Pantau - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan siap mengawal rekomendasi strategis Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Barat terkait penanganan stunting, peningkatan kualitas pendidikan, pembenahan data bantuan sosial, serta pemerataan layanan kesehatan.
Komitmen tersebut disampaikan Cucun setelah menerima audiensi Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Barat bersama Majelis Taklim Muslimat NU di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Dalam pertemuan itu, Muslimat NU Jawa Barat menyampaikan sejumlah usulan, termasuk evaluasi sistem pendataan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan guru honorer, dan perbaikan pelayanan BPJS Kesehatan.
Cucun Ahmad Syamsurijal Siap Kawal Aspirasi Muslimat NU di DPR
Cucun mengapresiasi rekomendasi Muslimat NU Jawa Barat yang dinilainya berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Usulan-usulannya, rekomendasi-rekomendasinya betul-betul memikirkan bagaimana perkembangan tata kelola pemerintahan dan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, terutama mengenai stunting, dunia pendidikan, dan kesehatan,” ujar Cucun seusai pertemuan.
Politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai berbagai persoalan yang disampaikan perlu ditindaklanjuti melalui fungsi legislasi dan pengawasan DPR RI.
Menurutnya, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial merupakan sektor yang membutuhkan perhatian karena masih terdapat keluhan masyarakat dalam pelaksanaannya.
“Pendidikan, kemudian juga mengenai kesehatan, menjadi catatan penting yang harus kita selesaikan. Ada berbagai kendala di BPJS, DTKS, dan lain sebagainya. Kita pastikan aspirasi ini diselesaikan dan dituntaskan di Gedung DPR ini,” tegas Cucun.
Ia berharap pembahasan aspirasi tersebut dapat mendorong perbaikan kebijakan pemerintah agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Muslimat NU Jabar Minta Audit Data Kemiskinan dan Bantuan Sosial
Salah satu rekomendasi Muslimat NU Jawa Barat adalah evaluasi menyeluruh terhadap sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Organisasi tersebut meminta DPR RI mendorong Kementerian Sosial melakukan audit independen terhadap algoritma, variabel, dan indikator kemiskinan yang digunakan dalam pendataan kesejahteraan sosial.
Langkah itu dinilai diperlukan untuk meningkatkan ketepatan penentuan keluarga penerima bantuan sosial.
Muslimat NU Jawa Barat berharap sistem pendataan dapat menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat.
Selain persoalan data bantuan sosial, organisasi tersebut juga mendorong percepatan penanganan stunting sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Guru Honorer Diusulkan Diangkat Menjadi PPPK
Di sektor pendidikan, Muslimat NU Jawa Barat meminta pemerintah pusat dan DPR RI mengevaluasi peraturan serta surat edaran terkait penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat.
Evaluasi tersebut diharapkan memastikan kebijakan pendidikan daerah selaras dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Standar Nasional Pendidikan.
Muslimat NU Jawa Barat juga mengusulkan peningkatan kesejahteraan guru melalui pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Selain pengangkatan PPPK, organisasi tersebut mendorong pemberian insentif daerah yang layak dengan mengacu pada upah minimum regional.
Peningkatan kompetensi guru juga menjadi perhatian melalui usulan pelatihan berbasis teknologi dan keterampilan setiap enam bulan.
Muslimat NU Jawa Barat turut meminta penguatan hubungan antara pendidikan vokasi, khususnya sekolah menengah kejuruan (SMK), dan kebutuhan tenaga kerja industri.
Pemerataan Puskesmas dan RSUD di Jawa Barat Selatan Jadi Prioritas
Pada sektor kesehatan, Muslimat NU Jawa Barat menyoroti perlunya pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah selatan provinsi tersebut.
Wilayah yang menjadi perhatian meliputi Garut Selatan, Tasikmalaya Selatan, Sukabumi Selatan, dan Cianjur Selatan.
Organisasi tersebut mendorong penguatan fasilitas puskesmas dan rumah sakit umum daerah (RSUD) agar masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih memadai.
Selain pemerataan fasilitas, kendala pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan turut menjadi perhatian dalam audiensi tersebut.
Cucun menyatakan persoalan tersebut akan menjadi bagian dari aspirasi yang dikawal melalui DPR RI.
Cucun Apresiasi Kehadiran Rumah Sakit Muslimat Pertama di Tasikmalaya
Dalam pertemuan itu, Cucun juga mengapresiasi peresmian Rumah Sakit Muslimat pertama di Tasikmalaya.
Ia berharap kehadiran fasilitas tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
“Saya apresiasi karena sudah hadir sekarang Rumah Sakit Muslimat pertama di Tasikmalaya. Semoga di setiap kabupaten/kota lahir rumah sakit-rumah sakit Muslimat di Jawa Barat,” pungkasnya.
Cucun juga menekankan pentingnya peran perempuan, khususnya para ibu yang tergabung dalam Muslimat NU, dalam membentuk karakter anak melalui pendidikan di lingkungan keluarga.
“Kita dikunjungi oleh ibu-ibu yang luar biasa. Kalau kita menanyakan bagaimana karakter anak-anak bangsa ini dididik, dilatih, kemudian dibimbing setiap hari, siapa yang punya peran besar? Inilah ibu-ibu Muslimat Nahdlatul Ulama dari Provinsi Jawa Barat yang hari ini mengunjungi Gedung DPR RI untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara,” tuturnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri Ketua Muslimat NU Jawa Barat Dr. Hj. R. Ella Giri Komala bersama jajaran pengurus dan perwakilan majelis taklim.
Rekomendasi yang disampaikan mencakup peningkatan kualitas pendidikan, pembenahan perlindungan sosial, dan pemerataan fasilitas kesehatan sebagai bahan tindak lanjut DPR RI bersama pemerintah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
