Pantau - Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kemajuan dalam agenda legislasi, tetapi masih menghadapi sejumlah persoalan serius dalam implementasi kebijakan, terutama terkait penyelesaian regulasi turunan dan pengelolaan data nasional.
Rieke mendesak pemerintah mempercepat pelaksanaan berbagai undang-undang agar program pembangunan yang berlandaskan konstitusi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Rieke dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat Hingga Kemandirian Nasional" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur fisik.
Menurutnya, arah pembangunan nasional harus tetap berpedoman pada Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengamanatkan terwujudnya negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
“Maju itu belum tentu ada keadilan dan ada kemakmuran,” ujarnya.
Rieke Minta Pembangunan Nasional Berorientasi pada Keadilan Sosial
Rieke menilai pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial harus menjadi prioritas pemerintah dalam menjalankan berbagai program strategis nasional.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu disertai pemerataan kesejahteraan agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan bagian penting dari amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui kebijakan pemerintah.
Kebutuhan tersebut meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, jaminan sosial, perlindungan hukum, serta lingkungan hidup yang baik.
Rieke juga mengingatkan bahwa DPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan agenda pembangunan tersebut berjalan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pencapaian target pembangunan, tetapi juga memastikan kebijakan yang dijalankan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Rieke Soroti Lemahnya Data Nasional dalam Perencanaan Pembangunan
Salah satu persoalan utama yang disoroti Rieke adalah belum optimalnya penggunaan data akurat sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan sistem pendataan yang mampu menggambarkan kondisi sosial, ekonomi, serta potensi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Data yang akurat dinilai penting untuk memastikan program pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.
"Ketika perencanaan pembangunan kita tidak berbasis pada data yang akurat, tidak mungkin pembangunan itu berjalan dengan baik,” katanya.
Rieke menyambut positif lahirnya kebijakan Satu Data Indonesia sebagai langkah penting dalam memperbaiki sistem informasi pemerintah.
Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus diikuti percepatan penyelesaian aturan pelaksanaan agar integrasi data dapat berjalan secara optimal.
Ia juga meminta pemerintah memperkuat koordinasi antarlembaga untuk mencegah perbedaan data yang berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan.
Regulasi Turunan Dinilai Lambat, Pemerintah Diminta Percepat Pelaksanaan Undang-Undang
Rieke turut menyoroti lambannya penyelesaian sejumlah regulasi turunan yang diperlukan untuk menjalankan undang-undang.
Beberapa bidang yang menjadi perhatiannya meliputi Satu Data Indonesia, reforma agraria, dan perlindungan ketenagakerjaan.
Menurutnya, keterlambatan penyusunan aturan pelaksanaan berisiko menghambat berbagai kebijakan yang sebelumnya telah disepakati pemerintah bersama DPR.
Ia mempertanyakan bagaimana visi pembangunan Presiden Prabowo dapat diwujudkan apabila perangkat hukum yang menjadi dasar pelaksanaan program belum tersedia secara lengkap.
Rieke menegaskan bahwa setiap kebijakan harus memiliki landasan hukum yang jelas agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Karena itu, sinkronisasi antara peraturan presiden, instruksi presiden, dan berbagai instrumen hukum lainnya perlu menjadi perhatian pemerintah.
Ia juga mengingatkan pentingnya memastikan kebijakan jaminan sosial tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Koperasi Desa Merah Putih dan Program Gizi Perlu Tata Kelola yang Jelas
Dalam bidang ekonomi kerakyatan, Rieke menilai program Koperasi Desa Merah Putih memiliki tujuan yang relevan dengan cita-cita pembangunan ekonomi nasional.
Menurutnya, pengembangan koperasi harus ditempatkan dalam kerangka demokrasi ekonomi agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari pembangunan fasilitas fisik, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang diterima masyarakat.
Rieke juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola program pemenuhan gizi agar pelaksanaannya mencakup keseluruhan sistem produksi dan kebutuhan kesehatan masyarakat.
“Saya tidak anti kritik, tetapi jangan cuma menjadi tukang kritik tanpa solusi,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah memperkuat sistem pemenuhan gizi yang tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga memperhatikan rantai produksi dan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, kritik terhadap kebijakan pemerintah perlu disertai solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas program.
Rieke Ingatkan Pentingnya Kedaulatan Data Digital Pemerintah
Selain persoalan regulasi dan program pembangunan, Rieke menyoroti pengelolaan data strategis negara dalam ekosistem digital pemerintah.
Ia mengingatkan bahwa sistem data nasional tidak boleh terfragmentasi karena dapat memengaruhi efektivitas pelayanan publik dan kedaulatan negara.
Menurutnya, pengelolaan data yang tersebar tanpa koordinasi memadai berpotensi menyulitkan pemerintah dalam menyusun kebijakan berdasarkan informasi yang konsisten.
Karena itu, Rieke mendorong penguatan koordinasi dan kendali pemerintah terhadap sistem data digital nasional.
Ia menilai pengelolaan data strategis harus menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian nasional serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Rieke menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pada akhirnya bergantung pada keselarasan visi konstitusional, kepastian hukum, keakuratan data, dan pelaksanaan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
