Pantau - Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW) menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menunjukkan pola kerja responsif dalam menangani sejumlah persoalan masyarakat sepanjang 2026, mulai dari pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan, perlindungan pengemudi ojek daring, hingga koordinasi penanganan bencana nasional.
Ketua IBSW Nova Andika mengatakan pendekatan Dasco yang mengutamakan penyelesaian persoalan secara langsung dapat menjadi contoh bagi penyelenggara birokrasi dan pelayanan publik.
“Gaya kerja Dasco yang proaktif dan berorientasi pada hasil nyata patut menjadi rujukan bagi penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Nova di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Menurut Nova, Dasco tidak hanya menyampaikan pandangan mengenai persoalan masyarakat, tetapi juga terlibat dalam koordinasi antarlembaga untuk mendorong penyelesaiannya.
IBSW menilai pola kerja tersebut mencerminkan pelaksanaan fungsi kelembagaan DPR yang berorientasi pada hasil.
IBSW Nilai Dasco Aktif Koordinasikan Penyelesaian Persoalan Masyarakat
Nova mengatakan IBSW mencatat sejumlah langkah Dasco sepanjang 2026 dalam mengawal penyelesaian regulasi dan persoalan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, salah satu pendekatan yang menonjol adalah upaya mempertemukan kementerian dan lembaga terkait sebelum persoalan berkembang menjadi lebih besar.
“Pak Dasco menunjukkan pola kerja yang berorientasi pada penyelesaian, bukan sekadar retorika,” ujar Nova.
Ia menilai keterlibatan pimpinan lembaga negara dalam koordinasi penyelesaian masalah menjadi bagian penting dari pelayanan publik yang efektif.
“Dari perspektif tata kelola birokrasi, inilah yang diharapkan dari pimpinan lembaga negara, hadir, responsif, dan menuntaskan,” tutur Nova.
IBSW berharap pendekatan tersebut dapat diterapkan lebih luas dalam penyelenggaraan birokrasi, terutama untuk persoalan yang membutuhkan keputusan lintas kementerian dan lembaga.
Pengesahan UU Ketenagakerjaan Baru Jadi Sorotan IBSW
Nova turut menyoroti peran Dasco dalam proses pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru pada Rapat Paripurna DPR RI, 6 Oktober 2026.
Menurutnya, penyelesaian pembahasan undang-undang tersebut merupakan salah satu contoh koordinasi kebijakan yang membutuhkan perhatian terhadap berbagai kepentingan.
Undang-undang baru tersebut disusun untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang memerintahkan pembentukan aturan ketenagakerjaan baru sebagai pengganti klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Nova menyebut pembahasannya menghadapi tantangan karena harus mempertimbangkan aspirasi pekerja, kebutuhan dunia usaha, serta tenggat penyelesaian yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
“Undang-Undang Ketenagakerjaan ini bukan pekerjaan mudah. Ada amanat MK (Mahkamah Konstitusi) yang harus dipenuhi, ada kekhawatiran buruh agar pembahasannya tidak terburu-buru, seperti Omnibus Law, dan ada kepentingan dunia usaha yang harus diakomodasi,” ungkap Nova.
IBSW menilai Dasco berperan dalam mengawal pembahasan regulasi tersebut hingga disahkan sesuai jadwal.
Aturan Ojol Batasi Potongan Aplikasi Maksimal Delapan Persen
Selain sektor ketenagakerjaan, IBSW menyoroti penerbitan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.
Peraturan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026 tersebut mengatur batas maksimal potongan biaya aplikasi sebesar delapan persen.
Dengan ketentuan tersebut, pengemudi ojek daring atau online (ojol) berhak menerima sedikitnya 92 persen dari pendapatan mereka.
Nova mengatakan penerbitan regulasi tersebut menjadi salah satu contoh kebijakan yang dinilainya berdampak langsung terhadap kesejahteraan pekerja sektor informal.
“Dasco langsung memimpin rapat koordinasi dengan enam menteri untuk memastikan regulasinya matang dan hasilnya nyata. Potongan aplikator yang dulu bisa mencapai 20 persen, kini dibatasi maksimal 8 persen,” papar Nova.
Ia juga menyebut regulasi tersebut memberikan jaminan sosial bagi pengemudi ojol serta pengakuan sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Dari kacamata pelayanan publik, inilah contoh regulasi yang berpihak pada rakyat kecil,” pungkas Nova.
Dasco Dinilai Dorong Penanganan Bencana secara Terpadu
IBSW juga mengapresiasi keterlibatan Dasco dalam mendorong koordinasi penanganan bencana nasional, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Nova mengatakan Dasco telah menyampaikan sikap kelembagaan DPR mengenai perlunya penanganan bencana secara terpadu dalam Rapat Paripurna DPR pada 8 September 2026.
Menurutnya, penanganan karhutla dan bencana lainnya membutuhkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga karena dampaknya mencakup berbagai sektor.
Sebelumnya, pada Februari 2026, Dasco juga memimpin rapat koordinasi evaluasi pemulihan pascabencana di Sumatera dengan menghadirkan sejumlah menteri terkait.
“Dalam isu kebencanaan, Dasco menempatkan DPR sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar pengawas dari jauh, dan mendorong penanganan karhutla dan bencana dilakukan secara terpadu lintas kementerian, dengan memperhatikan dampaknya pada kualitas udara dan layanan dasar bagi warga terdampak,” terang Nova.
“Pendekatan lintas sektor seperti ini penting karena persoalan bencana tidak bisa diselesaikan satu lembaga saja,” tambah dia.
Nova berharap koordinasi antarlembaga dapat terus diperkuat agar penanganan bencana memperhatikan kebutuhan masyarakat terdampak, termasuk layanan dasar dan kondisi lingkungan.
IBSW Harap Pola Kerja Responsif Menjadi Contoh Pelayanan Publik
Nova menilai masih banyak persoalan masyarakat yang membutuhkan penyelesaian cepat, terukur, dan melibatkan berbagai instansi pemerintah.
Karena itu, IBSW berharap pola kerja yang dinilainya telah ditunjukkan Dasco dapat dipertahankan dan menjadi rujukan bagi pejabat publik lainnya.
Menurut Nova, efektivitas lembaga negara perlu dilihat dari kemampuannya mendorong penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Rakyat tidak butuh janji. Rakyat butuh persoalannya diselesaikan, dan ini adalah contoh konkret bagaimana sebuah lembaga negara bisa hadir dan bekerja untuk rakyatnya. Inilah birokrasi dan pelayanan publik yang kita idamkan,” imbuh Nova.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
