HOME  ⁄  Nasional

Mensos Ungkap Sekolah Rakyat Ubah Nasib Ribuan Anak Jalanan dan Putus Sekolah, Kini Jangkau 44 Ribu Siswa

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Mensos Ungkap Sekolah Rakyat Ubah Nasib Ribuan Anak Jalanan dan Putus Sekolah, Kini Jangkau 44 Ribu Siswa
Foto: Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memberikan keterangan pers selepas acara perayaan satu tahun Sekolah Rakyat di GOR Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu 28/10/2026 (sumber: ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo)

Pantau - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan Program Sekolah Rakyat berhasil menjangkau ribuan anak dari kelompok rentan, mulai dari anak jalanan, pengamen, anak putus sekolah, hingga anak yang sebelumnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan kuli bangunan.

Hal tersebut disampaikan Saifullah Yusuf seusai menghadiri perayaan satu tahun Sekolah Rakyat yang digelar secara terpusat di GOR Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (28/10/2026).

Saifullah mengaku terharu sekaligus bersyukur melihat perubahan kehidupan para siswa setelah mendapatkan akses pendidikan dan pendampingan melalui program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Ada yang sebelumnya tidak pernah sekolah, di jalanan menjadi pengamen, ada yang sudah putus sekolah dua tahun dan jadi pembantu, ada yang jadi kuli, ada juga yang bekerja di tempat-tempat yang tidak semestinya," kata dia selepas acara perayaan satu tahun Sekolah Rakyat yang digelar terpusat di GOR Sudiang Makassar.

Menurut Saifullah, sebagian anak yang dijangkau program tersebut sebelumnya menghadapi berbagai persoalan, mulai dari keterbatasan ekonomi, masalah kesehatan, hingga rendahnya kesiapan mengikuti pendidikan formal.

Mensos Temukan Anak Usia 18 Tahun Belum Bisa Membaca

Saifullah menjelaskan bahwa proses penjangkauan anak-anak dari keluarga rentan tidak selalu berjalan mudah karena kondisi dan latar belakang mereka berbeda-beda.

Sejumlah anak ditemukan mengalami gangguan kesehatan, seperti masalah gigi dan anemia, sehingga membutuhkan penanganan sebelum mengikuti kegiatan belajar secara optimal.

Bahkan, terdapat anak berusia 17 hingga 18 tahun yang belum pernah mengenyam pendidikan formal dan belum memiliki kemampuan membaca.

Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu memberikan pendampingan khusus melalui sentra-sentra milik Kementerian Sosial sebelum anak-anak mengikuti pendidikan sesuai tingkat kemampuan masing-masing.

Program Sekolah Rakyat menerapkan pendekatan multientry-multiexit untuk mengakomodasi peserta didik dengan latar belakang, kemampuan, dan kesiapan belajar yang berbeda.

Melalui pendekatan tersebut, anak-anak yang sebelumnya tidak mendapatkan kesempatan pendidikan dapat mengikuti proses pembelajaran secara bertahap.

Sekolah Rakyat Jangkau 44 Ribu Siswa di 182 Titik

Saifullah mengungkapkan bahwa jumlah peserta didik Sekolah Rakyat secara nasional kini telah mencapai sekitar 44.000 anak yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintah telah membangun 100 Sekolah Rakyat permanen, dengan rincian 93 sekolah sudah digunakan dan tujuh lainnya masih dalam proses pembangunan.

Selain itu, terdapat 82 titik Sekolah Rakyat rintisan yang telah menjalankan kegiatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

"100 Sekolah Rakyat permanen telah dibangun, 93 diantaranya telah digunakan, dan 7 lainnya dalam proses pembangunan. Sementara Sekolah Rakyat rintisan yang sudah berjalan sebanyak 82 titik, sehingga total jumlah Sekolah Rakyat yang sudah beroperasi sebanyak 182 titik dengan 44 ribu siswa," kata dia.

Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan gratis kepada anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah.

Sasaran utama program tersebut adalah anak-anak dari keluarga kategori Desil 1 hingga Desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Program ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan keluarga.

Pemerintah Integrasikan Sekolah Rakyat dengan Program Kesehatan dan Perumahan

Saifullah menegaskan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pemberian pendidikan gratis kepada anak-anak dari keluarga miskin.

Pemerintah juga mengintegrasikan program tersebut dengan sejumlah kebijakan prioritas lainnya untuk memperkuat kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik.

Program yang diintegrasikan meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), Koperasi Merah Putih, serta Program 3 Juta Rumah.

Integrasi tersebut bertujuan memastikan peserta didik memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, pemenuhan gizi, dan dukungan lingkungan keluarga yang layak.

Selain memberikan pendampingan kepada anak, pemerintah turut memperhatikan kondisi ekonomi orang tua melalui bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan perbaikan rumah.

"Intervensi yang diberikan tidak hanya menyasar anak melalui pendidikan berkualitas, tetapi juga memberdayakan orang tua mereka melalui penyaluran bantuan sosial, kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan, hingga perbaikan rumah agar menjadi layak huni," kata dia.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh agar anak-anak dapat mengikuti pendidikan tanpa terbebani persoalan ekonomi.

Sulawesi Selatan Miliki Sekolah Rakyat Terbanyak di Luar Jawa

Dalam kesempatan yang sama, Saifullah mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pelaksanaan Program Sekolah Rakyat.

Ia menilai Gubernur Sulawesi Selatan menunjukkan komitmen besar terhadap pengembangan program tersebut, salah satunya melalui penyediaan lahan milik pemerintah provinsi untuk pembangunan fasilitas pendidikan.

Sulawesi Selatan saat ini tercatat sebagai provinsi dengan jumlah titik Sekolah Rakyat terbanyak di luar Pulau Jawa, yakni sembilan lokasi yang telah beroperasi.

Pemerintah juga merencanakan pembangunan empat lokasi tambahan sehingga jumlah Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan ditargetkan meningkat menjadi 13 lokasi.

Saifullah memastikan pemerintah akan terus melakukan pembenahan terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat, termasuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan melengkapi fasilitas yang masih dibutuhkan.

"Di Sulsel sekarang sudah ada sembilan dan akan dibangun lagi empat. Luar biasa. Bisa dilihat sekarang kondisinya, dan tentu kami terus berbenah, kami terus memperbaiki, mencukupi seluruh kekurangan-kekurangan itu. Tetapi, sekali lagi pada 28 Oktober ini, sekali lagi kami bersyukur, kami masih sering terharu melihat proses-proses yang terjadi di Sekolah Rakyat ini ," kata Mensos.

Penulis :
Arian Mesa
FLOII 2026