Pantau - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengungkapkan Indeks Pemenuhan Hak Anak meningkat dari 68,87 menjadi 70,19 pada periode 2024–2025, seiring pelaksanaan program perlindungan anak dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Peningkatan tersebut disampaikan Arifah dalam pemaparan capaian kinerja Kementerian PPPA di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
"Dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, data menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2024 ke 2025. Indeks Pemenuhan Hak Anak meningkat dari 68,87 menjadi 70,19," ujar Arifah.
Selain pemenuhan hak anak, pemerintah mencatat peningkatan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) dari 80,32 menjadi 81,98.
Angka Perkawinan Anak dan Pekerja Anak Menurun
Arifah menjelaskan bahwa sejumlah indikator perlindungan anak menunjukkan perkembangan positif sepanjang periode tersebut.
Persentase perkawinan anak tercatat turun dari 5,90 persen menjadi 4,56 persen.
Sementara itu, persentase pekerja anak menurun dari 2,17 persen menjadi 1,80 persen.
Menurut Arifah, penurunan tersebut disertai langkah intervensi pemulihan dan pencegahan di berbagai daerah, termasuk Lombok dan Jember.
Kementerian PPPA juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membantu anak-anak yang terpaksa bekerja agar dapat kembali memperoleh hak pendidikan.
Melalui upaya tersebut, sebanyak 160 pekerja anak berhasil kembali bersekolah.
Selain itu, kegiatan pencegahan telah menjangkau 1.379 anak yang dinilai berisiko menjadi pekerja anak.
Kementerian PPPA Perluas Perlindungan Perempuan dan Anak
Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Kementerian PPPA menjalankan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.
Program tersebut mencakup perluasan akses penanganan korban kekerasan, pemenuhan hak anak, serta penguatan layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).
Kementerian PPPA juga berupaya memperluas kesempatan perempuan dalam dunia kerja dan meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan.
"Dua tahun perjalanan ini mengingatkan kita bahwa dibalik setiap kebijakan, ada harapan perempuan untuk hidup mandiri dan impian anak untuk tumbuh tanpa rasa takut. Berbagai indikator strategis menunjukkan tren positif. Kesempatan perempuan dalam dunia kerja semakin terbuka, perkawinan anak dan pekerja anak menurun, dan layanan perlindungan korban kekerasan semakin luas," kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.
Pemerintah Kaitkan Perlindungan Anak dengan Indonesia Emas 2045
Kementerian PPPA menyatakan berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi bagian dari dukungan terhadap agenda pembangunan nasional.
Program tersebut diarahkan untuk mendukung Asta Cita serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Peningkatan indeks pemenuhan hak anak, penurunan perkawinan anak, dan berkurangnya persentase pekerja anak menjadi sejumlah indikator yang disampaikan pemerintah dalam evaluasi dua tahun kinerjanya.
Kementerian PPPA menegaskan komitmennya untuk melanjutkan penguatan perlindungan perempuan dan anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
