Pantau - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan menggelar rapat bersama camat dan lurah di seluruh 44 kecamatan Jakarta mulai awal November 2026 untuk mengetahui langsung persoalan masyarakat dan mencari solusi yang tepat.
Pramono menilai lurah memiliki peran penting dalam memperbaiki pelayanan publik karena berada pada tingkat pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Rapat tersebut direncanakan melibatkan sekretaris daerah, wali kota, serta organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Langkah ini dilakukan agar pemerintah provinsi tidak hanya menerima laporan administratif, tetapi juga memperoleh informasi mengenai kondisi sebenarnya di setiap wilayah.
Pramono Soroti Peran Lurah dalam Pelayanan Masyarakat
Pramono mengatakan kelurahan merupakan salah satu tingkatan pemerintahan yang memiliki hubungan erat dengan kebutuhan dan keluhan masyarakat.
Berbagai urusan perizinan dan penerapan peraturan di tingkat wilayah berkaitan langsung dengan pelayanan yang diterima warga.
Menurutnya, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah juga dapat muncul pada tingkat kelurahan.
"Lurah adalah ujung terbawah pemerintahan karena di tingkat lurah itulah banyak sekali sebenarnya perizinan, peraturan-peraturan yang ada pada level itu; dan sering kali, kemudian, misalnya, kalau dulu, ya—kalau sekarang saya mendengar jarang lah—bahwa ketidakpuasan publik itu sering kali terjadi pada level itu (kelurahan)," kata Pramono di Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2026).
Karena itu, Pramono ingin melibatkan lurah secara langsung dalam pembahasan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Ia berharap informasi dari tingkat kelurahan dapat membantu pemerintah provinsi memahami masalah pelayanan publik secara lebih menyeluruh.
Laporan di Aplikasi JAKI Menurun, Pramono Tetap Ingin Periksa Kondisi Lapangan
Pramono mengungkapkan bahwa jumlah laporan masyarakat melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) mulai mengalami penurunan.
Penurunan laporan tersebut seharusnya menjadi indikasi bahwa kondisi pelayanan dan persoalan masyarakat semakin membaik.
Namun, Pramono menilai pemerintah tetap perlu memastikan apakah berkurangnya laporan benar-benar mencerminkan keadaan di lapangan.
Ia tidak ingin informasi yang diterima hanya berisi perkembangan positif tanpa mengungkap persoalan yang masih dihadapi warga.
"Jangan kemudian laporannya hanya yang baik-baik saja. Saya secara langsung ingin tahu dari bawah," ujar Pramono.
Melalui pertemuan langsung dengan aparatur wilayah, Pramono ingin memperoleh gambaran mengenai keluhan masyarakat yang mungkin belum tercatat dalam sistem pengaduan.
Rapat Gabungan Digelar Bergiliran di 44 Kecamatan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memulai rangkaian rapat gabungan tersebut pada awal November 2026.
Rapat akan diselenggarakan secara bergiliran dengan masing-masing kecamatan menjadi tuan rumah.
Dalam setiap pertemuan, camat dan lurah akan memaparkan persoalan yang terjadi di wilayah masing-masing.
Pembahasan tersebut juga akan melibatkan gubernur, sekretaris daerah, wali kota, serta OPD terkait.
Kehadiran berbagai unsur pemerintahan dimaksudkan agar masalah yang disampaikan dapat dibahas bersama dengan instansi yang memiliki kewenangan untuk menanganinya.
Melalui mekanisme tersebut, Pramono berharap pemerintah dapat menyusun langkah penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Rangkaian rapat di 44 kecamatan itu juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan aparatur wilayah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Penulis :
- Aditya Yohan
