Pantau - Asosiasi Pengusaha Green Logistics Indonesia (APGLI) mendorong transformasi industri logistik nasional menuju sistem rendah karbon melalui pengukuran emisi, efisiensi energi, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan pengembangan rantai pasok berkelanjutan.
Ketua Umum APGLI Netty Sri Rejeki mengatakan perusahaan logistik perlu mulai mencatat emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas pengangkutan barang melalui jalur darat, laut, maupun udara.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menentukan strategi pengurangan emisi sekaligus meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.
"Saya rasa untuk ke depannya, harus ada catatan emisi gas buang yang dihasilkan para pengusaha logistik dari angkutan barang baik darat, laut dan udara yang mereka lakukan," kata Netty dalam keterangannya yang diterima di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (31/10/2026).
Dorongan tersebut disampaikan setelah APGLI resmi diluncurkan di Jakarta pada Kamis (29/10/2026) sebagai wadah kolaborasi pengusaha logistik yang berkomitmen terhadap praktik bisnis ramah lingkungan.
APGLI Dorong Perusahaan Logistik Mulai Mengukur Emisi Karbon
Netty menjelaskan bahwa pengukuran emisi menjadi langkah awal bagi perusahaan untuk mengetahui dampak lingkungan dari aktivitas operasionalnya.
Pencatatan tersebut dapat digunakan sebagai dasar menentukan langkah pengurangan emisi dari armada pengangkutan barang.
Transformasi logistik hijau juga mencakup efisiensi penggunaan energi dan penerapan teknologi rendah karbon.
Menurut Netty, perubahan tidak harus langsung dilakukan melalui penggantian seluruh armada kendaraan.
Perusahaan dapat memulainya dengan melakukan perawatan kendaraan secara berkala sesuai petunjuk pabrikan untuk mencegah emisi gas buang yang berlebihan.
Selain aspek lingkungan, pelaku usaha juga didorong memperhatikan dampak sosial dari kegiatan bisnis yang dijalankan.
Untuk mendukung perubahan tersebut, APGLI dibentuk sebagai wadah bagi perusahaan yang memiliki perhatian terhadap keberlanjutan industri logistik.
"Demi mewadahi hal tersebut dibentuklah Asosiasi Pengusaha Green Logistics Indonesia (APGLI) yang baru saja melaksanakan grand launching pada Kamis (29/10/2026)," ujarnya.
Sektor Transportasi Menyumbang 27 Persen Emisi Nasional
Dorongan penerapan logistik hijau berkaitan dengan kontribusi sektor transportasi terhadap emisi gas rumah kaca di Indonesia.
Berdasarkan data World Resources Institute (WRI) Indonesia yang dikutip APGLI, sektor transportasi menyumbang 27 persen dari emisi gas rumah kaca nasional pada 2023.
Data tersebut juga mencatat sekitar 93 persen emisi sektor transportasi berasal dari transportasi darat.
Tingginya kontribusi transportasi darat berkaitan dengan penggunaan bahan bakar fosil serta peningkatan jumlah kendaraan bermotor.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan APGLI mendorong perusahaan logistik mempercepat penerapan teknologi rendah emisi.
Namun, proses transformasi masih menghadapi tantangan berupa tingginya biaya investasi, keterbatasan akses pembiayaan, dan kesiapan perusahaan memenuhi standar keberlanjutan.
APGLI Minta Pemerintah Tinjau Tarif Impor Truk Listrik
Netty menyoroti tingginya harga truk listrik yang menjadi salah satu hambatan bagi pengusaha logistik untuk beralih ke kendaraan rendah emisi.
Menurutnya, biaya masuk kendaraan listrik untuk kebutuhan angkutan barang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Ia meminta Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meninjau kembali tarif impor truk listrik yang dinilainya membebani pelaku usaha.
"Kalau bisa dari Kementerian Keuangan atau Kemenko Perekonomian, meninjau ulang tarif 40 persen biaya masuk truk listrik. Kami sangat terkendala dengan harga. Tetapi kami ingin berubah menjadi hijau," kata dia.
Netty menegaskan bahwa pelaku usaha memiliki keinginan untuk melakukan perubahan, tetapi masih menghadapi keterbatasan biaya dalam pengadaan teknologi baru.
Selain mendorong dukungan kebijakan, APGLI menyiapkan program edukasi dan penghitungan emisi karbon secara gratis bagi perusahaan.
Asosiasi tersebut juga merencanakan pengembangan kawasan logistik hijau atau Green Logistic Zone, seminar daring, serta publikasi mengenai praktik logistik berkelanjutan.
APGLI turut menjajaki kerja sama dengan Kementerian Kehutanan untuk mendukung kegiatan penanaman pohon sebagai bagian dari upaya kompensasi karbon.
Kementerian Kehutanan Dorong Kolaborasi Pengurangan Emisi
Dewan Penasihat FOLU Net Sink 2030 Kementerian Kehutanan Agus Justianto menilai peluncuran APGLI menjadi momentum untuk memperkuat keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan rendah karbon.
Menurutnya, upaya mencapai keseimbangan antara emisi dan penyerapan karbon membutuhkan kontribusi berbagai sektor ekonomi.
Sektor transportasi, logistik, industri, dan rantai pasok nasional memiliki peran dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut.
Agus menilai perubahan menuju ekonomi hijau perlu diterapkan dalam aktivitas bisnis sehari-hari.
Ia berharap APGLI dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat penerapan logistik hijau sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.
Pemerintah Soroti Daya Saing Logistik dan Kesenjangan Harga Barang
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Hartanto mengatakan pengembangan logistik hijau perlu dilakukan bersamaan dengan pembenahan daya saing logistik nasional.
Ia menyoroti kesenjangan harga barang antara wilayah barat dan timur Indonesia yang masih menjadi tantangan distribusi.
Menurutnya, program tol laut telah membantu mengurangi disparitas distribusi, tetapi pembenahan sistem logistik tetap diperlukan.
Hartanto mendorong pengembangan pelabuhan hijau, koridor logistik hijau, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk mengikuti perkembangan teknologi serta standar keberlanjutan global.
Ia juga berharap APGLI memperkuat koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, asosiasi, dan media.
Sementara itu, Presiden UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) YW Junardy menekankan pentingnya kolaborasi untuk menerapkan prinsip keberlanjutan global dalam kegiatan industri nasional.
"Selain peningkatan kapasitas dan pengukuran emisi, akses pembiayaan transisi menjadi salah satu bidang kerja sama yang perlu diperkuat," kata Junardy.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
