HOME  ⁄  Nasional

Gubernur Herman Deru Terapkan Sistem Shift Petugas Karhutla di Sumsel, OKI Jadi Prioritas Penanganan

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Gubernur Herman Deru Terapkan Sistem Shift Petugas Karhutla di Sumsel, OKI Jadi Prioritas Penanganan
Foto: Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru (sumber: ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri)

Pantau - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru, akan menerapkan sistem kerja bergiliran atau shift bagi personel pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk menjaga stamina petugas sekaligus mengoptimalkan penanganan kebakaran, terutama di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Herman Deru menyampaikan rencana tersebut di Palembang, Jumat, sebagai langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan efektivitas pemadaman karhutla di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Menurutnya, sistem kerja petugas perlu dibagi menjadi dua hingga tiga shift mengingat luasnya wilayah yang harus ditangani, khususnya di Kabupaten OKI yang memiliki kawasan penanganan mencapai puluhan ribu hektare.

Pembagian waktu kerja tersebut diperlukan karena personel tidak memungkinkan melakukan pemadaman selama 24 jam secara terus-menerus tanpa pergantian, terutama ketika menghadapi kondisi lapangan yang berat.

"Alhamdulillah, kita tidak ada hambatan pendanaan dan spirit. Tapi, ini harus diatur konkret bergantian, dibagi dua atau tiga shift, karena tidak mungkin 24 jam satu personel," katanya.

Herman Deru menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menghadapi kendala pendanaan maupun semangat personel dalam menangani karhutla, tetapi pengaturan waktu kerja harus dilakukan secara terencana.

Penerapan sistem kerja bergiliran diharapkan mampu menjaga kondisi fisik dan kesiapan petugas sehingga operasi pemadaman dapat berlangsung secara optimal dan berkesinambungan.

Pemprov Sumsel Tambah Personel dan Perkuat Penegakan Hukum Karhutla

Selain mengatur sistem kerja petugas, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berkomitmen melakukan penegakan hukum secara tegas dan adil terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi penanganan karhutla yang tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pencegahan melalui penegakan ketentuan hukum.

Kepolisian turut menyiapkan dukungan berupa sarana dan prasarana serta penambahan personel pemadam kebakaran darat untuk memperkuat operasi di wilayah rawan kebakaran.

Herman Deru menjelaskan bahwa penambahan personel kepolisian di kawasan suaka margasatwa telah memperoleh persetujuan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Persetujuan tersebut memungkinkan kepolisian menambah kekuatan personel dalam operasi pemadaman di kawasan konservasi dengan tetap mengikuti arahan dan penentuan lokasi dari BKSDA.

"Polri boleh mengadakan penebalan di suaka margasatwa. Yang penting balai menunjukkan titik yang perlu dipadamkan karena luasnya puluhan ribu hektare," katanya.

Menurut Herman Deru, penentuan titik prioritas pemadaman sangat penting mengingat luasnya kawasan konservasi yang harus ditangani.

Dengan penentuan lokasi yang tepat, penempatan personel tambahan diharapkan lebih terarah dan mampu mempercepat penanganan titik-titik kebakaran.

Operasi penanggulangan karhutla di Sumatera Selatan melibatkan personel gabungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Keterlibatan berbagai unsur tersebut bertujuan memperkuat koordinasi lintas lembaga, terutama dalam menangani kebakaran di kawasan yang sulit dijangkau dan memiliki wilayah terdampak luas.

Sumsel Terima Bantuan 15 Mobil Pemadam Kebakaran, OKI Jadi Prioritas

Upaya penanganan karhutla di Sumatera Selatan juga mendapat dukungan tambahan berupa 15 unit mobil pemadam kebakaran baru dari Kementerian Pertahanan.

Bantuan armada tersebut direalisasikan pada pekan ini untuk memperkuat sarana operasional pemadaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan.

Herman Deru meminta agar penempatan kendaraan pemadam tambahan dan personel difokuskan pada daerah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi serta wilayah penanganan yang luas.

Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu daerah prioritas karena memiliki kawasan rawan karhutla dengan cakupan wilayah yang membutuhkan penanganan intensif.

"Saya sudah minta untuk fokus ke daerah-daerah yang memang sangat rawan dan luas seperti OKI," ujarnya.

Arahan tersebut menjadi dasar penguatan armada dan personel pemadam kebakaran di wilayah prioritas agar pelaksanaan operasi penanggulangan karhutla dapat berlangsung lebih efektif.

Penambahan kendaraan operasional juga diharapkan mendukung mobilitas petugas dalam menjangkau lokasi kebakaran yang membutuhkan penanganan cepat.

Operasi Modifikasi Cuaca Dikerahkan untuk Mendukung Pemadaman Karhutla

Selain memperkuat operasi pemadaman darat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga mengoptimalkan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai langkah pendukung penanganan karhutla dan pengurangan dampak kabut asap.

Pelaksanaan operasi tersebut berada di bawah kendali Komandan Komando Resor Militer (Danrem) dan Komandan Pangkalan Udara (Danlanud).

Herman Deru menjelaskan bahwa modifikasi cuaca dapat dilakukan melalui sejumlah metode untuk mendukung upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

"OMC itu bisa berbentuk hujan buatan, memindahkan hujan, dan juga bisa dry ice," kata Deru.

Operasi Modifikasi Cuaca menjadi salah satu upaya pendukung pemadaman yang dilakukan bersama pengerahan personel gabungan dan penambahan sarana operasional di lapangan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan langkah penanggulangan karhutla dapat dilaksanakan secara terpadu.

Melalui penerapan sistem kerja bergiliran, penambahan personel, bantuan 15 unit mobil pemadam kebakaran, penegakan hukum, serta Operasi Modifikasi Cuaca, pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan penanganan karhutla, khususnya di Kabupaten OKI.

Langkah tersebut juga diarahkan untuk mengurangi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat di Sumatera Selatan.

Penulis :
Arian Mesa
FLOII 2026