Pantau - Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong tujuh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jayawijaya dan Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, segera kembali beroperasi setelah penghentian layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak 14 September 2026 berdampak terhadap ribuan penerima manfaat dan ratusan pekerja.
Koordinator BGN Regional Papua Pegunungan, Wahyu Adi Pratama, mengatakan operasional lima SPPG di Kabupaten Jayawijaya dan dua SPPG di Kabupaten Yahukimo masih terhenti akibat sejumlah kendala, mulai dari keamanan hingga persoalan administrasi dan pendanaan.
Dari total 13 SPPG yang tersebar di tiga kabupaten di Papua Pegunungan, hanya enam SPPG di Kabupaten Lanny Jaya yang masih menjalankan pelayanan Program MBG.
Sementara itu, tujuh SPPG lainnya di Kabupaten Jayawijaya dan Yahukimo belum kembali menyalurkan makanan bergizi kepada para penerima manfaat.
"Dari tiga daerah di Papua Pegunungan yang masih beroperasi hanya di Kabupaten Lanny Jaya, sementara Kabupaten Jayawijaya dan Yahukimo belum beroperasi sejak tanggal 14 September tahun 2026, yang ada aksi unjuk rasa para pelajar di ibu kota Papua Pegunungan. Kami berharap Program MBG dapat kembali beroperasi untuk memberikan pelayanan bagi penerima manfaat di Papua Pegunungan," kata Wahyu.
Tujuh SPPG Terhenti Sejak Aksi Unjuk Rasa Pelajar di Wamena
Penghentian operasional SPPG di Kabupaten Jayawijaya dan Yahukimo berlangsung sejak 14 September 2026, bertepatan dengan aksi unjuk rasa para pelajar di Wamena, ibu kota Provinsi Papua Pegunungan.
Wahyu mengungkapkan bahwa kondisi keamanan menjadi salah satu hambatan dalam upaya mengaktifkan kembali pelayanan Program MBG di kedua kabupaten tersebut.
Salah satu persoalan keamanan yang dihadapi adalah adanya ancaman pembakaran terhadap sekolah yang menerima Program MBG.
Selain faktor keamanan, sejumlah SPPG juga menghadapi persoalan administrasi pengelolaan dan keterbatasan dana operasional.
Kendala pendanaan berkaitan dengan belum adanya penambahan saldo dari pemerintah pusat ke rekening SPPG yang digunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan.
Khusus di Kabupaten Yahukimo, penghentian operasional juga dipengaruhi pergantian kepala SPPG yang menyebabkan perubahan nomor telepon dan alamat email penanggung jawab pelayanan.
"Khusus di Kabupaten Yahukimo itu masalah belum beroperasi Program MBG karena ada pergeseran kepala SPPG, sehingga ada perubahan nomor telepon dan email, serta belum ada penambahan saldo. Kami berharap persoalan ini segera teratasi sehingga Program MBG dapat kembali beroperasi di Kabupaten Yahukimo," jelas Wahyu.
BGN Regional Papua Pegunungan berharap seluruh persoalan tersebut segera diselesaikan agar penyaluran makanan bergizi kepada masyarakat dapat dilanjutkan.
BGN Koordinasi dengan Pemprov dan DPRD Papua Pegunungan
Untuk mengatasi berbagai hambatan operasional, BGN Regional Papua Pegunungan terus membangun koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Pegunungan.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk membahas langkah penyelesaian persoalan keamanan, administrasi, dan pendanaan yang menghambat pelaksanaan Program MBG.
Wahyu mengungkapkan bahwa pihaknya telah satu kali mengikuti rapat dengar pendapat bersama DPRD Papua Pegunungan, pemerintah provinsi, dan sejumlah pihak terkait.
"Kami baru diundang oleh DPRD Papua Pegunungan sekali untuk melaksanakan rapat dengar pendapat bersama Pemprov Papua Pegunungan dan pihak terkait lainnya dalam membahas langkah selanjutnya Program MBG," ungkapnya.
BGN berharap koordinasi lintas lembaga tersebut dapat mendorong penyelesaian berbagai kendala sehingga tujuh SPPG yang terhenti bisa kembali menjalankan pelayanan.
Sebanyak 235 Pekerja SPPG di Jayawijaya Kehilangan Penghasilan
Penghentian operasional lima SPPG di Kabupaten Jayawijaya tidak hanya berdampak terhadap pelayanan gizi masyarakat, tetapi juga menyebabkan 235 relawan atau pekerja kehilangan penghasilan.
Wahyu menjelaskan bahwa setiap SPPG di Kabupaten Jayawijaya mempekerjakan 47 relawan atau pekerja sehingga penghentian kegiatan di lima SPPG berdampak terhadap total 235 orang.
Para pekerja tersebut tidak lagi memperoleh pendapatan atau gaji selama kegiatan pengolahan dan penyaluran makanan bergizi belum kembali berjalan.
Dampak ekonomi juga dirasakan petani lokal yang sebelumnya memasok hasil pertanian dan perkebunan untuk kebutuhan dapur SPPG.
Sejak kegiatan pelayanan terhenti, para petani tidak lagi dapat mendistribusikan hasil panen mereka ke dapur SPPG seperti sebelumnya.
Kondisi serupa dialami mama-mama Papua yang berjualan di pasar karena hasil dagangan mereka tidak lagi dibeli oleh pengelola SPPG untuk kebutuhan penyediaan makanan bergizi.
"Tidak beroperasi SPPG menyebabkan dampak ekonomi antara lain 235 relawan, dimana setiap SPPG terdapat 47 relawan atau pekerja, dikalikan lima yang tidak mendapatkan penghasilan. Para petani yang biasanya mengirim hasil taninya ke dapur SPPG tidak lagi berjalan, dan mama-mama di pasar jualannya tidak lagi dibeli oleh pihak SPPG. Kondisi ini yang harus diperhatikan oleh masyarakat, DPR dan pemerintah supaya dapat kembali mendorong Program MBG berjalan di daerah ini," ujar Wahyu.
Wahyu menilai dampak penghentian operasional tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat, pemerintah, dan lembaga legislatif karena menyangkut pendapatan pekerja serta aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Sekitar 13 Ribu Penerima Manfaat di Jayawijaya Tidak Mendapatkan MBG
Selain berdampak terhadap pekerja dan pemasok bahan pangan, penghentian operasional lima SPPG di Kabupaten Jayawijaya menyebabkan sekitar 13.000 penerima manfaat tidak lagi mendapatkan pelayanan Program MBG.
Menurut Wahyu, ribuan penerima manfaat tersebut kehilangan akses terhadap penyediaan makanan berkualitas dengan kandungan gizi yang cukup melalui program pemerintah sejak 14 September 2026.
Belum beroperasinya SPPG membuat penyaluran makanan bergizi kepada para penerima manfaat di Kabupaten Jayawijaya belum dapat dilanjutkan hingga saat keterangannya disampaikan.
BGN Regional Papua Pegunungan terus mendorong penyelesaian berbagai persoalan agar pelayanan makanan bergizi di Kabupaten Jayawijaya dan Yahukimo dapat segera dipulihkan.
Pengoperasian kembali tujuh SPPG tersebut diharapkan dapat mengembalikan akses makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus memulihkan aktivitas kerja ratusan relawan.
Selain itu, beroperasinya kembali dapur SPPG diharapkan membuka kembali akses pemasaran hasil pertanian dan dagangan masyarakat lokal, termasuk petani serta mama-mama Papua yang sebelumnya menjadi pemasok kebutuhan Program MBG.
- Penulis :
- Shila Glorya
