
Pantau - Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, optimistis pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset segera tuntas setelah prosesnya memasuki tahap tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin).
Hinca menyampaikan bahwa perkembangan tersebut membuka peluang bagi RUU Perampasan Aset untuk segera disahkan menjadi undang-undang pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung pada akhir 2026.
Pernyataan itu disampaikan Hinca dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
"Sedang berlangsung dan akan segera, segera selesai, hari ini sudah sampai timus dan timsin," kata Hinca.
Hinca Panjaitan Berharap RUU Perampasan Aset Rampung Pekan Ini
Hinca berharap seluruh proses pembahasan RUU Perampasan Aset dapat diselesaikan pada pekan ini sehingga pengesahannya menjadi undang-undang bisa segera dilakukan.
Harapan tersebut muncul setelah pembahasan regulasi itu mencapai tahap timus dan timsin yang menjadi bagian dari proses penyusunan serta penyelarasan rancangan undang-undang.
Apabila pembahasan berhasil diselesaikan pada pekan ini, penyelesaian RUU Perampasan Aset akan berlangsung lebih cepat dibandingkan target sebelumnya, yakni 15 Desember 2026.
Meski demikian, Hinca menegaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset masih berlangsung dan belum mencapai tahap pengesahan secara resmi.
Komisi III DPR Percepat Jadwal Pembahasan RUU Perampasan Aset
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyepakati percepatan jadwal pembahasan RUU Perampasan Aset untuk memastikan seluruh proses dapat diselesaikan sesuai target.
Percepatan tersebut dilakukan dengan memajukan sejumlah agenda rapat yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada masa sidang menjadi masa reses DPR RI.
Salah satu agenda yang dipercepat adalah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang semula direncanakan berlangsung pada masa sidang November 2026.
"Komisi III sepakat untuk memajukan jadwal RDPU yang awalnya di masa sidang mendatang menjadi di masa reses ini," kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (26/10).
Habiburokhman menjelaskan bahwa keputusan mempercepat pelaksanaan RDPU telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan Komisi III DPR RI dan pimpinan kelompok fraksi.
Langkah tersebut dilakukan agar seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan lebih cepat tanpa melewati batas waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
RUU Perampasan Aset Ditargetkan Selesai Sebelum 15 Desember 2026
Komisi III DPR RI sebelumnya menetapkan 15 Desember 2026 sebagai target penyelesaian seluruh rangkaian pembahasan RUU Perampasan Aset.
Namun, perkembangan terbaru yang disampaikan Hinca Panjaitan menunjukkan adanya peluang penyelesaian lebih awal setelah pembahasan memasuki tahap timus dan timsin.
Percepatan agenda RDPU serta proses pembahasan yang terus berjalan menjadi bagian dari upaya Komisi III DPR RI untuk menuntaskan rancangan regulasi tersebut.
Dengan perkembangan itu, RUU Perampasan Aset berpeluang memasuki tahapan berikutnya sebelum batas waktu yang telah ditentukan.
Kendati demikian, hingga pernyataan tersebut disampaikan, RUU Perampasan Aset masih dalam proses pembahasan di DPR RI dan belum dinyatakan resmi disahkan menjadi undang-undang.
- Penulis :
- Arian Mesa




