Pantau - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta seluruh perangkat daerah mempercepat penyelesaian proyek dan kegiatan yang telah direncanakan setelah realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta hingga 30 September 2026 baru mencapai Rp40,40 triliun atau 54,39 persen dari total anggaran Rp74,29 triliun.
Arahan tersebut disampaikan Pramono dalam konferensi pers Realisasi APBD Triwulan III Tahun 2026 yang berlangsung di Balai Kota Jakarta, Rabu.
Berdasarkan laporan realisasi anggaran, masih terdapat sekitar Rp33,89 triliun belanja daerah yang belum terealisasi hingga akhir September 2026.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta karena pelaksanaan berbagai program dan kegiatan perlu dipercepat agar tidak menumpuk menjelang berakhirnya tahun anggaran.
Pramono menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus segera menyelesaikan pekerjaan yang telah masuk dalam perencanaan anggaran.
"Saya secara khusus telah meminta kepada perangkat daerah untuk segera menyelesaikan kegiatan sehingga tidak menumpuk di ujung tahun," kata Pramono dalam kegiatan tersebut, Rabu.
Pramono Soroti Kebiasaan Penumpukan Belanja APBD pada Akhir Tahun
Pramono mengungkapkan bahwa penumpukan realisasi belanja menjelang akhir tahun merupakan persoalan yang kerap terjadi dalam pengelolaan anggaran pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Menurutnya, berbagai kegiatan pemerintah sering kali baru dipercepat ketika tahun anggaran hampir berakhir sehingga pelaksanaan pekerjaan terkonsentrasi pada November dan Desember.
"Karena ini selalu menjadi tradisi baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, semuanya ditumpuk di ujung tahun, apakah November, Desember, dan sebagainya," ungkap Pramono.
Untuk menghindari kondisi tersebut, Pramono meminta agar pelaksanaan proyek dan kegiatan pemerintah daerah dilakukan secara bertahap sejak APBD ditetapkan pada awal tahun.
Ia menginstruksikan perangkat daerah untuk segera menuntaskan kegiatan yang telah direncanakan sehingga penyerapan anggaran dapat berlangsung lebih merata sepanjang tahun.
Percepatan pelaksanaan program tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta memastikan anggaran yang telah dialokasikan dapat digunakan sesuai perencanaan.
Dengan realisasi belanja yang masih berada pada angka 54,39 persen hingga akhir triwulan III, pemerintah daerah perlu memperhatikan penyelesaian berbagai kegiatan selama tiga bulan terakhir tahun anggaran 2026.
Pendapatan DKI Jakarta Capai Rp44,98 Triliun hingga September 2026
Dalam kesempatan yang sama, Pramono memaparkan perkembangan realisasi pendapatan daerah DKI Jakarta selama sembilan bulan pertama tahun anggaran 2026.
Hingga 30 September 2026, pendapatan daerah tercatat mencapai Rp44,98 triliun atau 62,95 persen dari target sebesar Rp71,45 triliun.
Berdasarkan capaian tersebut, masih terdapat selisih sekitar Rp26,47 triliun antara pendapatan yang telah terealisasi dan target yang ditetapkan dalam APBD 2026.
Pramono menjelaskan bahwa sebagian besar pendapatan daerah DKI Jakarta berasal dari penerimaan pajak yang menjadi salah satu sumber utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Selain pendapatan daerah, Pemprov DKI Jakarta mencatat realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp6,46 triliun hingga akhir September 2026.
Jumlah tersebut setara dengan 64,43 persen dari target penerimaan pembiayaan yang ditetapkan sebesar Rp9,88 triliun.
Sementara itu, realisasi pengeluaran pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp2,02 triliun atau 28,74 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp7,04 triliun.
Data tersebut menunjukkan bahwa hingga akhir triwulan III 2026, realisasi pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan daerah masih berada di bawah target anggaran tahunan masing-masing.
Pemprov DKI Jakarta terus mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran pada sisa tahun berjalan.
Pramono Tekankan Transparansi APBD dan Manfaat bagi Warga Jakarta
Pramono menegaskan bahwa keterbukaan informasi mengenai perkembangan realisasi APBD merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak cukup hanya dinilai berdasarkan besarnya pendapatan yang berhasil dikumpulkan atau jumlah anggaran yang telah dibelanjakan.
Ia menekankan bahwa penggunaan APBD juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, kegiatan ekonomi, dan pembangunan daerah.
Kualitas pelayanan publik, perkembangan aktivitas ekonomi, serta kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan warga menjadi aspek penting dalam mengevaluasi penggunaan anggaran pemerintah.
Pramono juga menyoroti pentingnya transparansi agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan pengelolaan keuangan daerah dan manfaat dari program yang dijalankan.
"Apakah layanan publik di Jakarta menjadi semakin baik? Apakah kegiatan ekonominya juga semakin baik dan transparan? Apakah pembangunannya juga menjawab kebutuhan warga?" kata Pramono.
Melalui keterbukaan informasi realisasi APBD, Pemprov DKI Jakarta berharap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus meningkat.
Pramono juga menginginkan agar percepatan penyelesaian proyek dan kegiatan pemerintah tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka penyerapan anggaran, tetapi turut memperhatikan manfaat yang diterima masyarakat.
Dengan sisa anggaran belanja sekitar Rp33,89 triliun hingga akhir September, Pemprov DKI Jakarta menekankan pentingnya penyelesaian program secara tepat waktu agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan sesuai kebutuhan warga.
- Penulis :
- Shila Glorya
