Pantau - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menetapkan lima strategi utama pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2028 untuk mendukung pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus pada efisiensi anggaran, pemerataan pembangunan, penguatan ketahanan bencana, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kelima strategi tersebut disiapkan untuk memperkuat prioritas pembangunan nasional sekaligus meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar penggunaan anggaran infrastruktur lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Perencanaan infrastruktur tahun 2028 ini perlu kita jabarkan dalam lima strategi," kata Dody saat menghadiri secara daring Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa.
Dody menegaskan bahwa seluruh perencanaan pembangunan infrastruktur nasional harus mengacu pada Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sebagai pedoman utama dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan.
Lima Strategi Kementerian PU dalam Pembangunan Infrastruktur 2028
Strategi pertama adalah mempercepat pencapaian Asta Cita melalui pembangunan infrastruktur yang secara langsung mendukung sasaran pembangunan nasional.
Kementerian PU menekankan bahwa setiap program pembangunan harus memiliki target terukur, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Strategi kedua adalah memperkuat kesiapsiagaan darurat dan mempercepat pemulihan pascabencana melalui peningkatan koordinasi lintas instansi pemerintah.
Pelaksanaan strategi ini mencakup penguatan mekanisme koordinasi antarlembaga, kejelasan pembagian tugas, serta peningkatan kesiapan pemerintah daerah dalam menangani keadaan darurat dan memulihkan infrastruktur yang terdampak bencana.
Strategi ketiga adalah melanjutkan berbagai program pembangunan yang menjadi instruksi Presiden, termasuk pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.
Melalui pendekatan tersebut, Kementerian PU berupaya memastikan keberlanjutan program prioritas sekaligus memperluas pemerataan manfaat pembangunan hingga ke masyarakat.
Strategi keempat adalah mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia agar kualitas pelayanan publik dapat meningkat tanpa harus selalu bergantung pada pembangunan fasilitas baru.
Optimalisasi tersebut mencakup peningkatan kualitas dan ketersediaan layanan air, kelancaran mobilitas masyarakat melalui infrastruktur transportasi, serta peningkatan kelayakan fasilitas pendidikan.
Sementara itu, strategi kelima adalah mengintegrasikan program pembangunan antarkementerian dan lembaga untuk memastikan kebijakan serta kegiatan pembangunan berjalan secara terpadu.
Integrasi tersebut diarahkan untuk menghindari ketidaksesuaian program, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta mempercepat pencapaian target pembangunan nasional.
Infrastruktur 2028 Ditargetkan Dukung Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Dody menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga harus memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran ekonomi nasional.
Sejumlah target yang menjadi perhatian Kementerian PU meliputi penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) hingga di bawah 6, pengurangan tingkat kemiskinan menuju 0 persen, serta pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029.
"Rakorbangwil ini sendiri merupakan penyelarasan program pusat dan daerah untuk tahun anggaran 2028. Acuannya hanya satu, acuannya tunggal yaitu Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto," ucap Dody.
Menurut Dody, penurunan ICOR menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur efektivitas investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
ICOR merupakan indikator yang menggambarkan besarnya tambahan investasi atau modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan keluaran ekonomi.
Semakin rendah nilai ICOR, semakin efisien penggunaan investasi dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, pemerintah mendorong agar pembangunan infrastruktur mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Kementerian PU Evaluasi Program 2027 dan Petakan Kebutuhan Infrastruktur Daerah
Penyusunan program pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2028 dilakukan melalui evaluasi terhadap capaian pembangunan pada periode sebelumnya.
Evaluasi tersebut mencakup identifikasi berbagai kebutuhan infrastruktur daerah yang belum terpenuhi agar pemerintah dapat menentukan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Hasil evaluasi akan digunakan untuk menyempurnakan program dan agenda pembangunan infrastruktur tahun 2027 sekaligus menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan nasional tahun anggaran 2028.
Dody menekankan bahwa penyusunan program dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran sehingga pemerintah harus semakin selektif dalam menentukan skala prioritas.
Keterbatasan anggaran perlu direspons melalui penajaman prioritas pembangunan tanpa mengurangi kualitas pelayanan infrastruktur kepada masyarakat.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa alokasi anggaran diarahkan pada program yang memiliki tingkat kebutuhan tinggi dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
Selain efisiensi anggaran, aspek mitigasi bencana menjadi perhatian penting dalam penyusunan rencana pembangunan infrastruktur 2028.
Mitigasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesiapan dan ketahanan fasilitas infrastruktur terhadap potensi bencana serta perubahan kondisi lingkungan pada masa mendatang.
Penguatan ketahanan infrastruktur diharapkan dapat menjaga keberlangsungan pelayanan publik sekaligus mengurangi risiko kerusakan fasilitas akibat bencana.
Pemerintah Daerah Diminta Siapkan Lahan dan Pemeliharaan Infrastruktur
Dody menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan lima strategi pembangunan infrastruktur membutuhkan dukungan aktif pemerintah daerah sejak tahap perencanaan hingga pengelolaan hasil pembangunan.
Dukungan tersebut meliputi kesiapan lahan, pengelolaan aset, pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan, serta pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah.
Kesiapan lahan menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan dan menghindari hambatan dalam pengerjaan proyek infrastruktur.
Sementara itu, pengelolaan aset diperlukan untuk memastikan fasilitas yang telah dibangun dapat digunakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pemeliharaan berkelanjutan juga menjadi perhatian agar infrastruktur tidak mengalami penurunan fungsi dan tetap memberikan pelayanan dalam jangka panjang.
Selain itu, pembagian tanggung jawab yang disepakati sejak tahap perencanaan diharapkan dapat memperjelas peran masing-masing pihak dalam pelaksanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan infrastruktur.
Melalui Rakorbangwil, Kementerian PU berupaya memperkuat penyelarasan program pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2028.
Koordinasi tersebut diharapkan mampu memastikan pembangunan infrastruktur berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Kelima strategi yang disiapkan Kementerian PU menjadi bagian dari upaya mendukung pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo Subianto melalui pembangunan infrastruktur yang efisien, tangguh terhadap bencana, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan perencanaan yang lebih terpadu dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran, pembangunan infrastruktur 2028 diharapkan dapat berkontribusi terhadap penurunan ICOR di bawah 6, pengurangan kemiskinan menuju 0 persen, serta pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
- Penulis :
- Arian Mesa
