Pantau - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mempersilakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyelidiki dugaan penembakan dalam bentrokan antara aparat gabungan TNI/Polri dan masyarakat di Kabupaten Pidie, Aceh, yang mengakibatkan satu warga meninggal dunia dan belasan orang terluka.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril dalam konferensi pers di ruang VIP Bandara Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, pada Jumat.
Yusril menegaskan bahwa pemerintah membuka kesempatan bagi Komnas HAM untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan secara langsung guna mengungkap fakta-fakta terkait bentrokan tersebut.
"Pemerintah juga mempersilakan Komnas HAM turun ke Aceh melakukan pemantauan dan penyelidikan atas peristiwa ini," kata Yusril Ihza Mahendra.
Bentrokan terjadi di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada Rabu (4/11), ketika aparat gabungan TNI/Polri melakukan penertiban bendera Bulan Bintang saat masyarakat setempat menggelar rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Peristiwa tersebut mengakibatkan 14 warga menjadi korban, terdiri atas 13 orang mengalami luka-luka dan satu orang meninggal dunia.
Korban meninggal dunia diketahui bernama Abzalul Riza, yang dilaporkan mengalami luka pada bagian dada yang diduga berasal dari tembakan.
Selain korban dari masyarakat, bentrokan tersebut juga menyebabkan enam personel TNI mengalami luka-luka.
Yusril Tegaskan Dugaan Penembakan Masih Memerlukan Penyelidikan
Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan investigasi untuk memastikan kronologi dan penyebab jatuhnya korban dalam bentrokan antara aparat keamanan dan masyarakat di Pidie.
Menurutnya, meskipun peristiwa tersebut telah disebut sebagai insiden penembakan, penyelidikan lebih mendalam masih diperlukan untuk memastikan apakah benar terjadi penembakan dalam bentrokan tersebut.
Pemerintah juga belum dapat memastikan apakah luka pada dada Abzalul Riza yang menyebabkan korban meninggal dunia berasal dari proyektil peluru atau penyebab lainnya.
Yusril menjelaskan bahwa proses pengungkapan penyebab kematian korban menghadapi kendala karena jenazah Abzalul Riza telah dimakamkan tanpa menjalani pemeriksaan autopsi.
"Lalu, apakah luka pada korban meninggal benar luka tembak atau lainnya. Maka, ini perlu pendalaman dan penyelidikan. Kita maklum korban sudah dimakamkan dan tidak dilakukan otopsi terhadap jenazah korban," jelas Yusril.
Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa tidak dilakukannya autopsi bukan berarti penyebab kematian korban tidak dapat diungkap melalui proses penyelidikan.
Pemerintah tetap mendorong pendalaman secara menyeluruh untuk memastikan penyebab kematian Abzalul Riza sekaligus mengungkap rangkaian peristiwa yang memicu bentrokan tersebut.
Penyelidikan juga diperlukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai tindakan aparat keamanan dan masyarakat selama peristiwa berlangsung.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah Dijadwalkan Datang ke Aceh
Sebagai tindak lanjut, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, mengenai rencana penyelidikan atas bentrokan di Kabupaten Pidie.
Berdasarkan komunikasi tersebut, Anis Hidayah dijadwalkan datang ke Aceh pada Minggu untuk melakukan penyelidikan bersama Komnas HAM Perwakilan Aceh.
Kedatangan Komnas HAM diharapkan dapat membantu mengungkap fakta-fakta terkait bentrokan, termasuk penyebab meninggalnya Abzalul Riza dan luka-luka yang dialami warga maupun personel TNI.
Yusril juga meminta Komnas HAM menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM) selama melaksanakan penyelidikan di lapangan.
Menurutnya, koordinasi antarlembaga diperlukan agar proses pemantauan dan penyelidikan dapat berjalan dengan baik tanpa mengesampingkan kewenangan masing-masing institusi.
Yusril menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati independensi Komnas HAM sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
"Kita menghormati Komnas HAM adalah lembaga negara independen dalam menjalankan tugasnya. Tapi, ketika berada di lapangan kami berharap tetaplah melakukan koordinasi sesama instansi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya," kata Yusril.
Pemerintah menyatakan keterbukaannya terhadap proses penyelidikan independen tersebut guna memastikan fakta-fakta yang berkaitan dengan dugaan penembakan dalam bentrokan di Pidie.
Pemerintah Sampaikan Belasungkawa kepada Keluarga Korban
Dalam kesempatan yang sama, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Abzalul Riza dalam bentrokan antara aparat gabungan TNI/Polri dan masyarakat di Kabupaten Pidie.
Pemerintah juga menyampaikan keprihatinan terhadap 13 warga yang mengalami luka-luka akibat peristiwa tersebut, termasuk korban yang masih menjalani perawatan di rumah sakit.
Yusril berharap keluarga korban meninggal dunia maupun keluarga warga yang mengalami luka-luka diberikan ketabahan dalam menghadapi peristiwa tersebut.
"Kami juga berharap keluarga Abzalul Riza yang wafat maupun keluarga yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit dapat tabah dan sabar menghadapi peristiwa ini," tutur Yusril Ihza Mahendra.
Pemerintah menegaskan bahwa penyelidikan terhadap bentrokan di Pidie tetap diperlukan untuk memastikan kronologi kejadian, penyebab kematian korban, serta fakta-fakta mengenai dugaan penggunaan senjata api dalam insiden tersebut.
Keterlibatan Komnas HAM diharapkan dapat mendukung proses pengungkapan peristiwa secara menyeluruh sesuai dengan kewenangan lembaga tersebut sebagai institusi negara yang independen.
- Penulis :
- Leon Weldrick
