Pantau - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah bersama pemerintah daerah di delapan kabupaten menyepakati lima rekomendasi strategis untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan, memperkuat koordinasi antardaerah, serta memastikan pelaksanaan program prioritas berjalan sesuai jadwal.
Kesepakatan tersebut dihasilkan melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Daerah yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) se-Papua Tengah.
Rakortek berlangsung di Timika pada 11–13 November 2026 dengan melibatkan unsur perencanaan pembangunan dari pemerintah provinsi dan delapan pemerintah kabupaten.
Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Elieser Yogi, menyampaikan hasil kesepakatan tersebut saat dihubungi dari Nabire, Jumat (13/11/2026).
Menurut Elieser, lima rekomendasi strategis tersebut dirumuskan berdasarkan berbagai persoalan dan kebutuhan pembangunan daerah yang dibahas selama pelaksanaan Rakortek.
"Rekomendasi dirumuskan melalui pembahasan empat kelompok kerja atau desk, yakni bidang ekonomi dan sosial budaya, fisik dan prasarana, pengendalian pembangunan daerah, serta inovasi daerah," katanya.
Lima Rekomendasi Strategis untuk Perencanaan Pembangunan Papua Tengah
Rekomendasi pertama adalah memperkuat koordinasi dan komunikasi antara Bappeda atau Bapperida tingkat provinsi dengan lembaga perencanaan pembangunan di seluruh kabupaten.
Penguatan koordinasi tersebut terutama diarahkan pada pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara berkala.
Melalui koordinasi yang lebih intensif, pemerintah provinsi dan kabupaten diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai perkembangan program, capaian pembangunan, serta persoalan yang membutuhkan penanganan bersama.
Rekomendasi kedua adalah menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
Penyelarasan tersebut dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator makro pembangunan serta berbagai isu strategis yang berkembang di masing-masing daerah.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan program pembangunan pada setiap tingkatan pemerintahan saling mendukung dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Rekomendasi ketiga adalah mempertajam target serta intervensi pembangunan daerah dalam merespons isu nasional, program prioritas nasional, dan prioritas pembangunan provinsi maupun kabupaten.
Penajaman target tersebut bertujuan agar pemerintah daerah dapat menentukan program dan langkah penanganan yang lebih terarah terhadap persoalan pembangunan.
Pemerintah kabupaten juga didorong menyesuaikan program dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing tanpa mengabaikan arah kebijakan pembangunan Provinsi Papua Tengah.
Pemprov Soroti Keterlambatan Penyusunan Dokumen RKPD dan Renja
Rekomendasi keempat menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Seluruh tahapan penyusunan dokumen tersebut harus mengikuti jadwal dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Elieser mengungkapkan bahwa keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan masih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah di Papua Tengah.
Keterlambatan tersebut antara lain terjadi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Menurutnya, sejumlah tahapan yang seharusnya diselesaikan pada April atau Mei terkadang baru dilaksanakan pada Juli hingga Agustus.
"Kesepakatan itu penting karena masih adanya keterlambatan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tahapan yang seharusnya diselesaikan pada April atau Mei terkadang baru dilaksanakan pada Juli hingga Agustus," katanya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena ketepatan waktu penyusunan dokumen merupakan bagian penting dalam menjaga kelancaran proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Melalui rekomendasi tersebut, seluruh pemerintah daerah di Papua Tengah didorong meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan tahapan perencanaan agar keterlambatan serupa tidak terus berulang.
Musrenbang Tematik Fokus pada Stunting, Pengangguran, dan Kemiskinan Ekstrem
Rekomendasi kelima adalah mendorong pemerintah daerah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD.
Musrenbang Tematik diarahkan untuk membahas secara khusus berbagai persoalan pembangunan yang membutuhkan perhatian dan penanganan prioritas.
Sejumlah isu yang menjadi fokus pembahasan meliputi penanganan stunting, pengangguran, serta kemiskinan ekstrem.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mengidentifikasi persoalan secara lebih mendalam sebelum menetapkan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan.
Elieser menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang telah disepakati perlu mendapatkan perhatian dari pimpinan daerah di tingkat provinsi maupun delapan kabupaten.
“Ini menjadi catatan penting yang akan kami sampaikan kepada pimpinan daerah, baik di tingkat provinsi maupun delapan kabupaten, agar menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan dan penentuan prioritas pembangunan,” ujarnya.
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pembangunan yang lebih terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hasil Rakortek Akan Disampaikan kepada Gubernur dan Delapan Bupati
Sebagai tindak lanjut, seluruh berita acara dan rekomendasi hasil pembahasan Rakortek akan dihimpun dalam satu dokumen kesepakatan umum.
Dokumen tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Papua Tengah, para bupati, serta sekretaris daerah di delapan kabupaten.
Penyampaian dokumen kesepakatan dilakukan agar hasil Rakortek dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan penentuan prioritas pembangunan daerah.
Elieser berharap lima rekomendasi strategis yang telah disepakati tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar diterapkan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga merencanakan pelaksanaan Rakortek berikutnya sebagai forum evaluasi terhadap tindak lanjut seluruh rekomendasi tersebut.
Dalam pertemuan selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten akan meninjau rekomendasi yang telah dilaksanakan maupun yang belum direalisasikan.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi hambatan yang masih dihadapi pemerintah daerah.
Selain itu, Pemprov Papua Tengah berencana melibatkan kabupaten lain secara bergantian sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rakortek berikutnya.
Pelibatan pemerintah kabupaten sebagai tuan rumah diharapkan dapat mendekatkan proses koordinasi dan evaluasi pembangunan dengan kondisi serta persoalan yang dihadapi masing-masing wilayah.
“Melalui Rakortek berikutnya, kita akan melihat mana rekomendasi yang sudah dilaksanakan dan mana yang belum. Dari situ akan muncul evaluasi dan gagasan baru untuk memperbaiki pola pembangunan daerah,” katanya.
Melalui lima rekomendasi strategis tersebut, pemerintah daerah se-Papua Tengah berupaya memperkuat koordinasi pembangunan, meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, serta memastikan program prioritas berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Kesepakatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan sekaligus memperkuat penanganan persoalan strategis, terutama stunting, pengangguran, dan kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua Tengah.
- Penulis :
- Arian Mesa
