Pantau - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sebanyak 99 satuan pendidikan terdampak bencana di Sumatra masih menggunakan kelas darurat untuk kegiatan belajar mengajar meskipun sebagian besar sekolah telah kembali melaksanakan pembelajaran di bangunan masing-masing.
Sebanyak 99 satuan pendidikan tersebut merupakan bagian dari total 4.922 satuan pendidikan yang terdampak bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Tito menjelaskan bahwa kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak bencana secara umum telah kembali berjalan, tetapi sejumlah sekolah masih membutuhkan penanganan fasilitas pendidikan agar pembelajaran dapat berlangsung secara normal.
"Rata-rata sudah kembali ke sekolah semula, tetapi ada yang masih di sekolah darurat 99. Ini yang sekarang menjadi atensi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)," kata Tito setelah rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra di Jakarta, Selasa.
Keberadaan 99 satuan pendidikan yang masih menggunakan kelas darurat menjadi perhatian khusus Kemendikdasmen dalam upaya mempercepat pemulihan fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Kemendikdasmen Ajukan Anggaran Lebih dari Rp4 Triliun untuk Pemulihan Sekolah
Pemerintah melalui Kemendikdasmen terus melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan yang terdampak bencana agar seluruh kegiatan pembelajaran dapat kembali berlangsung di bangunan sekolah yang layak.
Proses pemulihan dilakukan melalui sejumlah mekanisme, mulai dari perbaikan langsung oleh pihak sekolah hingga kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).
Tito menegaskan bahwa pemerintah berupaya mempercepat pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan memanfaatkan dukungan anggaran yang telah disetujui bagi kementerian dan lembaga terkait.
Dalam penanganan sektor pendidikan, Kemendikdasmen telah mengajukan kebutuhan anggaran lebih dari Rp4 triliun untuk memperbaiki berbagai fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan akibat bencana di Sumatra.
Namun, dari total kebutuhan tersebut, pemerintah baru menyetujui alokasi anggaran sekitar Rp1,5 triliun hingga Rp1,6 triliun untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan.
Tito menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi masih dapat diajukan kembali untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya sehingga pekerjaan pemulihan yang belum selesai tetap dapat dilanjutkan.
Pemerintah berharap dukungan anggaran dan kerja sama antarlembaga dapat mempercepat perbaikan sekolah, terutama bagi 99 satuan pendidikan yang hingga kini masih mengandalkan fasilitas pembelajaran darurat.
Pemerintah Prioritaskan Perbaikan Jalan, Jembatan, dan Fasilitas Kesehatan
Selain sektor pendidikan, pemerintah juga memprioritaskan pemulihan berbagai infrastruktur dasar yang mengalami kerusakan akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Infrastruktur yang menjadi perhatian meliputi jalan, jembatan, rumah sakit, serta fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
"Selain fasilitas pendidikan, pemerintah juga menangani kerusakan infrastruktur dasar, termasuk jalan dan jembatan, serta fasilitas kesehatan di tiga provinsi terdampak," ujar Tito.
Dalam sektor kesehatan, Tito menyampaikan bahwa sebagian besar rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang terdampak bencana telah kembali berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Meski demikian, pemerintah masih mencatat enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara yang membutuhkan penanganan karena mengalami kerusakan atau hilang akibat bencana.
Pemulihan fasilitas kesehatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan masyarakat di wilayah terdampak kembali memperoleh akses pelayanan kesehatan secara memadai.
Banjir dan Longsor Susulan Hambat Rehabilitasi Pascabencana
Tito mengungkapkan bahwa pemerintah masih menghadapi sejumlah kendala dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana Sumatra.
Salah satu kendala utama adalah terjadinya banjir dan tanah longsor susulan di sejumlah wilayah yang kembali menyebabkan kerusakan pada infrastruktur terdampak.
Kondisi tersebut menjadi faktor yang memperlambat proses pemulihan karena sejumlah fasilitas yang sebelumnya telah terdampak kembali membutuhkan penanganan.
Pemerintah terus berupaya mengatasi berbagai hambatan tersebut melalui peningkatan koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Tito berharap seluruh kementerian dan lembaga dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan sesuai kewenangan masing-masing agar proses pemulihan tidak mengalami keterlambatan berkepanjangan.
Pemerintah menargetkan percepatan penyelesaian pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 31 Desember 2026, khususnya terhadap fasilitas pendidikan, infrastruktur dasar, dan fasilitas pelayanan publik yang masih membutuhkan penanganan.
Melalui percepatan tersebut, pemerintah berharap masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal, termasuk kegiatan belajar mengajar, pelayanan kesehatan, serta aktivitas sosial ekonomi.
- Penulis :
- Leon Weldrick
