Pantau - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengusaha daerah mendapatkan kesempatan lebih besar dalam proyek hilirisasi sumber daya alam agar manfaat investasi tidak hanya dinikmati perusahaan besar.
Bahlil menilai keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari jumlah pabrik pengolahan atau smelter yang dibangun, tetapi juga dari pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
Menurutnya, pengusaha lokal perlu dilibatkan dalam pengadaan barang dan jasa, kegiatan operasional industri, hingga kepemilikan izin usaha pertambangan.
"Jangan semua pekerjaan dikuasai, dimonopoli oleh satu kelompok tertentu, tapi harus dibagi kepada orang daerah, untuk juga mereka bisa ikut mengambil bagian dalam rangka penciptaan ekonomi di daerahnya masing-masing," tegas Bahlil dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).
Bahlil Soroti Pengadaan Proyek Industri yang Didominasi Pengusaha Jakarta
Bahlil mengungkapkan masih terdapat ketimpangan dalam keterlibatan pengusaha lokal pada proyek industri berskala besar.
Menurutnya, pembangunan industri yang berlokasi di daerah belum selalu memberikan kesempatan usaha yang memadai bagi masyarakat setempat.
Ia mencontohkan pengalamannya ketika menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
Saat itu, Bahlil menemukan berbagai kebutuhan operasional industri di daerah justru dipasok oleh perusahaan dari Jakarta.
"Dulu waktu saya jadi Ketua Umum HIPMI, pengusaha di Jakarta ini ketika membangun industri hilirisasinya di daerah, dari gunting kuku sampai gunting rambut, itu semua pengadaannya diambil dari Jakarta. Terus orang daerah menjadi apa?" ujarnya.
Bahlil menilai kondisi tersebut perlu diperbaiki agar investasi industri dapat membuka peluang usaha bagi pengusaha lokal.
Pemerintah Prioritaskan UMKM dan Koperasi dalam Akses Izin Tambang
Bahlil mengatakan pemerintah telah menerbitkan keputusan menteri yang mengatur penggunaan kontraktor tidak terafiliasi untuk memperluas keterlibatan pengusaha daerah dalam kegiatan pertambangan.
Menurutnya, kebijakan tersebut mendapat kritik dari sejumlah pengusaha besar karena mengubah pola pengadaan barang dan jasa.
"Saya banyak dikritik sama teman-teman saya pengusaha besar, tentang kontraktornya harus tidak boleh terafiliasi, harus pakai orang daerah," ungkapnya.
Selain pengadaan barang dan jasa, Bahlil juga menyoroti ketimpangan kepemilikan izin usaha pertambangan (IUP).
Ia mempertanyakan minimnya pengusaha lokal yang memiliki izin pertambangan di wilayah penghasil mineral seperti Sulawesi dan Maluku.
"Nikel punya orang Sulawesi, punya orang Maluku, punya orang daerah. Tapi berapa orang Sulawesi dan orang Maluku yang punya IUP?" kata Bahlil.
Menurutnya, persoalan serupa juga terjadi di wilayah penghasil batu bara, termasuk Kalimantan dan Sumatera.
Bahlil menilai mekanisme tender atau lelang membuat pengusaha daerah kesulitan bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki modal lebih kuat.
Karena itu, pemerintah mendorong perubahan regulasi melalui Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) untuk memberikan prioritas kepada UMKM, koperasi, dan badan usaha milik daerah (BUMD) dalam memperoleh akses perizinan pertambangan.
"Inilah sebagai bentuk afirmatif kehadiran negara dalam rangka memberikan prioritas keadilan kepada teman-teman daerah untuk bisa memiliki IUP," tegasnya.
Bahlil Tegaskan Hilirisasi Tidak Cukup Hanya Bangun Smelter
Bahlil menekankan bahwa pembangunan pabrik pengolahan di dalam negeri belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian industri nasional.
Menurutnya, hilirisasi harus diikuti peningkatan penguasaan teknologi, permodalan, dan kemampuan industri dalam negeri.
Ia mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap teknologi dan modal asing masih menjadi tantangan dalam pengembangan industri pengolahan.
"Bagi saya, hilirisasi itu jangan cuma membangun smelter. Kalau pabriknya ada di Indonesia, tetapi teknologinya masih dari luar, modalnya bergantung pada luar, ya kita belum sepenuhnya mandiri. Kita hanya memindahkan tempat pengolahan, sementara ketergantungannya masih ada," ujar Bahlil.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menurut Bahlil, berupaya memastikan proyek hilirisasi memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional.
Upaya tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas industri dan penguasaan teknologi dalam negeri.
Pemerintah Benahi Perizinan Tambang dan Tata Kelola Investasi
Bahlil mengatakan pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola investasi dan perizinan agar kegiatan usaha berjalan lebih transparan serta efisien.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengembalikan pengaturan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan menjadi sistem satu tahun.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan pasokan pasar sekaligus melindungi penerimaan negara.
Bahlil menegaskan keberpihakan kepada UMKM dan pengusaha daerah merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerataan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam.
"Ketika diperhadapkan antara kepentingan rakyat dan kepentingan sekelompok orang, saya lebih memilih untuk mengedepankan kepentingan rakyat daripada sekelompok orang," katanya.
Ia menyatakan akan terus mendorong kebijakan yang memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat daerah untuk terlibat dalam kegiatan pertambangan dan hilirisasi.
"Karena saya lahir dari kampung, maka saya insyaallah akan istiqomah untuk berjuang untuk rakyat, bangsa, dan negara," pungkas Bahlil.
- Penulis :
- Aditya Yohan
