lakukan," katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan bertepatan dengan dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Prabowo dan Gibran secara resmi dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada 20 Oktober 2024.
Dengan demikian, Selasa (20/10/2026) menandai tepat dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran sejak pelantikan tersebut.
KPK menyampaikan pandangannya mengenai dukungan pemerintah dalam pemberantasan korupsi di tengah berbagai proses penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan selama periode tersebut.
KPK Catat 36 Operasi Tangkap Tangan Selama Dua Tahun Pemerintahan Prabowo
Selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, KPK telah melakukan sejumlah kegiatan penegakan hukum, termasuk penyelidikan, penyidikan, dan operasi tangkap tangan.
Berdasarkan catatan yang disampaikan, sebanyak 36 OTT telah dilaksanakan dalam periode pemerintahan tersebut.
Dari jumlah itu, 34 operasi tangkap tangan dilakukan ketika Setyo Budiyanto menjabat sebagai Ketua KPK.
Operasi tersebut melibatkan sejumlah pejabat pemerintah, kepala daerah, dan pihak lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Salah satu nama yang tercatat dalam rangkaian OTT tersebut adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.
Selain itu, KPK juga melakukan OTT yang melibatkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Nama Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, Rizal, turut masuk dalam daftar pihak yang ditangkap melalui operasi tersebut.
KPK juga mencatat operasi tangkap tangan yang melibatkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
Sejumlah Pejabat dan Pimpinan Lembaga Pendidikan Masuk Daftar OTT KPK
Selain pejabat pemerintahan pusat dan kepala daerah, operasi tangkap tangan KPK selama dua tahun terakhir juga melibatkan pihak dari lingkungan pendidikan tinggi.
Salah satunya adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof. Akhmad Sodiq.
Nama Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Lampri, juga tercatat dalam rangkaian OTT tersebut.
Selain itu, KPK melakukan operasi yang melibatkan Bima Setiawan, adik Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto.
Keterlibatan sejumlah nama tersebut merupakan bagian dari catatan operasi penindakan KPK selama periode pemerintahan Prabowo-Gibran.
Meski demikian, penangkapan melalui OTT tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seseorang telah terbukti bersalah karena penetapan kesalahan pidana tetap harus melalui proses hukum.
KPK Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi dengan Dukungan Pemerintah
Pernyataan Ketua KPK Setyo Budiyanto mengenai optimisme pemberantasan korupsi menjadi bagian dari evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
KPK menilai dukungan pemerintah dapat membantu lembaga tersebut menjalankan strategi pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dalam dua tahun terakhir, lembaga antirasuah telah menjalankan berbagai proses penegakan hukum dengan 36 operasi tangkap tangan sebagai salah satu catatan penindakannya.
Sebanyak 34 OTT yang berlangsung selama kepemimpinan Setyo Budiyanto menjadi bagian dari aktivitas penindakan KPK pada periode tersebut.
Setyo menegaskan pentingnya mempertahankan optimisme internal KPK agar berbagai strategi pemberantasan korupsi dapat terus dijalankan dengan dukungan pemerintah.
- Penulis :
- Aditya Yohan
