Pantau - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengungkapkan bahwa lebih dari 100 ribu kepala keluarga (KK) transmigran di Indonesia hingga kini belum memperoleh sertifikat hak milik (SHM) atas tanah yang mereka tempati, meskipun sebagian telah menetap selama puluhan tahun.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pemerintah terus berupaya menyelesaikan persoalan tersebut guna memberikan kepastian hukum dan menjamin hak kepemilikan tanah masyarakat transmigran.
Iftitah menyampaikan hal tersebut di Jakarta, Kamis, sekaligus menegaskan bahwa pembentukan kembali Kementerian Transmigrasi menjadi langkah penting untuk memperkuat tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak transmigran.
"Sekarang dengan dibentuknya kembali Kementerian Transmigrasi paling tidak ada satu kementerian yang ikut bertanggung jawab untuk memikirkan nasib lebih dari 100 ribu para transmigran yang belum mendapatkan haknya," kata Iftitah di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, keberadaan Kementerian Transmigrasi diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat transmigran, terutama terkait legalitas tanah yang telah mereka tempati selama bertahun-tahun.
Lebih dari 100 Ribu KK Transmigran Masih Menunggu Sertifikat Tanah
Iftitah menjelaskan bahwa sepanjang pelaksanaan program transmigrasi, pemerintah telah menempatkan lebih dari 2,2 juta kepala keluarga di berbagai kawasan transmigrasi yang tersebar di Indonesia.
Namun, dari keseluruhan keluarga yang telah ditempatkan tersebut, masih terdapat lebih dari 100 ribu KK yang belum memperoleh sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Kementerian Transmigrasi karena sertifikat hak milik merupakan dokumen penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah yang ditempati dan dimanfaatkan masyarakat.
Tanpa dokumen kepemilikan yang sah, penyelesaian hak atas tanah para transmigran masih menjadi pekerjaan pemerintah yang harus dituntaskan.
Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, Kementerian Transmigrasi telah merealisasikan penerbitan dan penyerahan sebanyak 2.770 sertifikat hak milik kepada 1.570 transmigran di delapan kabupaten.
Delapan wilayah tersebut meliputi Kabupaten Lahat, Toli-Toli, Luwu Timur, Sumba Barat, Sumba Timur, Malaka, Nagekeo, dan Rejang Lebong.
Penyerahan ribuan sertifikat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi hak kepemilikan tanah masyarakat transmigran yang sebelumnya belum memperoleh dokumen legal atas lahan mereka.
Ada Transmigran yang Baru Mendapat Sertifikat Setelah Menunggu 34 Tahun
Iftitah mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat transmigran harus menunggu selama puluhan tahun sejak pertama kali ditempatkan di kawasan transmigrasi sebelum memperoleh sertifikat hak milik.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian pemerintah adalah transmigran yang baru mendapatkan sertifikat tanah setelah menunggu selama 34 tahun sejak penempatannya.
"Ada yang sudah 34 tahun kita tempatkan transmigran yang bersangkutan baru mendapatkan haknya dan hari ini kami serahkan haknya," ujarnya.
Menurut Iftitah, penyerahan sertifikat tersebut merupakan langkah nyata pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak atas tanah yang telah berlangsung lama di sejumlah kawasan transmigrasi.
Pemerintah berupaya memastikan masyarakat yang telah mengikuti program transmigrasi memperoleh hak kepemilikan tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
Program Transmigrasi Disebut Berkontribusi pada Pembentukan Lebih dari 100 Kabupaten dan Kota
Selain membahas penyelesaian sertifikat tanah, Iftitah menegaskan bahwa program transmigrasi selama ini telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional, terutama dalam mendukung pemerataan persebaran penduduk.
Menurutnya, program transmigrasi telah berhasil menempatkan lebih dari 9,1 juta jiwa ke berbagai wilayah Indonesia.
Penempatan jutaan penduduk tersebut turut mendorong pertumbuhan kawasan permukiman, perkembangan ekonomi wilayah, serta pembentukan daerah administratif baru.
Iftitah menyebut pelaksanaan program transmigrasi telah berkontribusi terhadap terbentuknya lebih dari 100 kabupaten dan kota baru di Indonesia.
Selain itu, program tersebut disebut turut mendorong pembentukan lebih dari 1.500 desa baru yang berkembang dari kawasan permukiman transmigran.
Perkembangan wilayah tersebut menunjukkan kontribusi program transmigrasi dalam mendukung pemerataan penduduk dan pembangunan kawasan di berbagai daerah.
Iftitah juga menyebut bahwa program transmigrasi memiliki peran dalam proses terbentuknya tiga provinsi baru, yakni Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan.
"Kemudian juga ada tiga provinsi baru, baik itu Kalimantan Utara, Sulawesi Barat maupun Papua Selatan yang terbentuk akibat adanya program transmigrasi. Jadi salah satu legacy terbesar transmigrasi," katanya.
Menurutnya, kontribusi terhadap pembentukan provinsi, kabupaten, kota, dan desa baru tersebut menjadi salah satu warisan penting dari pelaksanaan program transmigrasi di Indonesia.
Dengan berbagai capaian tersebut, Kementerian Transmigrasi menegaskan pentingnya keberlanjutan perhatian pemerintah terhadap masyarakat transmigran, tidak hanya melalui penempatan penduduk dan pengembangan kawasan, tetapi juga pemenuhan hak kepemilikan tanah.
Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi terus berupaya menuntaskan persoalan lebih dari 100 ribu kepala keluarga yang belum memperoleh sertifikat hak milik agar masyarakat transmigran mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang telah mereka tempati.
- Penulis :
- Arian Mesa
