Pantau - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan mengungkapkan tiga alasan utama yang membuat dirinya memutuskan bergabung dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah sebelumnya dikenal sebagai aktivis dan pengkritik pemerintah.
Ketiga pertimbangan tersebut meliputi keyakinannya terhadap integritas Presiden Prabowo dalam mengelola uang negara, komitmen terhadap demokrasi, serta keberlanjutan pemerintahan sipil.
Syahganda menyampaikan hal tersebut dalam siniar Dewan Pers bersama Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, sebagaimana dikutip di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, keputusan bergabung dengan pemerintah diambil setelah dirinya bersama sejumlah rekan aktivis mengamati perjalanan pemerintahan Prabowo selama dua tahun terakhir.
Syahganda Meyakini Prabowo Tidak Menggunakan Uang Negara untuk Kepentingan Pribadi
Syahganda mengatakan pertimbangan pertama berkaitan dengan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo tidak mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi.
Ia mengaitkan penilaian tersebut dengan berbagai langkah politik dan kebijakan pemerintah, termasuk pengambilalihan aset ilegal yang sebelumnya dikuasai pihak tertentu.
"Kita meyakini dia tidak mengambil uang negara atau uang rakyat pada manuver-manuver politik dia," kata Syahganda.
Menurutnya, keyakinan terhadap integritas Presiden menjadi salah satu faktor penting yang mendorong dirinya menerima tawaran bergabung dalam pemerintahan.
Penilaian tersebut merupakan pandangan pribadi Syahganda berdasarkan pengamatannya terhadap kebijakan dan langkah politik Prabowo.
Komitmen Prabowo terhadap Demokrasi Jadi Pertimbangan Kedua
Alasan kedua, menurut Syahganda, adalah komitmen Presiden Prabowo terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
Ia menilai perjalanan panjang Prabowo dalam membangun partai politik dan mengikuti berbagai kontestasi menunjukkan kesediaannya menjalani proses demokrasi.
Syahganda juga memandang Presiden Prabowo memberikan ruang bagi kehidupan demokrasi dalam menjalankan pemerintahan.
Menurutnya, hal tersebut menjadi pertimbangan penting karena dirinya memiliki latar belakang sebagai aktivis yang sebelumnya kerap menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
Syahganda Menilai Prabowo Tetap Mengutamakan Pemerintahan Sipil
Pertimbangan ketiga adalah penilaian Syahganda bahwa Presiden Prabowo tetap mengutamakan pemerintahan sipil.
Ia menyebut sebagian pihak sebelumnya memiliki kekhawatiran terhadap kemungkinan meningkatnya dominasi militer dalam pemerintahan.
Namun, menurut pengamatannya, Prabowo tidak mengedepankan model pemerintahan militeristik.
"Dia menonjolkan tetap civilian-nya dibanding yang ditakutkan orang kembali ke era Orde Baru, di mana pemerintahan sipil ini hilang," ujarnya.
Syahganda mengatakan keyakinan terhadap tiga hal tersebut menjadi dasar keputusannya menerima tawaran untuk bergabung dalam pemerintahan.
Meski Bergabung dengan Pemerintah, Syahganda Tetap Anggap Kritik Penting
Syahganda menegaskan bahwa keputusannya menjadi bagian dari pemerintah tidak mengubah pandangannya mengenai pentingnya kritik dalam sistem demokrasi.
Menurutnya, kritik masyarakat tetap diperlukan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan sekaligus memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah.
Ia menilai kritik yang disampaikan secara keras sekalipun dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara negara.
Syahganda juga memandang pemerintah perlu menerima kritik sebagai bagian dari proses koreksi dan perbaikan kebijakan.
Dengan demikian, ia menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo tetap disertai keyakinan bahwa ruang kritik harus dipertahankan dalam kehidupan demokrasi.
- Penulis :
- Aditya Yohan
