Pantau - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta pemerintah mengevaluasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk pembalut perempuan karena dinilai berpotensi menambah beban pengeluaran masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Anis menegaskan bahwa pembalut merupakan kebutuhan dasar perempuan yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kebersihan menstruasi, bukan barang mewah.
Politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menyampaikan pandangannya dalam keterangan yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Selasa, 3 November 2026.
“Pembalut bukan barang mewah. Ini merupakan kebutuhan dasar perempuan yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kebersihan. Menstruasi adalah proses biologis yang tidak bisa dihindari. Karena itu, kebutuhan terhadap produk sanitasi menstruasi bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dipenuhi,” ujar Anis.
Anis Soroti Dampak PPN Pembalut terhadap Perempuan Berpenghasilan Rendah
Anis menilai persoalan PPN pembalut tidak seharusnya hanya dilihat dari sisi ketentuan administrasi perpajakan.
Menurutnya, pemerintah juga perlu mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kemampuan daya beli masyarakat dalam menentukan kebijakan pajak konsumsi.
Ia menjelaskan bahwa pengenaan PPN terhadap pembalut merupakan konsekuensi dari ketentuan perpajakan yang berlaku.
Namun, ketentuan tersebut dinilai tetap dapat dievaluasi apabila menimbulkan dampak sosial yang perlu mendapat perhatian.
Anis mengingatkan bahwa beban pajak konsumsi pada akhirnya ditanggung oleh konsumen melalui harga barang yang dibeli.
Tambahan pengeluaran untuk membeli pembalut mungkin tidak terlalu terasa bagi keluarga berpenghasilan tinggi, tetapi dapat menjadi beban bagi perempuan dengan kondisi ekonomi terbatas.
Kelompok yang menjadi perhatian Anis antara lain perempuan berpenghasilan rendah, pekerja informal, dan perempuan kepala keluarga.
“Kita perlu melihat kebijakan pajak tidak hanya dari berapa besar penerimaan yang diperoleh negara, tetapi juga dari bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Jangan sampai kebijakan fiskal justru menambah beban kelompok yang seharusnya mendapatkan perlindungan,” tegasnya.
DPR Dorong Kementerian Keuangan Kaji Pembebasan PPN Pembalut
Sebagai anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, Anis mendorong Kementerian Keuangan mengkaji kemungkinan pemberian fasilitas pembebasan PPN bagi produk sanitasi menstruasi yang bersifat esensial.
Menurutnya, kajian tersebut perlu mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap penerimaan negara sekaligus manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
Ia mengakui bahwa penerimaan pajak memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meski demikian, Anis menilai optimalisasi penerimaan negara harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dalam kebijakan fiskal.
“APBN memang membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan. Kita memahami pentingnya hal itu. Namun, optimalisasi penerimaan negara harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan. Ada kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan perpajakan,” ungkapnya.
Kebijakan Pajak Diminta Memperhatikan Kebutuhan Dasar Masyarakat
Anis berharap pemerintah tidak hanya memberikan penjelasan mengenai status pembalut sebagai barang kena pajak.
Ia meminta pemerintah membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan perpajakan yang dinilai dapat memberikan perlindungan lebih besar bagi kelompok masyarakat rentan.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan fiskal tidak cukup diukur berdasarkan pencapaian target penerimaan pajak.
Perlindungan daya beli masyarakat dan keterjangkauan kebutuhan dasar juga perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.
Anis menekankan bahwa evaluasi PPN pembalut perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan perlindungan ekonomi perempuan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
