Pantau - Anggota DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah daerah di Jawa Timur memperkuat mitigasi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pemetaan wilayah rawan, penyediaan sumber air berkelanjutan, serta pemulihan kawasan hutan yang terdampak kebakaran.
Said menilai penanganan bencana yang berulang setiap musim kemarau tidak boleh hanya mengandalkan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki dan kegiatan pemadaman kebakaran.
Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan langkah pencegahan jangka panjang agar masyarakat tidak terus menghadapi krisis air dan ancaman kebakaran hutan.
“Kita prihatin melihat saudara-saudara kita di berbagai daerah harus menghadapi krisis air, sementara pada saat yang sama kebakaran terjadi di sejumlah kawasan pegunungan. Kejadian seperti ini berulang hampir setiap musim kemarau. Karena itu yang harus diperkuat adalah mitigasinya. Jangan menunggu sumur mengering atau hutan terbakar baru semua bergerak,” kata Said melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Said Minta Daerah Rawan Kekeringan Dipetakan Sejak Dini
Said mengatakan wilayah yang berulang kali mengalami kekeringan perlu mendapatkan perhatian khusus melalui penyediaan sumber air yang berkelanjutan.
Ia menilai pemerintah daerah dapat menggunakan data kejadian kekeringan sebelumnya untuk mengidentifikasi desa yang membutuhkan penanganan prioritas.
Bantuan air menggunakan mobil tangki tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat selama musim kemarau.
Namun, bantuan darurat tersebut harus diikuti pembangunan solusi jangka panjang agar ketergantungan masyarakat terhadap distribusi air dapat dikurangi.
“Kalau setiap tahun desa yang mengalami kekeringan relatif sama, persoalannya sebenarnya sudah bisa dipetakan. Tangki air sangat dibutuhkan dalam keadaan darurat, tetapi tugas kita adalah memastikan pada tahun-tahun mendatang masyarakat di desa tersebut tidak terus menunggu tangki datang,” tegasnya.
Said juga mengingatkan bahwa kerusakan hutan dapat memengaruhi fungsi daerah tangkapan air dan memperburuk kondisi lingkungan.
“Karhutla dan kekeringan saling berhubungan. Hutan adalah penyangga kehidupan dan daerah tangkapan air. Kalau hulunya rusak, masyarakat di hilir akhirnya menerima dampaknya. Karena itu menjaga lingkungan harus ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan terhadap masyarakat,” ujarnya.
Kader PDIP Salurkan Ratusan Ribu Liter Air Bersih di Jawa Timur
Said menyampaikan bahwa struktur dan kader PDI Perjuangan di sejumlah daerah Jawa Timur telah membantu masyarakat yang mengalami kekeringan dalam beberapa bulan terakhir.
Di Bojonegoro, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Abidin Fikri bersama jaringan partai menyalurkan sekitar 262 ribu liter air bersih ke 52 titik terdampak kekeringan.
Sementara itu, DPC PDI Perjuangan Gresik mendistribusikan sekitar 20 ribu liter air bersih kepada masyarakat Randuboto, Kecamatan Sidayu.
Bantuan serupa juga disalurkan di Nganjuk, Tuban, Trenggalek, Tulungagung, Sampang, Banyuwangi, Bangkalan, Bondowoso, Lamongan, dan sejumlah daerah lainnya.
Di Lamongan, unsur partai bersama kader legislatif dan eksekutif menyalurkan air bersih secara serentak ke enam desa yang tersebar di lima kecamatan.
Said mengatakan informasi mengenai kesulitan air dihimpun melalui struktur ranting dan Pengurus Anak Cabang (PAC) untuk mempercepat penyaluran bantuan.
“Kekuatan PDI Perjuangan ada pada struktur yang sampai ke desa. Ranting dan PAC harus menjadi mata dan telinga. Kalau sumber air mulai mengering, sawah mulai kekurangan air atau muncul titik api, informasi harus bergerak cepat agar pertolongan juga cepat,” ujar Said.
Sebanyak 200 Relawan dan 20 Tangki Air Disiapkan untuk Penanganan Karhutla
Selain membantu masyarakat terdampak kekeringan, kader PDI Perjuangan juga terlibat dalam penanganan kebakaran hutan di sejumlah wilayah Jawa Timur.
Di Kota Batu, struktur partai membantu menyediakan kebutuhan logistik bagi petugas dan relawan yang menangani kebakaran Gunung Butak.
Sementara itu, kader di Magetan turut dikerahkan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Penanganan kebakaran di kawasan Gunung Lawu dan Gunung Botak, Ngawi, antara lain dilakukan melalui pembasahan area terdampak dan pembuatan sekat bakar.
Untuk menghadapi dampak kebakaran di kawasan Arjuno, Ringgit, dan Welirang, PDI Perjuangan Jawa Timur menyiapkan 200 relawan serta 20 tangki air.
Said menegaskan bahwa keterlibatan kader partai merupakan bentuk gotong royong dan tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tanggung jawab pemerintah.
“Partai harus hadir ketika rakyat membutuhkan pertolongan. Tetapi dari lapangan kita juga harus belajar. Kalau setiap musim kemarau kita kembali membawa tangki ke desa yang sama, berarti ada persoalan yang belum diselesaikan. Bantuan darurat harus berjalan, solusi permanennya juga harus dikerjakan,” katanya.
Said Dorong Rehabilitasi Hutan Pascakebakaran
Said meminta pemulihan kawasan hutan menjadi bagian penting dari penanganan karhutla setelah proses pemadaman selesai.
Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi tingkat kerusakan vegetasi, habitat, sumber mata air, dan daerah tangkapan air setelah kawasan dinyatakan aman.
Hasil evaluasi tersebut harus menjadi dasar pelaksanaan rehabilitasi sesuai kebutuhan ekologis masing-masing wilayah.
“Api padam bukan berarti pekerjaan selesai. Hutan yang terluka harus dipulihkan, sumber air harus dijaga, dan masyarakat yang terdampak harus dipastikan kembali mendapatkan akses air. Menolong manusia dan merawat alam berasal dari tanggung jawab yang sama: menjaga kehidupan,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar kader menjadi Pandu Ibu Pertiwi melalui keterlibatan nyata dalam membantu masyarakat dan menjaga lingkungan.
“Pesan Ibu Megawati jelas, kader PDI Perjuangan harus menjadi Pandu Ibu Pertiwi. Artinya ketika alam terluka, kader tidak boleh hanya melihat. Harus hadir, bekerja dan ikut memulihkannya,” katanya.
Keberhasilan Mitigasi Diukur dari Berkurangnya Desa Krisis Air
Said menilai keberhasilan penanganan kekeringan dan karhutla tidak cukup diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan atau banyaknya kegiatan pemadaman.
Menurutnya, indikator utama harus mencakup berkurangnya desa yang mengalami krisis air setiap tahun serta menurunnya luas kawasan hutan yang terbakar.
Ia meminta pemerintah daerah menjadikan hasil tersebut sebagai ukuran efektivitas kebijakan mitigasi bencana.
“Ukuran keberhasilan kita bukan berapa banyak tangki yang dikirim atau berapa kali kita memadamkan api. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah semakin sedikit desa yang setiap tahun mengalami krisis air dan semakin kecil kawasan hutan yang terbakar. Itulah mitigasi yang harus kita bangun bersama,” pungkas Said.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
