Pantau - Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), memperkuat pengelolaan dan distribusi alat serta obat kontrasepsi melalui kerja sama dengan BKKBN dan mitra internasional guna memastikan ketersediaan layanan keluarga berencana (KB) di fasilitas kesehatan.
Kolaborasi tersebut melibatkan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA), serta Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT).
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Kupang Hengky C. Malelak mengatakan kerja sama tersebut bertujuan memperbaiki pengelolaan persediaan dan memperkuat koordinasi distribusi kontrasepsi.
“Kolaborasi ini menjadi kesempatan untuk mengevaluasi tata kelola persediaan, memperkuat sistem pelaporan, serta memastikan distribusi alat dan obat kontrasepsi berjalan lebih efektif dan terkoordinasi,” kata Hengky di Kupang, Sabtu (31/10/2026).
Pemkot Kupang Perkuat Distribusi Kontrasepsi di Fasilitas Kesehatan
Penguatan pengelolaan pasokan kontrasepsi dibahas dalam kegiatan kunjungan kerja dan peningkatan manajemen rantai pasok di Puskesmas Bakunase, Kota Kupang, Jumat (30/10/2026).
Hengky menyampaikan apresiasi kepada BKKBN, UNFPA, dan Pemerintah Australia atas dukungan dalam memperkuat pelaksanaan program keluarga berencana di wilayahnya.
Menurutnya, pengelolaan persediaan yang terencana menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan KB bagi masyarakat.
“Ketersediaan alat kontrasepsi yang terencana, terpantau, dan terdistribusi dengan baik akan membantu fasilitas kesehatan memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat,” ujarnya.
Pemkot Kupang juga menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga agar kebutuhan alat kontrasepsi di fasilitas kesehatan dapat dipantau dan dipenuhi secara tepat.
BKKBN Dorong Pemantauan Stok Melalui Sistem Digital
Sekretaris Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono menyoroti sejumlah aspek penting dalam pengelolaan rantai pasok alat dan obat kontrasepsi.
Salah satu perhatian utama adalah memastikan ketersediaan stok serta menyusun proyeksi anggaran pengadaan alat dan obat kontrasepsi untuk tahun anggaran berikutnya.
Pemantauan tersebut didukung sistem terintegrasi, termasuk aplikasi Sika dan Sifika, yang digunakan dalam pengelolaan informasi persediaan kontrasepsi.
BKKBN juga membahas rencana penerapan bertahap dasbor Sifika secara berkala untuk mendukung pemantauan rantai pasok setiap bulan.
Melalui sistem tersebut, data persediaan diharapkan dapat dipantau lebih teratur sehingga kebutuhan distribusi dapat diidentifikasi dengan lebih akurat.
Klinik Swasta dan Bidan Mandiri Diminta Tertib Melaporkan Stok
Selain penguatan sistem digital, BKKBN menekankan pentingnya peningkatan pengelolaan gudang alat dan obat kontrasepsi di tingkat kabupaten dan kota.
Pengelolaan tersebut mencakup penataan persediaan serta penanganan alat dan obat kontrasepsi yang telah melewati masa kedaluwarsa.
Budi juga mendorong seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk klinik swasta dan praktik bidan mandiri, untuk disiplin melaporkan kondisi stok melalui sistem yang tersedia.
Pelaporan tersebut juga mencakup insiden pelayanan agar data yang dihimpun dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Melalui penguatan rantai pasok dan sistem pelaporan, Pemkot Kupang bersama BKKBN dan mitra internasional berupaya menjaga ketersediaan kontrasepsi serta meningkatkan kualitas pelayanan KB bagi masyarakat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
