HOME  ⁄  Nasional

Kemenhut dan BPGMN Pulihkan 88 Hektare Lahan Bekas Sawit Ilegal di Suaka Margasatwa Lamandau

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Kemenhut dan BPGMN Pulihkan 88 Hektare Lahan Bekas Sawit Ilegal di Suaka Margasatwa Lamandau
Foto: (Sumber :Jajaran Kemenhut, BPGMN, pemda, TNI, Polri dan masyarakat adat dalam seremoni pemulihan SM Lamandau, Kalimantan Tengah, Selasa (17/11/2026). ANTARA/HO-Kemenhut.)

Pantau - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) melakukan pemulihan ekosistem pada lahan seluas 88 hektare bekas perkebunan sawit ilegal di Suaka Margasatwa (SM) Lamandau, Kalimantan Tengah, setelah menertibkan 11.180 pohon kelapa sawit.

Pemulihan kawasan konservasi tersebut melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh adat, serta pengelola kawasan untuk memastikan lahan yang telah ditertibkan kembali menjalankan fungsi ekologisnya.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengatakan penertiban dilakukan untuk menghentikan penguasaan ilegal sekaligus mencegah kerusakan lebih lanjut di kawasan konservasi.

"Kawasan konservasi harus tetap menjadi kawasan konservasi. Negara tidak boleh membiarkan penguasaan ilegal menghilangkan fungsi hutan yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat. Penertiban di Lamandau menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten, sekaligus memastikan kawasan yang telah diamankan tidak kembali dikuasai atau dirusak," ujar Januanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Sebanyak 11.180 Pohon Sawit Ilegal Ditertibkan

Kemenhut menyebut penertiban dilakukan setelah 43 pihak yang sebelumnya menguasai dan memanfaatkan kawasan Suaka Margasatwa Lamandau secara ilegal bersedia menghentikan aktivitas mereka secara sukarela.

Kesediaan tersebut menjadi bagian dari proses pengamanan kawasan sebelum pemerintah melaksanakan pemulihan lingkungan.

Penertiban mencakup 11.180 pohon kelapa sawit yang berada di dalam kawasan konservasi seluas 88 hektare.

Januanto menegaskan penegakan hukum kehutanan harus memberikan kepastian bahwa kekayaan alam negara tetap terlindungi untuk kepentingan masyarakat dan generasi mendatang.

Kemenhut Siapkan Penanaman Vegetasi Asli dan Pemulihan Habitat Satwa

Setelah penertiban, Kemenhut menyiapkan langkah pemulihan ekosistem melalui koordinasi Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, serta pengelola kawasan.

Pemulihan dilakukan melalui penanaman kembali jenis tumbuhan asli setempat untuk memperbaiki tutupan vegetasi di lahan bekas perkebunan sawit.

Program tersebut juga diarahkan untuk memulihkan habitat satwa liar dan menjaga fungsi kawasan sebagai wilayah konservasi.

Selain perbaikan vegetasi, pemerintah memberikan perhatian terhadap pemulihan fungsi hidrologis gambut agar keseimbangan tata air tetap terjaga.

BPGMN Fokus pada Pemulihan Gambut dan Pencegahan Kebakaran

Wakil Kepala BPGMN Sriyanto mengatakan perlindungan ekosistem gambut memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan lingkungan nasional.

Menurutnya, pemulihan gambut diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan tata air, mengurangi risiko kebakaran, serta menjaga fungsi ekologis kawasan.

"Pemulihan gambut harus menjadi bagian dari kebijakan perlindungan lingkungan yang terencana dan berkelanjutan. BPGMN mendukung upaya pemulihan SM Lamandau dengan menempatkan perbaikan fungsi hidrologis, pemulihan vegetasi, dan pengurangan kerentanan kebakaran sebagai perhatian penting. Keberhasilannya harus dilihat dari pulihnya fungsi ekosistem dalam jangka panjang, bukan hanya dari kegiatan penanaman," ujar Sriyanto.

BPGMN menekankan bahwa keberhasilan pemulihan tidak cukup diukur berdasarkan jumlah tanaman yang ditanam, tetapi juga harus memperhatikan kondisi ekosistem dalam jangka panjang.

Pemerintah Perkuat Perlindungan Kawasan Konservasi Lamandau

Keterlibatan Kemenhut, BPGMN, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat adat menjadi bagian dari upaya bersama menjaga kawasan yang telah ditertibkan.

Pemerintah berupaya memastikan lahan bekas sawit ilegal tidak kembali dikuasai atau dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertentangan dengan fungsi konservasi.

Pemulihan vegetasi, habitat satwa liar, dan tata air gambut menjadi fokus penanganan lanjutan di Suaka Margasatwa Lamandau.

Langkah tersebut diharapkan dapat mengembalikan fungsi ekologis kawasan sekaligus memperkuat perlindungan hutan konservasi di Kalimantan Tengah.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026