Pantau - Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan transformasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui peta jalan MBG 2.0 yang menitikberatkan pada pemberantasan korupsi, penguatan pengawasan digital, dan pemberdayaan ekonomi lokal dengan memprioritaskan sedikitnya 80 persen pasokan pangan dari pelaku usaha serta produsen setempat.
Peta jalan tersebut dipaparkan Kepala BGN Sudaryono pada Kamis (29/10/2026), bertepatan dengan momentum 100 hari kepemimpinannya.
Transformasi MBG 2.0 diarahkan untuk memperbaiki tata kelola program, meningkatkan keamanan pangan, dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam penyediaan makanan bergizi.
Pengamat kebijakan publik Najamuddin Khairur Rijal menilai perubahan tersebut dapat menjadi langkah penting untuk menghubungkan program pemenuhan gizi dengan penguatan ketahanan pangan nasional.
BGN Tetapkan Tiga Pilar Utama Transformasi MBG 2.0
Peta jalan MBG 2.0 memuat tiga fokus utama, yakni pemberantasan korupsi, pembenahan tata kelola melalui pengawasan digital, serta perluasan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Ketiga pilar tersebut dirancang untuk menjawab tantangan pelaksanaan program berskala nasional yang menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
Pembenahan tidak hanya mencakup pengelolaan administrasi, tetapi juga penerapan standar keamanan pangan dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
BGN juga mendorong keterlibatan komunitas lokal agar pelaksanaan program dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Dalam pandangannya, Najamuddin menilai penguatan kelembagaan diperlukan agar pelaksanaan program tidak hanya berfokus pada penyaluran anggaran dan distribusi makanan.
Keamanan Pangan Diperketat dengan Sertifikasi dan Pengawasan Digital
Salah satu perhatian dalam transformasi MBG 2.0 adalah peningkatan keamanan makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.
Langkah tersebut berkaitan dengan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program sebelumnya, termasuk kasus keracunan makanan.
BGN menyiapkan pengetatan standar melalui kewajiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi penyelenggara layanan.
Pengawasan juga diperkuat melalui penggunaan kamera pengawas atau CCTV berbasis kecerdasan buatan.
Selain itu, pelabelan waktu konsumsi makanan menjadi bagian dari upaya meningkatkan keamanan pangan.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan makanan yang diterima anak sekolah dan kelompok sasaran lainnya memenuhi standar kebersihan serta keamanan.
Najamuddin memandang keamanan makanan sebagai bagian dari perlindungan kesehatan masyarakat, bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan dapur.
MBG 2.0 Prioritaskan 80 Persen Pasokan dari UMKM dan Petani Lokal
Transformasi MBG 2.0 juga mencakup penataan rantai pasok bahan pangan untuk mengurangi ketergantungan pada perantara yang bermasalah.
BGN memprioritaskan sedikitnya 80 persen pasokan bahan pangan berasal dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peternak, serta kelompok tani di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat keterlibatan produsen lokal dalam memenuhi kebutuhan dapur MBG.
Selain pengaturan sumber pasokan, BGN juga menetapkan batas biaya operasional dan melakukan pembenahan terhadap mekanisme distribusi.
Najamuddin menilai keterlibatan produsen lokal dapat membantu menghubungkan kebutuhan pangan program pemerintah dengan kegiatan ekonomi masyarakat desa.
Menurutnya, penguatan rantai pasok domestik juga penting untuk mengurangi kerentanan terhadap perubahan harga komoditas dan gangguan distribusi pangan global.
Pengawasan Anggaran Diperkuat untuk Cegah Penyimpangan
Pembenahan tata kelola MBG 2.0 turut menyasar pengelolaan anggaran dan sistem pelaporan keuangan.
Dalam pembahasan transformasi program, disebutkan adanya penertiban ratusan rekening ganda serta koreksi skema insentif yang dikaitkan dengan penghematan anggaran hingga puluhan triliun rupiah.
BGN juga memperkuat pengawasan terhadap kedisiplinan pelaporan penggunaan dana harian.
Penerapan platform pengawasan digital diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi antara pengelola program di tingkat pusat, penyelenggara dapur, dan masyarakat.
Penataan tersebut juga mencakup pembatasan keterlibatan perantara yang dinilai bermasalah dalam pelaksanaan program.
Najamuddin menilai transparansi pengelolaan dana menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
MBG 2.0 Dikaitkan dengan Kedaulatan Pangan Nasional
Dalam analisisnya, Najamuddin mengaitkan transformasi MBG 2.0 dengan konsep kedaulatan pangan dan geopolitik kesejahteraan.
Ia menilai program pemenuhan gizi berskala besar berpotensi menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penguatan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh jumlah penerima manfaat, tetapi juga oleh keamanan makanan, efektivitas pengawasan, dan keterlibatan produsen pangan lokal.
Najamuddin juga menyoroti pentingnya menjadikan program perlindungan sosial sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia.
"MBG 2.0 bisa membuktikan bahwa narasi pembangunan nasional tidak boleh berhenti pada jargon politik di aras makro," tulis Najamuddin dalam analisisnya.
Ia menekankan bahwa konsistensi kualitas makanan, keamanan pangan, dan pemerataan manfaat menjadi ukuran penting keberhasilan pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
