Pantau - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy meminta Provinsi Bali menjadi daerah percontohan dalam upaya penurunan emisi karbon melalui penggunaan energi bersih, pengembangan transportasi, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Permintaan tersebut disampaikan Rachmat dalam pertemuan dengan Gubernur Bali I Wayan Koster di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, pada Rabu (14/10/2026), sebagaimana disampaikan melalui keterangan tertulis yang diterima Selasa (27/10/2026).
Rachmat menegaskan bahwa upaya menurunkan emisi karbon memerlukan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dan pariwisata.
“Saya minta supaya Bali dijadikan provinsi percontohan penurunan emisi karbon,” ujar Rachmat.
Menurutnya, pengembangan Bali ke depan perlu menggabungkan penguatan konektivitas wilayah dengan langkah nyata mengurangi pencemaran dan tekanan terhadap lingkungan.
Bappenas Dorong Bali Gunakan Energi Bersih di Sektor Pariwisata
Rachmat mengatakan penggunaan energi bersih perlu menjadi bagian dari kegiatan pariwisata dan perekonomian Bali.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung percepatan penurunan emisi karbon sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
Pemerintah juga mendorong integrasi infrastruktur transportasi, logistik, pariwisata, dan energi agar pengembangan wilayah dapat berjalan lebih terarah.
Integrasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pemerataan ekonomi sekaligus mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas pembangunan.
Rachmat menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya menambah fasilitas, tetapi harus memberikan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
“Kita mesti melakukan sesuatu yang berbeda, dan itu mengurangi kemacetan, mengurangi polusi,” kata Kepala Bappenas.
Pengurangan kemacetan dan polusi menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan arah pembangunan Bali bersama pemerintah provinsi.
Bali Usulkan Pengembangan Pelabuhan di Wilayah Utara dan Timur
Selain penurunan emisi karbon, pertemuan antara Bappenas dan Pemerintah Provinsi Bali membahas penguatan konektivitas antarkawasan.
Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan kebutuhan perbaikan akses menuju sejumlah kawasan strategis untuk mempermudah mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
Salah satu usulan yang dibahas adalah pengembangan pelabuhan di wilayah Bali Utara dan Bali Timur.
Pelabuhan tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan perikanan sekaligus melayani pergerakan penumpang dan distribusi barang.
Pengembangan jalur transportasi alternatif juga diharapkan dapat mengurangi kepadatan angkutan pada lintasan Gilimanuk–Ketapang.
Dengan bertambahnya pilihan jalur transportasi, aktivitas ekonomi dan pariwisata di berbagai wilayah Bali diharapkan dapat memperoleh akses yang lebih baik.
Penguatan konektivitas tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat pembangunan agar tidak hanya terpusat pada kawasan tertentu.
Masalah Sampah, Abrasi, dan Krisis Air Jadi Perhatian Pemerintah
Pembahasan pembangunan Bali juga mencakup sejumlah persoalan lingkungan, termasuk abrasi pantai, pengelolaan sampah, sanitasi, dan air limbah.
Pemerintah menilai persoalan tersebut perlu ditangani seiring perkembangan kegiatan ekonomi dan pariwisata yang meningkatkan kebutuhan terhadap infrastruktur serta sumber daya alam.
“Arah tersebut penting karena pertumbuhan pariwisata Bali turut meningkatkan tekanan terhadap lingkungan,” ujar Rachmat.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Sarbagita, yang meliputi Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.
Kawasan tersebut tercatat menyumbang 71,41 persen dari total timbulan sampah di Bali.
Selain persoalan sampah, Sarbagita juga menghadapi defisit air sebesar 1,93 miliar meter kubik per tahun.
Kondisi tersebut menjadi bagian dari tantangan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengelolaan lingkungan Bali.
Bappenas Bahas Perlindungan Pantai dan Pemanfaatan Sampah Organik
Dalam pertemuan tersebut, Bappenas dan Pemerintah Provinsi Bali turut membahas kelanjutan perlindungan kawasan pantai dari ancaman abrasi.
Pengelolaan sampah organik juga menjadi perhatian agar limbah yang dihasilkan masyarakat dan kegiatan ekonomi dapat dimanfaatkan kembali.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mengurangi tekanan terhadap lingkungan sekaligus mendukung pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.
Rachmat menegaskan bahwa pembangunan Bali perlu memperhatikan keseimbangan antara peningkatan aksesibilitas, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan.
“Pembangunan yang lebih terhubung dan ramah lingkungan diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas Bali, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat di berbagai wilayah,” kata dia.
Melalui penguatan infrastruktur, pemanfaatan energi bersih, dan pembenahan pengelolaan lingkungan, Bappenas mendorong Bali menjadi contoh penerapan pembangunan rendah emisi bagi daerah lain di Indonesia.
- Penulis :
- Aditya Yohan
