Pantau - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 diberikan kepada pekerja atau buruh untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli masyarakat pada kuartal IV tahun 2026.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan bahwa pekerja yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp900.000.
Bantuan tersebut merupakan subsidi upah sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan yang dibayarkan sekaligus.
“Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil,” ujar Indah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Menurut Indah, pemberian BSU mengacu pada ketentuan pemerintah yang mengatur persyaratan penerima serta mekanisme pelaksanaan bantuan.
Syarat Penerima BSU 2026
Indah menjelaskan bahwa persyaratan penerima BSU 2026 diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 mengenai Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.
Ketentuan tersebut juga dilengkapi dengan petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran bantuan.
Pekerja atau buruh yang berhak menerima BSU harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Selain itu, calon penerima wajib tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Persyaratan lainnya adalah memiliki upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan, dengan penyesuaian berdasarkan ketentuan upah minimum di masing-masing daerah.
Batas Gaji Penerima BSU Mengikuti Upah Minimum Daerah
Kemnaker menetapkan batas upah sebesar Rp3,5 juta per bulan sebagai salah satu persyaratan penerima BSU 2026.
Namun, bagi pekerja di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas upah mengikuti UMK setempat.
Besaran UMK tersebut dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh sesuai ketentuan.
Sementara itu, bagi daerah yang tidak memiliki UMK, batas penghasilan mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan mekanisme pembulatan yang sama.
Indah menjelaskan bahwa data upah yang digunakan sebagai dasar penentuan penerima merupakan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Komponen upah tersebut terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap yang tercatat dalam data kepesertaan.
ASN, TNI, dan Polri Tidak Termasuk Penerima BSU
Kemnaker menegaskan bahwa BSU 2026 tidak diberikan kepada pekerja yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI aktif, maupun anggota Polri aktif.
Selain itu, pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan.
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari persyaratan dan prioritas penyaluran bantuan pemerintah kepada pekerja atau buruh.
Cara Mendapatkan Informasi Resmi BSU 2026
Kemnaker menyediakan kanal informasi resmi bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai BSU 2026.
Informasi mengenai program tersebut dapat diakses melalui laman resmi Kemnaker di https://bsu.kemnaker.go.id.
Masyarakat juga dapat menghubungi pusat layanan Kemnaker melalui nomor 1500 630 untuk memperoleh informasi terkait program bantuan subsidi upah.
- Penulis :
- Gerry Eka
