Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mendesak pemerintah mengubah pendekatan penanggulangan bencana nasional dari penanganan setelah kejadian menjadi pencegahan berbasis mitigasi, menyusul kesenjangan pembiayaan bencana yang diperkirakan mencapai Rp17,8 triliun per tahun.
Maman menilai investasi dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana perlu menjadi prioritas pemerintah untuk melindungi keselamatan masyarakat, lingkungan, serta perekonomian.
Pernyataan tersebut disampaikan politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu melalui keterangan tertulis kepada Parlementaria, Senin (19/10/2026).
“Indonesia tidak boleh lebih siap membiayai kehancuran daripada mencegahnya,” tegas Maman.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi agar penanggulangan bencana tidak terus bergantung pada pembiayaan tanggap darurat dan pemulihan setelah bencana terjadi.
Kebutuhan Penanggulangan Bencana Capai Rp22,8 Triliun per Tahun
Maman menyoroti kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan penanggulangan bencana nasional dan anggaran yang tersedia.
Berdasarkan data yang disampaikannya, kebutuhan penanggulangan bencana diperkirakan mencapai Rp22,8 triliun setiap tahun.
Sementara itu, dana siap pakai yang tersedia disebut hanya sekitar Rp5 triliun.
Perbedaan kedua angka tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pembiayaan hingga Rp17,8 triliun.
Menurut Maman, kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah karena Indonesia menghadapi berbagai ancaman bencana alam.
Ia menilai keterbatasan anggaran dapat memengaruhi kemampuan pemerintah dalam memperkuat kesiapsiagaan dan mengurangi risiko bencana.
Karena itu, Maman meminta pemerintah menempatkan mitigasi sebagai bagian utama dalam perencanaan anggaran nasional.
Anggaran Mitigasi BNPB Dinilai Masih Terlalu Kecil
Selain kesenjangan pembiayaan, Maman menyoroti rendahnya alokasi anggaran khusus untuk pencegahan dan mitigasi bencana.
Dalam lima tahun terakhir, anggaran mitigasi pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disebut hanya berkisar Rp17 miliar hingga Rp19 miliar per tahun.
Besaran tersebut dinilai belum sebanding dengan tingkat kerawanan bencana di Indonesia.
Maman menyebut terdapat sekitar 53.000 desa rawan bencana di seluruh Indonesia.
Selain itu, sekitar 271 juta jiwa disebut terpapar berbagai ancaman kebencanaan.
Menurutnya, tingginya potensi risiko tersebut membutuhkan dukungan anggaran pencegahan yang lebih memadai.
“Anggaran mitigasi bukan beban negara, melainkan investasi untuk menyelamatkan nyawa, melindungi lingkungan, dan mengurangi kerugian ekonomi,” ujar Maman.
Ia menekankan bahwa peningkatan anggaran mitigasi dapat membantu mengurangi dampak bencana sebelum menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang lebih besar.
Anggaran BNPB Turun dari Rp11,78 Triliun pada 2020
Maman juga menyoroti tren penurunan anggaran BNPB berdasarkan data historis yang dihimpun dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Nota Keuangan APBN.
Pada 2020, anggaran BNPB tercatat mencapai Rp11,78 triliun.
Angka tersebut kemudian turun menjadi Rp7,14 triliun pada 2021 dan Rp5,05 triliun pada 2022.
Pada 2023, anggaran BNPB tercatat sebesar Rp5,43 triliun sebelum kembali menurun menjadi Rp4,92 triliun pada 2024.
Penurunan berlanjut pada 2025 ketika anggaran lembaga tersebut tercatat sebesar Rp2,01 triliun.
Sementara itu, pagu indikatif BNPB untuk 2026 disebut ditetapkan sebesar Rp491 miliar.
Maman menilai perkembangan anggaran tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dalam menentukan prioritas pembiayaan penanggulangan bencana.
Ia mengingatkan bahwa kemampuan negara menghadapi ancaman bencana tidak hanya ditentukan oleh respons darurat, tetapi juga oleh kesiapan sebelum bencana terjadi.
Pemerintah Diminta Tingkatkan Anggaran Mitigasi dalam APBN dan APBD
Maman mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah meningkatkan alokasi anggaran mitigasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, penguatan pembiayaan perlu disertai pembenahan sistem pengelolaan risiko bencana.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan dana pencegahan dapat digunakan secara terencana dan sesuai kebutuhan wilayah.
Ia juga meminta pemerintah memperkuat kesiapsiagaan masyarakat melalui pengembangan desa tangguh bencana.
Program tersebut diharapkan membantu masyarakat mengenali potensi ancaman dan memahami tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi keadaan darurat.
Selain itu, penguatan sistem peringatan dini menjadi salah satu langkah yang didorong untuk mengurangi risiko korban.
Desa Tangguh Bencana dan Sistem Peringatan Dini Jadi Prioritas
Maman menilai mitigasi bencana perlu diperkuat hingga tingkat komunitas agar masyarakat memiliki kemampuan menghadapi ancaman secara mandiri.
Menurutnya, warga perlu dibekali pengetahuan mengenai jenis ancaman bencana di wilayah masing-masing.
Masyarakat juga harus memahami jalur evakuasi serta langkah penyelamatan yang dapat dilakukan ketika terjadi keadaan darurat.
Pengembangan desa tangguh bencana dinilai dapat meningkatkan kesiapan masyarakat sebelum bencana terjadi.
Sementara itu, sistem peringatan dini diperlukan agar informasi mengenai potensi bahaya dapat diterima masyarakat secara cepat.
Maman menekankan bahwa upaya pencegahan yang terencana dapat membantu mengurangi ketergantungan pemerintah pada anggaran penanganan darurat.
Ia berharap penguatan mitigasi menjadi bagian penting dalam kebijakan penanggulangan bencana nasional.
Dengan perencanaan dan pembiayaan yang memadai, pemerintah diharapkan mampu mengurangi risiko bencana sekaligus memberikan perlindungan lebih baik kepada masyarakat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
