Pantau - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batam, Kepulauan Riau, telah menjangkau 334.763 penerima manfaat atau sekitar 94 persen dari total potensi penerima sebanyak 355.252 orang hingga Selasa (20/10/2026).
Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Batam, Defri Frenaldi, mengatakan program tersebut menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari peserta didik, balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga guru dan tenaga kependidikan.
“Total penerima manfaat saat ini sebanyak 334.763 orang, atau sekitar 94 persen dari potensi penerima manfaat di Batam,” kata Defri saat dihubungi di Batam, Selasa (20/10/2026).
Capaian tersebut menunjukkan sebagian besar sasaran program MBG di Batam telah mendapatkan layanan pemenuhan gizi melalui jaringan dapur SPPG yang tersebar di wilayah tersebut.
Ratusan Ribu Pelajar hingga Ibu Hamil Terima Manfaat MBG
Berdasarkan data SPPG Batam, penerima manfaat program MBG didominasi kelompok peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
Sebanyak 18.102 anak taman kanak-kanak (TK) dan pendidikan anak usia dini (PAUD) telah menerima layanan MBG, disusul 130.677 siswa sekolah dasar (SD).
Program tersebut juga menjangkau 59.242 siswa sekolah menengah pertama (SMP) serta 49.102 siswa sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).
Selain peserta didik di sekolah umum, layanan MBG diberikan kepada 585 penghuni panti asuhan serta 3.621 penerima dari pondok pesantren dan sekolah luar biasa (SLB).
Sebanyak 17.541 guru dan tenaga kependidikan juga tercatat sebagai penerima manfaat program tersebut.
Sementara itu, kelompok penerima yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita turut menjadi sasaran pelayanan gizi.
“Adapun penerima manfaat kelompok 3B yang terdiri atas 3.411 ibu hamil, 10.551 ibu menyusui, serta 42.141 balita,” katanya.
Sebanyak 138 Dapur SPPG Beroperasi di Batam, Delapan Dihentikan
Untuk mendukung pelaksanaan program MBG, sebanyak 138 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi telah beroperasi di Kota Batam.
Defri menjelaskan terdapat tambahan 10 SPPG yang diluncurkan secara serentak dalam agenda nasional pada 14 Oktober 2026.
Namun, sepuluh dapur tersebut belum langsung memberikan pelayanan karena adanya kebijakan belajar dari rumah (BDR) yang diberlakukan di Batam.
“Total yang aktif itu ada 138 SPPG. Lalu bertambah 10 yang baru diluncurkan serentak secara nasional pada 14 Oktober. 10 ini belum mulai melayani pada saat itu karena kebijakan belajar dari rumah (BDR) di Batam,” katanya.
Di sisi lain, delapan SPPG tercatat mengalami penghentian operasional karena sejumlah persoalan.
“Satu SPPG di Kecamatan Nongsa dihentikan menyusul kejadian luar biasa (KLB), sedangkan tujuh lainnya dihentikan karena belum memiliki Surat Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Sementara (SPKS/SPS) tahap kedua dari Badan Gizi Nasional (BGN),” katanya.
Penghentian tersebut menjadi bagian dari penanganan terhadap persoalan operasional dan kelengkapan administrasi penyelenggara program MBG.
Sementara itu, pembangunan dan pembukaan SPPG baru masih berada dalam masa moratorium atau penghentian sementara sesuai kebijakan Badan Gizi Nasional.
Kebijakan tersebut diterapkan dalam rangka penataan dan evaluasi pelaksanaan program MBG.
Sebanyak 133 Dapur MBG di Batam Kantongi Sertifikat Higiene Sanitasi
Selain memperluas jangkauan penerima manfaat, SPPG Batam juga berupaya memastikan seluruh dapur memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
Defri menyebutkan sebanyak 133 dari 138 SPPG yang telah beroperasi tercatat memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) berdasarkan data per 6 Oktober 2026.
Data tersebut diperoleh melalui pencocokan informasi antara pengelola SPPG dan Dinas Kesehatan Kota Batam.
“Dari total 138 dapur yang memang sudah pernah beroperasional, per 6 Oktober ada 133 yang sudah memiliki SLHS. Sisanya masih dalam proses pendaftaran, terutama pengecekan hasil laboratorium makanan dan air,” ujarnya.
Dengan demikian, masih terdapat lima dapur SPPG yang sedang menjalani proses pemenuhan persyaratan sertifikasi higiene dan sanitasi.
Pemeriksaan laboratorium terhadap makanan dan air menjadi salah satu tahapan yang harus dipenuhi sebelum sertifikat diterbitkan.
Kualitas Air Jadi Kendala Pemenuhan Standar Keamanan Pangan
Defri mengungkapkan bahwa kualitas pasokan air menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi pengelola dapur SPPG dalam memenuhi persyaratan SLHS.
Kondisi air yang belum memenuhi standar membuat sejumlah dapur harus melakukan pengolahan tambahan sebelum digunakan dalam proses penyiapan makanan.
“Kondisi pasokan air di Batam yang kurang baik membuat sejumlah dapur perlu menggunakan alat filtrasi tambahan agar kualitas air memenuhi persyaratan pemeriksaan laboratorium,” katanya.
Penggunaan alat penyaringan tambahan diperlukan untuk membantu memastikan kualitas air memenuhi ketentuan pemeriksaan laboratorium.
Defri menegaskan bahwa pemenuhan standar higiene dan sanitasi merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan makanan yang disiapkan dan didistribusikan kepada penerima manfaat.
Persyaratan tersebut menjadi perhatian dalam pelaksanaan program MBG agar makanan yang diberikan kepada pelajar, balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok penerima lainnya aman untuk dikonsumsi.
- Penulis :
- Aditya Yohan
