
Pantau - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan masa tugas guru non-aparatur sipil negara (non-ASN) di sekolah negeri akan diperpanjang hingga tahun depan, sekaligus membuka peluang bagi sekitar 172 ribu guru untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Kebijakan tersebut menjadi kabar baik menjelang peringatan Hari Guru Nasional (HGN) karena memberikan kepastian keberlanjutan tugas mengajar bagi guru non-ASN yang selama ini mengabdi di sekolah negeri.
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Sesditjen GTK) Kemendikdasmen, Temu Ismail, menyebut perpanjangan masa tugas tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan pengabdian guru.
Menurut Temu, kebijakan itu juga menjadi salah satu kado dari Presiden Prabowo Subianto bagi para guru dalam menyambut peringatan Hari Guru Nasional.
Kemendikdasmen Perpanjang Surat Edaran, KemenpanRB Berikan Persetujuan
Temu Ismail menjelaskan bahwa pemerintah akan memperpanjang surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang menjadi dasar keberlanjutan penugasan guru non-ASN di sekolah negeri.
Ia memastikan rencana perpanjangan surat edaran tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).
"Nanti akan ada perpanjangan surat edaran Pak Menteri dan itu sudah disetujui oleh KemenpanRB," kata Temu dalam kegiatan Ngopi Bareng Bu Nunuk Bersama Fortadik di Jakarta Pusat, Rabu siang.
Persetujuan KemenpanRB diperlukan karena pengaturan tenaga non-ASN berkaitan dengan tata kelola aparatur sipil negara yang telah diatur dalam undang-undang.
Melalui perpanjangan surat edaran tersebut, guru non-ASN tetap diperbolehkan menjalankan tugas mengajar di sekolah negeri tempat mereka selama ini mengabdi.
Kebijakan ini sekaligus memberikan kepastian bahwa guru non-ASN masih dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran meskipun belum memiliki status sebagai aparatur sipil negara.
Selain memastikan keberlanjutan masa tugas, Kemendikdasmen juga memberikan penjelasan mengenai pemenuhan hak guru non-ASN, khususnya terkait pembayaran gaji.
Temu menyampaikan bahwa pembayaran gaji guru non-ASN dapat menggunakan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Dengan demikian, dana BOSP dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk memenuhi hak penggajian guru non-ASN yang tetap menjalankan tugas di sekolah negeri.
Sebanyak 172 Ribu Guru Non-ASN Berpeluang Mengikuti Seleksi CPNS
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengungkapkan sejumlah kebijakan yang disiapkan pemerintah sebagai kado menjelang peringatan Hari Guru Nasional.
Salah satu kebijakan tersebut adalah jaminan tidak adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi guru non-ASN yang tidak berhasil lulus seleksi CPNS.
Abdul Mu'ti menegaskan bahwa kegagalan mengikuti seleksi CPNS tidak secara otomatis menyebabkan guru non-ASN kehilangan pekerjaan atau diberhentikan dari tugas mengajarnya.
Pemerintah juga membuka kesempatan bagi sekitar 172 ribu guru non-ASN yang aktif mengajar di satuan pendidikan negeri untuk mengikuti seleksi CPNS pada tahun depan.
Kesempatan tersebut diberikan kepada guru non-ASN yang telah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per Desember 2024.
Melalui seleksi tersebut, para guru non-ASN memiliki peluang meningkatkan status kepegawaiannya menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pusat.
Meski demikian, pemerintah memastikan guru non-ASN yang belum berhasil lolos seleksi tetap dapat mempertahankan statusnya dan melanjutkan tugas mengajar.
"Jadi, kalau mau dibocorkan, guru non-ASN tahun depan dapat ikut seleksi CPNS dan yang tidak lulus tes CPNS tetap menjadi guru non-ASN statusnya. Tidak kemudian mereka berhenti sebagai guru non-ASN," tegas Abdul Mu'ti di Jakarta Pusat, Selasa (27/10).
Guru Non-ASN Dipastikan Tetap Mengajar Meski Tidak Lulus CPNS
Kebijakan pemerintah tersebut memberikan dua bentuk kepastian bagi guru non-ASN, yakni kesempatan mengikuti seleksi CPNS untuk menjadi PNS pusat dan jaminan keberlanjutan tugas mengajar bagi mereka yang belum berhasil lolos seleksi.
Artinya, guru non-ASN yang tidak memenuhi persyaratan kelulusan CPNS tetap dapat melanjutkan pengabdiannya sebagai tenaga pendidik di sekolah negeri.
Perpanjangan masa tugas melalui surat edaran Kemendikdasmen juga menjadi dasar bagi keberlanjutan penugasan guru non-ASN di satuan pendidikan negeri.
Sementara itu, penggunaan dana BOSP sebagai salah satu sumber pembayaran gaji menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pemenuhan hak guru non-ASN yang masih aktif mengajar.
Perpanjangan masa tugas, kesempatan mengikuti seleksi CPNS, serta dukungan pembiayaan gaji melalui dana BOSP menjadi rangkaian kebijakan pemerintah untuk memberikan kepastian status dan keberlangsungan pengabdian guru non-ASN di sekolah negeri.
- Penulis :
- Leon Weldrick




