Pantau - Anggota DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda memastikan Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp10 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, telah masuk ke kas daerah dan mulai digunakan sesuai rencana penanganan bencana.
Ketua Komisi II DPR RI tersebut melakukan pemantauan langsung ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabalong pada Rabu (28/10/2026).
Kunjungan itu bertujuan memastikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan secara transparan dan tepat sasaran.
“Kami memastikan bahwa dana APBN melalui Banpres yang telah ditransfer ke kas daerah Kabupaten Tabalong sebesar Rp10 miliar untuk penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan itu telah diskemakan dan mulai dijalankan dengan tepat sasaran,” ungkap Rifqinizamy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
DPR Pantau Penggunaan Dana Karhutla Rp10 Miliar
Rifqinizamy menegaskan bahwa bantuan pemerintah pusat harus memberikan manfaat langsung terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, penggunaan anggaran perlu diarahkan pada kebutuhan penanganan bencana di lapangan agar pelaksanaan program berjalan efektif.
Legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan I itu juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Tabalong, khususnya BPBD, dalam merespons ancaman karhutla.
Ia menilai keterlibatan berbagai unsur masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya penanggulangan kebakaran.
Partisipasi relawan hingga tingkat desa diperlukan untuk mendukung kegiatan mitigasi, pemantauan, serta pemadaman kebakaran di wilayah terdampak.
Rifqinizamy berharap koordinasi antara pemerintah daerah, petugas penanggulangan bencana, dan masyarakat terus diperkuat agar penanganan karhutla dapat menjangkau kawasan yang membutuhkan bantuan.
Puskesmas Diminta Siaga Hadapi Dampak Kabut Asap
Selain memantau penggunaan bantuan, Rifqinizamy menyoroti kesiapan fasilitas kesehatan dalam menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan.
Ia meminta seluruh pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Kabupaten Tabalong meningkatkan kesiapsiagaan untuk menangani warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap.
“Sektor kesehatan adalah sektor yang harus kita aktivasi dalam posisi bencana seperti ini. Saya kira seluruh puskesmas di Kabupaten Tabalong harus diaktivasi untuk memastikan ketersediaan obat-obatan dan oksigen,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Menurutnya, ketersediaan obat-obatan dan oksigen perlu dipastikan agar masyarakat yang terdampak kabut asap dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara cepat.
Kesiapan fasilitas kesehatan juga menjadi bagian dari penanganan bencana yang tidak hanya berfokus pada pemadaman api.
Penanganan Karhutla Harus Melibatkan Masyarakat
Rifqinizamy menekankan bahwa penanggulangan karhutla membutuhkan langkah menyeluruh, mulai dari pencegahan, pemadaman, hingga penanganan dampak kesehatan.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk terus melibatkan masyarakat dan relawan sebagai bagian dari upaya memperkuat respons terhadap kebakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, dukungan masyarakat di tingkat desa dapat membantu mempercepat penanganan ketika terjadi kebakaran di wilayah yang sulit dijangkau.
Dana Banpres sebesar Rp10 miliar diharapkan dapat memperkuat kesiapan BPBD Kabupaten Tabalong sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat yang terdampak.
Rifqinizamy juga menekankan pentingnya pengawasan penggunaan anggaran agar bantuan pemerintah pusat benar-benar dimanfaatkan untuk penanggulangan karhutla di Kabupaten Tabalong.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
