Pantau - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan pembangunan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada 2027 dengan melibatkan 3.500 peserta untuk melakukan survei dan penilaian calon lokasi di 37 provinsi di Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta seluruh tim survei memastikan pemilihan lokasi pembangunan benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat pesisir, bukan sekadar kelengkapan administrasi atau kesiapan pembangunan fisik.
Arahan tersebut disampaikan Trenggono saat memberikan pembekalan kepada Mitra Pembangunan di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (30/10/2026).
"Jangan datang ke lokasi hanya melihat-lihat. Saudara harus benar-benar bertanya kepada nelayan, apa yang mereka butuhkan, bagaimana kondisi mereka, dan apa yang harus dibangun," ujar Trenggono saat memberikan pembekalan.
Menurut Trenggono, survei harus mampu mengidentifikasi persoalan nyata yang dihadapi nelayan, mulai dari tingginya biaya operasional melaut, keterbatasan akses pemasaran hasil tangkapan, hingga ketergantungan terhadap tengkulak.
Hasil survei tersebut akan menjadi dasar penentuan lokasi dan kebutuhan infrastruktur dalam program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih pada 2027.
Menteri KKP Minta Tim Survei Dengarkan Kebutuhan Nelayan
Trenggono menegaskan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan perikanan.
Menurutnya, sektor perikanan masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang memengaruhi produktivitas dan pendapatan nelayan.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan sektor pertanian yang telah memperoleh berbagai dukungan infrastruktur, seperti jaringan irigasi, sarana produksi, dan fasilitas pengolahan hasil panen.
Sementara itu, masyarakat nelayan masih membutuhkan dukungan fasilitas untuk mempermudah kegiatan penangkapan ikan dan menekan biaya operasional.
Trenggono menjelaskan bahwa pembangunan KNMP lebih difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana pendukung aktivitas perikanan dibandingkan pembangunan rumah nelayan.
"Kalau ditanya kenapa yang dibangun bukan rumahnya nelayan, karena yang mereka pikirkan ketika melaut adalah sarana dan prasarana yang bagus. Mereka membutuhkan dukungan agar aktivitas melaut bisa dilakukan dengan mudah dan biaya yang lebih murah," ujar Trenggono.
Ia mengungkapkan bahwa hasil evaluasi pembangunan model Kampung Nelayan Modern sebelumnya menunjukkan peningkatan pendapatan nelayan lebih dari 50 persen.
Hasil tersebut menjadi salah satu pertimbangan KKP untuk memperluas pembangunan kampung nelayan melalui program KNMP di berbagai wilayah Indonesia.
Survei KNMP Harus Libatkan Nelayan Kecil hingga Perempuan Pesisir
Menteri KKP meminta tim survei tidak menerapkan pendekatan yang sama di seluruh wilayah karena setiap kawasan pesisir memiliki karakteristik geografis, potensi perikanan, dan kondisi sosial ekonomi yang berbeda.
Tim survei harus memahami kebutuhan spesifik masyarakat agar fasilitas yang dibangun sesuai dengan kegiatan ekonomi nelayan setempat.
Proses survei juga diminta melibatkan berbagai kelompok masyarakat pesisir, termasuk nelayan kecil, awak kapal perikanan, perempuan pesisir, pengolah ikan, dan pedagang.
Pelibatan kelompok tersebut bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari penangkapan ikan hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
Selain persoalan pemasaran, tim survei harus memeriksa ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung operasional kapal nelayan.
Kebutuhan es, fasilitas penyimpanan ikan, serta kesesuaian sarana pendukung dengan kapasitas kapal nelayan juga menjadi bagian dari penilaian.
Identifikasi tersebut diperlukan agar pembangunan infrastruktur KNMP dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dimanfaatkan secara efektif.
Sebanyak 3.500 Peserta Survei KNMP Dibekali KKP
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menyampaikan bahwa pembekalan terhadap 3.500 peserta survei telah dilaksanakan secara daring pada 27–29 Oktober 2026.
Para peserta dipersiapkan untuk melakukan survei dan penilaian calon lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di 37 provinsi.
"Kata kunci yang harus kita pegang teguh saat survei atau penilaian calon lokasi KNMP adalah dengarkan masyarakat dan pahami kegiatan ekonominya," ujar Latif.
Sebanyak 3.500 peserta tersebut berasal dari berbagai unsur, meliputi perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal, politeknik kelautan dan perikanan, serta unit pelaksana teknis pelabuhan perikanan.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan survei dan menghasilkan penilaian yang menyeluruh terhadap kebutuhan masyarakat pesisir.
Selain menilai kesiapan pembangunan, tim juga bertugas mengidentifikasi potensi pengembangan sektor perikanan dan berbagai kendala yang dihadapi masyarakat di setiap calon lokasi.
Hasil penilaian akan digunakan sebagai bahan penyusunan rekomendasi lokasi pembangunan KNMP pada 2027.
KKP Targetkan 1.000 Lokasi KNMP Direkomendasikan hingga Desember 2026
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP 2027, Mohamad Abdi, menyampaikan bahwa proses survei dan penilaian calon lokasi akan berlangsung hingga pertengahan Desember 2026.
Penilaian dilakukan terhadap sejumlah aspek utama, meliputi kebutuhan masyarakat pesisir, potensi sumber daya perikanan, kesiapan lahan, akses pasar, dan ketersediaan infrastruktur pendukung.
KKP menargetkan sebanyak 1.000 lokasi dapat direkomendasikan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih pada 2027 setelah seluruh tahapan survei dan penilaian selesai.
Abdi menegaskan bahwa usulan lokasi dari pemerintah daerah tidak secara otomatis menjadikan wilayah tersebut ditetapkan sebagai penerima program KNMP.
Kehadiran tim survei di suatu wilayah juga tidak berarti lokasi tersebut telah memperoleh persetujuan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.
Setiap calon lokasi tetap harus melalui tahapan survei, penilaian, dan rekomendasi berdasarkan kebutuhan masyarakat serta potensi ekonomi perikanan setempat.
Selain itu, kesiapan lahan, akses terhadap pasar, dan keberadaan infrastruktur pendukung menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kelayakan lokasi pembangunan.
Melalui persiapan pembangunan 1.000 KNMP pada 2027, KKP berupaya memastikan program pengembangan infrastruktur perikanan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir.
Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas nelayan, menekan biaya operasional penangkapan ikan, memperkuat akses pemasaran, dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan secara berkelanjutan.
- Penulis :
- Leon Weldrick
