Pantau - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meningkatkan penanganan sungai dan kawasan pantai di Bali secara menyeluruh guna mencegah banjir berulang serta melindungi wilayah pesisir dari ancaman kerusakan.
Ridwan menegaskan bahwa penanganan banjir dan kerusakan kawasan pantai tidak boleh dilakukan secara parsial karena berpotensi menyebabkan persoalan serupa terus terjadi.
Pernyataan tersebut disampaikan Ridwan saat memimpin kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Bali, Kamis (5/11/2026).
"Penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh. Jangan sampai persoalan yang sama terus berulang karena kita hanya melakukan penanganan di satu titik, sementara persoalan lainnya tidak terselesaikan," ujar Ridwan kepada Parlementaria.
Ridwan Bae Minta Penanganan Sungai dan Pantai Dilakukan Terpadu
Ridwan menilai Kementerian PU melalui balai sungai perlu meningkatkan koordinasi dan penanganan kawasan sungai serta pantai berdasarkan kondisi masing-masing wilayah.
Menurutnya, penanganan yang hanya berfokus pada satu lokasi tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan banjir maupun kerusakan kawasan pesisir secara berkelanjutan.
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh agar pembangunan infrastruktur pengendalian banjir mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat.
Ia juga meminta pemerintah memperhatikan keterkaitan antara kondisi sungai dan kawasan pantai dalam menyusun program penanganan.
Ridwan berharap langkah yang dilakukan Kementerian PU tidak hanya menyelesaikan persoalan sementara, tetapi juga mampu mencegah kejadian serupa pada masa mendatang.
Komisi V DPR Ingatkan Pentingnya Perencanaan Anggaran
Selain menyoroti penanganan sungai dan pantai, Ridwan menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang matang sebelum pemerintah mengalokasikan anggaran.
Menurutnya, setiap program pembangunan harus disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi wilayah agar penggunaan anggaran negara berjalan efektif.
"Perencanaannya harus dilakukan secara komprehensif sehingga anggaran yang dialokasikan tidak menjadi sia-sia," tegasnya.
Ridwan mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada pelaksanaan proyek tanpa mempertimbangkan manfaat jangka panjang.
Ia meminta Kementerian PU bersama balai sungai memastikan setiap kegiatan penanganan banjir dan perlindungan kawasan pantai memiliki tujuan yang jelas.
"Kita ingin anggaran yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Bukan sekadar membangun, tetapi bagaimana pembangunan itu bisa memberikan perlindungan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat," pungkasnya.
Keselamatan Masyarakat Bali Jadi Prioritas Penanganan Banjir
Legislator dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara tersebut menegaskan bahwa persoalan sungai dan kawasan pantai harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Menurutnya, kondisi kedua kawasan tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan, kenyamanan, dan aktivitas masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak.
Ridwan berharap penanganan yang dilakukan pemerintah dapat mengurangi ancaman banjir sekaligus memberikan perlindungan terhadap kawasan pesisir Bali.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan harus diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar penyelesaian pekerjaan fisik.
"Ini bukan hanya soal penyelamatan pantai, tetapi juga sungai yang ada di wilayah tersebut. Kita ingin masyarakat bisa hidup dengan tenang tanpa terus-menerus menghadapi banjir," tutupnya.
Ridwan berharap Kementerian PU dapat mengoptimalkan penanganan sungai dan pantai melalui perencanaan yang menyeluruh sehingga persoalan banjir berulang dapat diatasi secara berkelanjutan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
