
Pantau - Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady meminta pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) segera memperjelas pembagian kewenangan dalam rencana pelebaran akses jalan menuju Stasiun Whoosh Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Hamka menegaskan kejelasan tanggung jawab dan perencanaan pembangunan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum seluruh pihak membahas kebutuhan anggaran serta sumber pendanaan proyek tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Hamka saat mengikuti kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Stasiun KCIC Padalarang, Bandung Barat, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, hasil peninjauan menunjukkan belum adanya kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap pembangunan akses jalan menuju stasiun kereta cepat tersebut.
Ia menilai kondisi tersebut membuat masing-masing pihak terkesan saling menunggu dalam menentukan langkah pembangunan.
"Tadi kami lihat itu bingung sendiri kita, yang mana sih? Saling mengharap gitu lho, Pak. Kami dari sisi di Komisi V hanya mau mengetahui skemanya seperti apa," ujarnya.
Politikus Fraksi Partai Golkar itu meminta seluruh pihak segera menyusun kesepakatan bersama agar rencana pelebaran jalan dapat dilaksanakan secara terarah.
Hamka Minta Kementerian PU Pimpin Koordinasi Pelebaran Akses Whoosh
Hamka menjelaskan pembagian kewenangan pembangunan jalan sebenarnya telah diatur berdasarkan status dan klasifikasi jalan.
Jalan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui kementerian terkait, sedangkan jalan provinsi dan jalan kabupaten masing-masing menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Namun, ia memahami keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang dapat memengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
Sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI, Hamka mengaku mengetahui kondisi keuangan negara dan daerah sehingga memahami kesulitan pemerintah kabupaten dalam membiayai pembangunan jalan.
"Kami juga pahami, bahwa APBD daerah pasti agak susah. (Tapi) provinsi masih bisalah bergerak," kata Hamka.
Karena itu, ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi koordinator utama atau leading sector dalam menyelesaikan persoalan akses menuju Stasiun Whoosh Padalarang.
Menurutnya, Kementerian PU perlu mempertemukan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dan PT KCIC untuk menyusun perencanaan pembangunan secara bersama.
Ia menekankan kesepakatan awal harus mencakup pembagian tugas, jadwal pelaksanaan, serta tanggung jawab setiap pihak yang terlibat.
Setelah seluruh aspek tersebut disepakati, pembahasan sumber pendanaan dapat dilakukan melalui kerja sama antarpihak.
"Kalau nanti kesepakatan-kesepakatan itu ada, siapa punya tanggung jawab dan sebagainya, sumber pendanaannya masih bisa kita pikirkan," ucapnya.
DPR Buka Peluang Pendanaan Melalui Inpres Jalan Daerah
Hamka menyebut program Instruksi Presiden Jalan Daerah (Inpres Jalan Daerah) sebagai salah satu alternatif pembiayaan pelebaran akses menuju Stasiun Whoosh Padalarang.
Menurutnya, kebutuhan pembangunan jalan tersebut dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam program Inpres Jalan Daerah setelah melalui koordinasi dengan Kementerian PU.
Skema tersebut dinilai dapat menjadi pilihan apabila kemampuan anggaran pemerintah daerah tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan.
Namun, Hamka mengingatkan bahwa pelaksanaan program Inpres Jalan Daerah pada 2026 masih menghadapi keterbatasan anggaran.
Ia mengungkapkan kebutuhan anggaran program tersebut mencapai sekitar Rp12 triliun, sementara dana yang tersedia baru sebesar Rp4 triliun.
Dengan demikian, masih terdapat selisih kebutuhan pendanaan sekitar Rp8 triliun untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Hamka menegaskan Komisi V DPR RI siap memperjuangkan alokasi pendanaan Inpres Jalan Daerah pada tahun berikutnya apabila perencanaan pembangunan telah disusun dengan jelas.
Perencanaan Bersama Jadi Syarat Utama Pembangunan Akses Stasiun
Hamka menegaskan pelebaran akses menuju Stasiun Whoosh Padalarang membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan agar pelaksanaannya tidak terhambat persoalan kewenangan.
Ia meminta setiap pihak tidak hanya menunggu keputusan dari instansi lain, tetapi aktif menyusun skema pembangunan yang dapat dilaksanakan bersama.
Menurutnya, pembahasan anggaran akan lebih mudah dilakukan apabila seluruh pihak telah menyepakati tanggung jawab dan tahapan pelaksanaan proyek.
Komisi V DPR RI juga membuka peluang untuk mendukung kebutuhan pendanaan melalui mekanisme anggaran pemerintah pusat sepanjang rencana pembangunan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
Hamka berharap koordinasi antara Kementerian PU, pemerintah daerah, dan PT KCIC dapat segera menghasilkan kesepakatan sehingga pengembangan akses menuju Stasiun Whoosh Padalarang memiliki arah pelaksanaan yang jelas.
"Jadi pada saat pendanaan kita sepakati semuanya, saya kira itu bisa jalan. Perencanaannya dulu dipastikan secara cermat," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan




