Pantau - Anggota Komisi V DPR RI Irmawan mendesak pemerintah daerah (Pemda) mempercepat distribusi bantuan air bersih secara gratis kepada masyarakat yang terdampak kekeringan akibat fenomena El Nino, menyusul laporan krisis air bersih yang melanda sembilan wilayah di Indonesia dan berdampak pada 267.913 jiwa.
Desakan tersebut disampaikan Irmawan setelah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 77.555 keluarga mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat kekeringan.
Irmawan menegaskan pemerintah daerah harus segera mengambil langkah penanganan agar masyarakat tidak semakin terbebani biaya untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
“Kami meminta Pemerintah Daerah bergerak cepat dan memaksimalkan distribusi air bersih secara gratis kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Jangan sampai masyarakat yang sudah kesulitan mendapatkan air justru harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli air bersih,” ujar Irmawan dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
BNPB Catat 267.913 Jiwa Terdampak Krisis Air Bersih
Berdasarkan data BNPB yang ditanggapi Irmawan, krisis air bersih terjadi di sembilan wilayah, yakni Kabupaten Bogor, Boyolali, Pekalongan, Sragen, Grobogan, Kulon Progo, Jombang, Bone, dan Kota Tangerang Selatan.
Kekeringan tersebut menyebabkan puluhan ribu keluarga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih untuk aktivitas sehari-hari.
Politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan bahwa masyarakat terdampak tidak boleh dibiarkan menghadapi kesulitan mendapatkan air tanpa bantuan pemerintah.
“Jangan sampai warga harus berjalan jauh untuk mendapatkan air, mengantre berjam-jam, atau membeli air dengan harga yang mahal. Air bersih adalah kebutuhan dasar dan masyarakat terdampak kekeringan harus bisa mendapatkannya tanpa dibebani biaya,” tegasnya.
Menurut Irmawan, penyediaan air bersih gratis menjadi langkah mendesak untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat selama kekeringan berlangsung.
Pemda Diminta Kerahkan Mobil Tangki dan Siapkan Penampungan Air
Irmawan meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta pemerintah desa untuk mengidentifikasi kawasan permukiman yang mengalami krisis air paling parah.
Pemetaan tersebut diperlukan agar distribusi bantuan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama keluarga berpenghasilan rendah, lanjut usia, dan anak-anak.
“Pemerintah Daerah perlu berkoordinasi dengan BPBD dan Pemerintah Desa untuk memetakan wilayah krisis air bersih. Penyaluran bantuan harus didasarkan pada data kebutuhan di lapangan agar tidak ada warga yang terlewat,” tandas Irmawan.
Selain mengerahkan armada mobil tangki, pemerintah daerah juga diminta menyediakan tempat penampungan air sementara di lingkungan permukiman terdampak.
Irmawan menekankan bahwa kualitas air yang disalurkan harus memenuhi standar kelayakan agar aman digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, termasuk memasak dan konsumsi harian.
“Selain mengerahkan mobil tangki air, Pemerintah Daerah juga perlu menyiapkan tempat penampungan air sementara. Kualitas air yang didistribusikan harus dipastikan layak digunakan untuk kebutuhan memasak dan konsumsi harian warga,” serunya.
DPR Dorong Pembangunan Sumur Dalam dan Embung Desa
Irmawan mengingatkan bahwa penanganan kekeringan akibat El Nino tidak boleh hanya mengandalkan bantuan darurat berupa distribusi air bersih.
Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan strategi jangka menengah dan panjang untuk meningkatkan ketahanan pasokan air di wilayah yang rentan mengalami kekeringan.
Ia mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur penyediaan air, termasuk sumur dalam dan embung desa.
“Penanganan kekeringan tidak boleh hanya berfokus pada respons darurat saat krisis terjadi. Pemerintah perlu memperkuat upaya jangka menengah dan panjang melalui perbaikan infrastruktur penampungan air di wilayah rawan,” tegasnya.
Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperkuat ketersediaan cadangan air sehingga masyarakat tidak terus menghadapi kesulitan setiap musim kemarau.
Pemda Diminta Segera Gunakan Anggaran Darurat Kekeringan
Selain memperkuat infrastruktur, Irmawan meminta pemerintah daerah memanfaatkan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung operasional distribusi bantuan air bersih.
Ia menilai penggunaan anggaran darurat diperlukan agar penanganan kekeringan dapat berjalan cepat dan tidak terkendala pembiayaan.
Pemerintah daerah juga diminta mempertimbangkan penetapan status tanggap darurat kekeringan apabila kondisi pasokan air baku semakin kritis.
Menurut Irmawan, langkah tersebut penting untuk mempercepat mobilisasi sumber daya dan memastikan bantuan dapat disalurkan secara merata kepada masyarakat terdampak.
“Bantuan air bersih gratis harus menjadi bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat yang kesulitan. Pemerintah harus memastikan kebutuhan air bersih terpenuhi selama masa kekeringan masih berlangsung,” pungkas Irmawan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
