Pantau - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penanganan jangka panjang terhadap bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap musim kemarau.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Said Abdullah, menegaskan bahwa kekeringan dan karhutla tidak boleh terus dianggap sebagai kejadian tahunan biasa yang baru ditangani ketika kondisi sudah memburuk.
Menurut Said, pemerintah perlu mengembangkan langkah mitigasi yang berkelanjutan agar masyarakat tidak terus menghadapi krisis air bersih maupun ancaman kebakaran kawasan hutan dan pegunungan.
"Kami prihatin melihat saudara-saudara di berbagai daerah harus menghadapi krisis air, sementara pada saat yang sama kebakaran terjadi di sejumlah kawasan pegunungan," ungkap Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (22/10).
Said menilai bencana yang terus berulang hampir setiap musim kemarau menunjukkan perlunya perubahan pendekatan dari penanganan darurat menuju pencegahan dan penyelesaian masalah secara permanen.
PDIP Minta Pemda Petakan Wilayah Rawan Kekeringan Sejak Dini
Said mengimbau pemerintah daerah (pemda) agar tidak menunggu sampai sumur warga mengering atau kawasan hutan terbakar sebelum mengambil langkah penanganan.
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya dapat melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sejak dini, terutama jika desa-desa yang mengalami kesulitan air bersih merupakan wilayah yang sama setiap tahun.
Ia menilai kekeringan yang terus terjadi di lokasi yang sama menunjukkan bahwa persoalan tersebut sebenarnya sudah dapat diidentifikasi dan diantisipasi melalui perencanaan yang lebih matang.
Said mengakui bahwa bantuan tangki air bersih sangat dibutuhkan masyarakat dalam kondisi darurat ketika sumber air tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Namun, ia mengingatkan agar bantuan tersebut tidak menjadi satu-satunya solusi yang terus diandalkan setiap musim kemarau.
Pemerintah daerah diminta merancang penyelesaian yang lebih permanen sehingga masyarakat tidak terus bergantung pada distribusi air bersih dari tangki bantuan.
Said juga menyoroti keterkaitan antara kekeringan dan kerusakan kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air serta penyangga kehidupan masyarakat.
Menurutnya, kerusakan lingkungan di kawasan hulu dapat berdampak terhadap ketersediaan sumber air bagi masyarakat yang tinggal di wilayah hilir.
"Kalau hulunya rusak, masyarakat di hilir akhirnya menerima dampaknya. Karena itu menjaga lingkungan harus ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan terhadap masyarakat," tegas Said.
Ia menekankan bahwa upaya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan harus menjadi bagian penting dari kebijakan perlindungan masyarakat dalam menghadapi ancaman kekeringan dan karhutla.
Kader PDIP Salurkan 262 Ribu Liter Air Bersih di Bojonegoro
Said turut mengingatkan pesan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, agar seluruh kader partai di daerah menjalankan peran sebagai Pandu Ibu Pertiwi.
Menurutnya, pesan tersebut mengandung tanggung jawab bagi kader untuk tidak hanya menyaksikan kerusakan lingkungan, tetapi juga hadir membantu masyarakat dan berpartisipasi dalam pemulihan alam.
Said mengungkapkan bahwa selama beberapa bulan terakhir, struktur organisasi dan kader PDIP telah bergerak di berbagai daerah untuk membantu warga yang terdampak kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan.
Bantuan yang diberikan meliputi penyaluran air bersih kepada masyarakat serta dukungan logistik bagi petugas dan relawan yang menangani kebakaran hutan.
Salah satu kegiatan dilakukan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, melalui anggota DPR RI Fraksi PDIP, Abidin Fikri, bersama jaringan partai di daerah tersebut.
Dalam kegiatan itu, Abidin Fikri bersama jaringan PDIP telah menyalurkan sekitar 262 ribu liter air bersih ke 52 titik yang terdampak kekeringan di Bojonegoro.
Penyaluran tersebut dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang mengalami kesulitan akibat kondisi kekeringan.
Selain di Bojonegoro, struktur PDIP juga terlibat dalam penanganan dampak kebakaran kawasan Gunung Butak di Kota Batu, Jawa Timur.
Di wilayah tersebut, kader dan struktur partai memberikan bantuan logistik kepada petugas serta relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran.
Said Abdullah Tegaskan Bantuan Partai Bukan Pengganti Tanggung Jawab Pemerintah
Said menegaskan bahwa berbagai kegiatan bantuan yang dilakukan kader PDIP bukan dimaksudkan untuk mengambil alih tanggung jawab pemerintah dalam menangani bencana.
Menurutnya, keterlibatan kader merupakan bentuk gotong royong untuk membantu masyarakat sekaligus memahami secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Ia menilai partai politik perlu hadir ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, termasuk dalam situasi kekeringan dan kebakaran hutan yang mengganggu kehidupan sehari-hari.
Namun, pengalaman kader di lapangan juga harus menjadi bahan pembelajaran untuk mendorong penyelesaian persoalan yang lebih mendasar.
Said mencontohkan kondisi ketika setiap musim kemarau kader harus kembali mengirimkan tangki air ke desa yang sama karena persoalan kekeringan belum terselesaikan.
Menurutnya, keadaan tersebut menunjukkan bahwa bantuan sementara belum diikuti dengan langkah penyelesaian jangka panjang.
"Bantuan darurat harus berjalan, solusi permanennya juga harus dikerjakan," kata Said.
Ia kembali menekankan pentingnya menggabungkan bantuan langsung kepada masyarakat dengan kebijakan mitigasi yang mampu mengurangi risiko bencana pada masa mendatang.
PDIP Dorong Rehabilitasi Hutan Setelah Kebakaran
Selain menyoroti persoalan kekeringan, Said meminta agar pemulihan kawasan hutan setelah kebakaran menjadi bagian penting dari keseluruhan proses penanganan karhutla.
Menurutnya, penanganan kebakaran hutan tidak boleh dianggap selesai hanya setelah api berhasil dipadamkan dan kawasan yang terbakar dinyatakan aman.
Setelah kebakaran dapat dikendalikan, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
Evaluasi tersebut mencakup kondisi vegetasi, habitat, sumber mata air, serta daerah tangkapan air yang berpotensi terdampak kebakaran.
Hasil evaluasi kemudian perlu ditindaklanjuti melalui program rehabilitasi kawasan hutan yang disesuaikan dengan kebutuhan ekologis dan karakteristik masing-masing wilayah.
Said menilai pemulihan hutan penting untuk mengembalikan fungsi lingkungan, termasuk kemampuan kawasan tersebut dalam menjaga ketersediaan sumber air bagi masyarakat.
"Api padam bukan berarti pekerjaan selesai. Hutan yang terluka harus dipulihkan, sumber air harus dijaga, dan masyarakat yang terdampak harus dipastikan kembali mendapatkan akses air," tutur Said.
Ia menegaskan bahwa penanganan kekeringan dan karhutla harus dilakukan secara berkelanjutan dengan menggabungkan bantuan darurat, penguatan mitigasi, pemetaan wilayah rawan bencana, perlindungan sumber air, serta rehabilitasi kawasan hutan.
Melalui pendekatan tersebut, PDIP berharap pemerintah dapat menghasilkan penyelesaian jangka panjang agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan kekeringan dan kebakaran hutan yang sama setiap tahun.
- Penulis :
- Shila Glorya
