Pantau - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memerintahkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jakarta Utara untuk terlibat langsung dalam penanganan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Pramono menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung penuh langkah kepolisian dalam memberantas narkoba di kawasan tersebut.
Ia juga memastikan unsur pemerintah daerah, Polda Metro Jaya, dan TNI telah turun ke lapangan untuk menindaklanjuti arahan Kapolda Metro Jaya.
Pramono Anung Minta Penanganan Narkoba Dilakukan Bersama
Pramono mengatakan penanganan permasalahan narkoba di Kampung Bahari membutuhkan keterlibatan berbagai unsur pemerintahan dan aparat keamanan.
“Kemarin, Forkopimda Jakarta Utara bersama dengan Polda dan juga TNI sudah turun ke lapangan untuk menindaklanjuti apa yang menjadi arahan dari Bapak Kapolda, dan saya juga memerintahkan langsung untuk hal tersebut,” ungkap Pramono di Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2026).
Gubernur yang akrab disapa Pram itu menegaskan dukungannya terhadap upaya kepolisian memberantas peredaran narkoba di kawasan Kampung Bahari.
Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari perhatian Polda Metro Jaya terhadap kondisi lingkungan yang dinilai rawan dimanfaatkan untuk aktivitas penyalahgunaan narkoba.
Kapolda Metro Jaya Soroti Bangunan di Sekitar Rel Kereta Api
Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto menekankan pentingnya penataan lingkungan di Kampung Muara Bahari agar kawasan tersebut tidak kembali menjadi lokasi peredaran narkoba.
Saat meninjau kawasan sekitar rel kereta api, Dadang menemukan sejumlah bangunan yang diduga dimanfaatkan sebagai tempat aktivitas penyalahgunaan narkoba.
Menurutnya, kondisi lingkungan tersebut memerlukan penanganan bersama agar potensi penyalahgunaan kawasan tidak terus berulang.
"Penanganan kawasan rawan narkoba tidak cukup hanya melalui penyisiran dan penegakan hukum. Diperlukan langkah lanjutan yang memperhatikan kondisi lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat," tutur Dadang.
Kapolda menilai penanganan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan operasi kepolisian, tetapi juga harus disertai pembenahan lingkungan dan pendekatan kepada masyarakat.
Pemprov DKI dan PT KAI Didorong Terlibat dalam Penataan Kawasan
Dadang mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak perkeretaapian mengenai rencana penataan kawasan di sepanjang bantaran rel.
Rencana tersebut membutuhkan kerja sama antara Polda Metro Jaya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT Kereta Api Indonesia (KAI), serta pemangku kepentingan lainnya.
Keterlibatan pemerintah daerah dinilai penting karena kepolisian memiliki keterbatasan kewenangan dalam menangani persoalan permukiman dan tata kota.
Selain menata bangunan dan lingkungan fisik, penanganan kawasan juga perlu mempertimbangkan kebutuhan permukiman dan mata pencaharian warga setempat.
"Penataan lingkungan sosial inilah yang perlu kerja sama sekaligus penyadaran masyarakat," ujar Dadang.
Ia menekankan bahwa upaya pencegahan narkoba harus melibatkan kepedulian masyarakat agar kawasan tersebut tidak kembali dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal.
Penanganan Kampung Bahari Diharapkan Berkelanjutan
Kapolda Metro Jaya berharap penanganan Kampung Bahari tidak berhenti setelah operasi penegakan hukum selesai dilaksanakan.
Menurutnya, penataan kawasan dan pembinaan masyarakat perlu terus dilakukan untuk mencegah munculnya kembali aktivitas peredaran narkoba.
Pendekatan tersebut juga harus memperhatikan kepentingan warga yang menjalankan kegiatan ekonomi secara sah.
Melalui kerja sama lintas sektor, pemerintah daerah dan aparat keamanan diharapkan dapat mewujudkan lingkungan Kampung Bahari yang lebih aman, tertata, dan terbebas dari aktivitas narkoba.
- Penulis :
- Aditya Yohan
