Pantau - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai sinergi antara mahasiswa dan aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi pada Rabu (28/10/2026) mencerminkan kematangan demokrasi Indonesia karena penyampaian aspirasi berlangsung tertib dengan pengamanan yang mengedepankan dialog.
Habiburokhman menyampaikan penilaian tersebut di Jakarta, Kamis (29/10/2026), setelah Komisi III DPR RI memantau jalannya aksi demonstrasi mahasiswa.
Menurutnya, mahasiswa mampu menyampaikan aspirasi secara tertib dan bermartabat, sementara aparat kepolisian menjalankan tugas pengamanan dengan pendekatan persuasif serta tidak terpancing provokasi.
Ia juga mengapresiasi jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dinilai berhasil menjaga situasi tetap kondusif selama berlangsungnya aksi unjuk rasa.
Komisi III DPR Apresiasi Polisi Kawal Demonstrasi Mahasiswa
Habiburokhman mengatakan Komisi III DPR RI melakukan pemantauan terhadap situasi demonstrasi yang berlangsung pada 28 Oktober 2026.
Berdasarkan pemantauan tersebut, ia menilai aparat kepolisian menunjukkan kesabaran dalam menghadapi massa aksi dan tetap mengutamakan komunikasi.
"Kami memantau langsung bagaimana aparat di lapangan bekerja dengan sangat sabar," kata Habiburokhman di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Ia memberikan apresiasi kepada sejumlah pimpinan kepolisian yang terlibat dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa.
Pejabat yang mendapat apresiasi tersebut meliputi Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto, Kapolda Metro Jaya Irjen Dadang Hartanto, serta Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold Hutagalung.
Menurut Habiburokhman, keberhasilan pengamanan tanpa ekses kekerasan menunjukkan kemampuan aparat dalam menjalankan tugas dengan tetap menghormati hak masyarakat.
Ia menilai pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip Polri Presisi yang menempatkan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara sebagai bagian penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
DPR Dorong Pengamanan Demonstrasi dengan Pendekatan Humanis
Habiburokhman berharap pola pengamanan yang mengedepankan komunikasi dua arah dapat terus diterapkan dalam setiap kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat.
Menurutnya, pendekatan humanis penting untuk menjaga keamanan sekaligus memastikan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat tetap terlindungi.
Ia juga menilai hubungan yang baik antara mahasiswa dan aparat keamanan menjadi faktor penting dalam menciptakan situasi demonstrasi yang kondusif.
Karena itu, pola pengamanan yang mengutamakan dialog diharapkan dapat dipertahankan sebagai standar operasional dalam menghadapi aksi unjuk rasa pada masa mendatang.
Komisi III DPR RI memandang pengamanan demonstrasi tidak hanya berkaitan dengan ketertiban umum, tetapi juga perlindungan terhadap hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
Pemerintah Tegaskan Hormati Aspirasi dan Kritik Mahasiswa
Sebelumnya, pemerintah menyatakan menghormati aspirasi mahasiswa yang disampaikan melalui aksi demonstrasi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi.
Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menangani berbagai persoalan publik yang menjadi perhatian masyarakat.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menyampaikan bahwa kritik, aspirasi, dan pengawasan publik memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui keterangan yang diterima di Jakarta pada Rabu (28/10/2026).
Menurut Syahganda, aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi berbagai kebijakan yang telah dijalankan.
Masukan tersebut juga dinilai penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperbaiki pelaksanaan program pemerintah.
Pemerintah menyatakan bahwa penyampaian kritik dan aspirasi merupakan bagian dari proses demokrasi yang perlu dihormati.
Sementara itu, DPR berharap pola komunikasi antara mahasiswa dan aparat kepolisian dalam demonstrasi 28 Oktober 2026 dapat menjadi contoh bagi pelaksanaan aksi penyampaian pendapat berikutnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
