Pantau - Kajian Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) bersama PT Egis International Indonesia menemukan bahwa 79 persen emisi karbon dari angkutan barang di koridor jalan Jawa-Bali terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Total emisi angkutan barang melalui jalan raya di koridor tersebut diperkirakan mencapai 19,72 juta ton karbon dioksida (CO₂) pada 2026 dan berpotensi meningkat menjadi 29,80 juta ton pada 2035 apabila tidak dilakukan intervensi.
Febriani Astari dari PT Egis International Indonesia mengatakan peningkatan tersebut setara dengan 51 persen dalam kurun sembilan tahun.
"Jawa Barat menyumbang 31 persen, Jawa Tengah 26 persen, dan Jawa Timur 22 persen. Sementara truk dua sumbu medium dan truk tiga sumbu menyumbang 59 persen emisi," kata Febriani dalam keterangannya di Yogyakarta, Kamis (5/11/2026).
Jawa Barat Jadi Penyumbang Emisi Angkutan Barang Terbesar
Hasil kajian menunjukkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan kontribusi emisi angkutan barang terbesar di koridor Jawa-Bali, yakni 31 persen.
Jawa Tengah berada di posisi kedua dengan kontribusi sebesar 26 persen, disusul Jawa Timur sebesar 22 persen.
Ketiga provinsi tersebut secara keseluruhan menyumbang 79 persen emisi angkutan barang di koridor yang diteliti.
Febriani menjelaskan bahwa konsentrasi emisi juga ditemukan pada sejumlah wilayah kabupaten dan kota.
Lebih dari seperempat emisi angkutan barang di koridor Jawa-Bali berasal dari 10 kabupaten dan kota.
"Persoalannya ternyata lebih sempit dan lebih bisa dikelola. Lebih dari tiga perempat emisi ada di tiga provinsi, dan lebih dari seperempatnya berasal dari sepuluh kabupaten/kota, sehingga kita bisa memulai dari titik-titik panas tersebut," ujar Febriani.
Temuan tersebut menunjukkan wilayah dengan kontribusi emisi terbesar dapat menjadi prioritas dalam penyusunan langkah pengurangan emisi.
Nilai Ekonomi Emisi Diperkirakan Capai Rp220 Triliun
Febriani menyampaikan bahwa emisi angkutan barang di koridor Jawa-Bali memiliki nilai ekonomi yang besar apabila dihitung menggunakan harga karbon.
Dengan asumsi harga karbon sebesar 50 dolar AS per ton, nilai ekonomi emisi diperkirakan mencapai sekitar Rp220 triliun secara kumulatif hingga 2035.
Perhitungan tersebut menjadi salah satu gambaran besarnya dampak emisi yang dihasilkan sektor angkutan barang.
Kajian juga mengidentifikasi jenis kendaraan yang memberikan kontribusi besar terhadap emisi.
Truk dua sumbu berukuran sedang dan truk tiga sumbu tercatat menyumbang 59 persen dari total emisi angkutan barang.
Data tersebut menjadi dasar untuk menentukan kelompok kendaraan yang perlu mendapat perhatian dalam program pengurangan emisi.
Harga Truk Listrik dan Infrastruktur Pengisian Jadi Hambatan
Ketua Tim Kajian Pustral UGM, Arif Wismadi, mengatakan pengembangan angkutan barang berbasis listrik masih menghadapi sejumlah kendala.
Hambatan utama meliputi harga kendaraan listrik dan keterbatasan infrastruktur pengisian daya.
Temuan tersebut diperoleh melalui 14 wawancara mendalam serta diskusi kelompok terarah di Jakarta, Surabaya, dan Bali yang melibatkan 185 instansi.
Selain itu, tim kajian melakukan survei terhadap 50 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor angkutan barang.
Hasil survei menunjukkan hanya delapan persen responden bersedia beralih ke truk listrik dengan persyaratan kredit yang berlaku saat ini.
Namun, tingkat kesediaan meningkat menjadi 56 persen apabila tersedia skema pembiayaan dengan uang muka 15 persen, bunga nol persen, dan jaminan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) truk listrik.
"Truk listrik tidak akan berpindah dari brosur ke jalan raya selama hitungannya belum masuk akal bagi operator," kata Arif.
UGM Rancang Tiga Skema Pembiayaan Truk Listrik
Untuk mengatasi hambatan pembiayaan, kajian tersebut merancang tiga model pembiayaan yang dapat mendukung peralihan menuju angkutan barang listrik.
Skema pertama berupa kredit hijau berbasis kontrak antara operator angkutan dengan pemilik barang.
Skema kedua menawarkan penyewaan armada truk listrik tanpa uang muka.
Sementara itu, skema ketiga menggunakan sistem langganan baterai untuk mendukung operasional kendaraan.
Ketiga model tersebut dirancang untuk menjawab persoalan biaya yang dihadapi operator angkutan barang.
Arif menekankan bahwa kelayakan ekonomi menjadi faktor penting dalam mendorong penggunaan truk listrik di sektor logistik.
Sebanyak 36 Persen SPKLU Jawa-Bali Terkonsentrasi di Jakarta
Kajian Pustral UGM juga menemukan ketimpangan persebaran Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di koridor Jawa-Bali.
Sebanyak 36 persen SPKLU di kawasan tersebut berada di lima wilayah kota administrasi Jakarta.
Padahal, wilayah Jakarta hanya menyumbang 4,8 persen emisi truk di koridor yang diteliti.
Arif menilai pembangunan infrastruktur pengisian daya untuk kendaraan angkutan barang perlu direncanakan berdasarkan kebutuhan dan persebaran aktivitas logistik.
"Selagi SPKLU khusus truk belum dibangun, perencanaannya harus sistematis agar tersebar di sepanjang koridor Jawa–Bali, tidak menumpuk di barat Jawa seperti pada kendaraan listrik penumpang," ujar Arif.
Aplikasi EQLAS for EV Disiapkan untuk Perencanaan Infrastruktur
Sebagai bagian dari kajian, tim mengembangkan aplikasi berbasis web bernama EQLAS for EV.
Aplikasi tersebut dirancang untuk mendukung perencanaan sistematis infrastruktur pengisian kendaraan listrik.
Pengembangannya diarahkan untuk mengurangi kesenjangan persebaran fasilitas pengisian daya, baik dari sisi wilayah maupun sosial.
Arif menilai elektrifikasi angkutan barang dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat karena berkaitan langsung dengan kegiatan logistik.
Menurutnya, manfaat tersebut berbeda dengan subsidi kendaraan listrik penumpang yang dinilainya lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.
Kajian tersebut menekankan pentingnya penyediaan infrastruktur dan skema pembiayaan yang sesuai agar peralihan menuju truk listrik dapat diterapkan oleh pelaku usaha angkutan barang.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
