Pantau - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mendorong penerapan pendekatan khusus atau asimetris untuk mengatasi keterbatasan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terutama akibat jauhnya fasilitas medis dan minimnya tenaga kesehatan.
Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Kemendes PDT Samsul Widodo mengatakan pendekatan pelayanan kesehatan di wilayah tertinggal tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan daerah lain.
Menurutnya, perbedaan kondisi geografis, akses transportasi, dan ketersediaan sumber daya menjadi tantangan utama dalam menyediakan layanan kesehatan yang merata.
“Asimetris, pendekatan-pendekatan apa yang tidak biasa yang bisa menyelesaikan persoalan kesehatan di daerah tinggal," kata Samsul saat menyampaikan pidato kunci dalam Simposium Nasional Inventaris Masalah Kesehatan di Daerah Tertinggal (SINTESA), Selasa (20/10/2026).
Simposium tersebut diselenggarakan Kemendes PDT bekerja sama dengan Universitas Indonesia dan dapat diikuti secara daring.
Jarak Fasilitas Kesehatan di Daerah Tertinggal Hampir 25 Kilometer
Samsul mengungkapkan masyarakat di daerah tertinggal masih menghadapi hambatan besar untuk menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan.
Rata-rata jarak menuju fasilitas kesehatan terdekat di daerah tertinggal mencapai hampir 25 kilometer.
Sementara itu, masyarakat di wilayah yang tidak termasuk kategori tertinggal rata-rata hanya perlu menempuh jarak sekitar lima kilometer.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di daerah tertinggal menghadapi jarak akses fasilitas kesehatan sekitar lima kali lebih jauh.
Kondisi geografis yang sulit menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan pelayanan kesehatan.
Menurut Samsul, pendekatan khusus diperlukan agar masyarakat tetap dapat memperoleh layanan meskipun tinggal jauh dari fasilitas medis.
Kekurangan Dokter dan Bidan Jadi Tantangan di Papua
Selain persoalan jarak, Kemendes PDT menyoroti keterbatasan jumlah serta persebaran tenaga kesehatan di sejumlah daerah tertinggal.
Ketersediaan dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya dinilai belum merata, terutama di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau.
Samsul mencontohkan Kabupaten Asmat di Papua Selatan yang masih menghadapi keterbatasan persebaran dokter pada sejumlah distrik.
Situasi tersebut menyebabkan akses masyarakat terhadap pelayanan medis menjadi lebih terbatas.
Menurutnya, tantangan itu membutuhkan solusi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
Pendekatan asimetris dinilai dapat menjadi salah satu cara untuk menjawab persoalan yang tidak dapat diselesaikan melalui pola pelayanan kesehatan yang seragam.
Kemendes Dorong Pencegahan Penyakit Berbasis Kondisi Lokal
Samsul juga menekankan pentingnya pengembangan pendekatan pencegahan penyakit bagi masyarakat yang sulit menjangkau tenaga kesehatan.
Upaya pencegahan dinilai perlu mendapat perhatian karena tidak semua warga daerah tertinggal memiliki akses cepat terhadap dokter atau fasilitas medis.
Salah satu gagasan yang disampaikan adalah menggali kembali praktik kesehatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.
Kemendes PDT mencontohkan pemanfaatan tanaman obat keluarga sebagai bagian dari pendekatan berbasis potensi lokal.
Pemanfaatan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai upaya pendukung pemeliharaan kesehatan masyarakat, tanpa menggantikan pelayanan medis yang diperlukan.
Samsul menilai solusi kesehatan di daerah tertinggal harus memperhatikan kondisi sosial, geografis, dan keterbatasan sumber daya.
Simposium SINTESA Diharapkan Hasilkan Solusi Kesehatan Daerah Tertinggal
Kemendes PDT bersama Universitas Indonesia menggelar Simposium Nasional Inventaris Masalah Kesehatan di Daerah Tertinggal untuk membahas berbagai tantangan pelayanan kesehatan.
Forum tersebut menjadi wadah untuk mengidentifikasi persoalan serta merumuskan gagasan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Samsul berharap pembahasan dalam simposium menghasilkan pendekatan baru untuk mengatasi keterbatasan fasilitas, tenaga kesehatan, dan akses pelayanan medis.
Menurutnya, kebijakan kesehatan di daerah tertinggal perlu disusun dengan mempertimbangkan karakteristik setiap wilayah.
Melalui pendekatan tersebut, Kemendes PDT berharap pelayanan kesehatan dapat lebih menjangkau masyarakat yang selama ini menghadapi hambatan geografis dan keterbatasan tenaga medis.
- Penulis :
- Aditya Yohan
