Pantau - Komisi III DPR RI meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerapkan pasal makar terhadap tersangka kasus penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik serta mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Permintaan tersebut menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa pihaknya menilai tindakan yang dilakukan para tersangka merupakan perbuatan makar.
Komisi III juga meminta kepolisian menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Komisi III DPR Desak Penerapan Pasal Makar
Habiburokhman menegaskan bahwa Komisi III DPR RI meminta kepolisian menerapkan pasal makar terhadap para tersangka tindak pidana penyadapan dan penghilangan data elektronik.
Menurutnya, permintaan tersebut merupakan bagian dari kesimpulan resmi rapat kerja bersama Kapolri.
“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau illegal access dan atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar oleh karena itu Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” ujar Habiburokhman.
Komisi III menilai perkara tersebut perlu ditangani secara serius melalui proses penegakan hukum.
Meski demikian, penerapan pasal pidana terhadap tersangka tetap harus melalui proses hukum dan pembuktian sesuai ketentuan yang berlaku.
Polisi Diminta Usut Kemungkinan Keterlibatan Pihak Lain
Selain meminta penerapan pasal makar, Komisi III DPR RI mendorong kepolisian memperluas pendalaman perkara.
Habiburokhman menyampaikan bahwa penyidikan tidak boleh berhenti pada pengungkapan tersangka yang telah ditetapkan.
Menurutnya, aparat penegak hukum perlu menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.
Permintaan itu mencakup pendalaman terhadap dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, serta penghilangan data elektronik.
Komisi III berharap proses penyidikan dapat mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan hasil pemeriksaan.
DPR Apresiasi Langkah Kapolri dalam Pengungkapan Kasus
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi III DPR RI juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto beserta jajarannya.
Apresiasi diberikan atas pengungkapan perkara penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik.
Habiburokhman menyatakan bahwa pengungkapan tersangka merupakan bagian dari langkah penegakan hukum yang perlu dilanjutkan dengan penyidikan menyeluruh.
Komisi III meminta kepolisian tetap menjalankan proses penanganan perkara sesuai ketentuan hukum.
Penanganan Kasus Harus Profesional dan Transparan
Komisi III DPR RI menekankan pentingnya profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penanganan perkara.
Prinsip tersebut menjadi bagian dari kesimpulan rapat kerja bersama Kapolri pada Kamis (12/11/2026).
Komisi III meminta agar proses penyidikan terhadap para tersangka dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, kemungkinan keterlibatan pihak lain diminta terus didalami agar penanganan perkara tidak berhenti pada tersangka yang telah terungkap.
Hingga kesimpulan rapat tersebut disampaikan, permintaan penerapan pasal makar masih merupakan sikap Komisi III DPR RI dalam fungsi pengawasan terhadap penegakan hukum.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
