
Pantau - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk mengoptimalkan penyebarluasan informasi capaian kinerja dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar berbagai program dan hasil pembangunan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Mey Rany Wahida Utami, menegaskan bahwa keterlibatan aktif pemerintah daerah diperlukan untuk menghubungkan capaian pembangunan nasional dengan manfaat yang dirasakan masyarakat di masing-masing wilayah.
Pernyataan tersebut disampaikan Rany dalam forum Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintah yang berlangsung di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut Rany, penyebarluasan informasi pembangunan membutuhkan koordinasi yang kuat antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan pengelola kehumasan pemerintah daerah.
Kepala OPD diharapkan aktif menyediakan data sektoral, informasi teknis, serta konfirmasi mengenai berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan.
Sementara itu, pengelola kehumasan bertugas mengolah dan menyajikan data tersebut menjadi informasi yang mudah dipahami, menarik, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.
"Kita mungkin selanjutnya menghubungkan capaian nasional dengan kondisi daerah. Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diharapkan mendukung penyediaan data sektoral dan konfirmasi teknis, pengelola kehumasan kemudian mengemasnya menjadi informasi yang relevan bagi masyarakat termasuk pengalaman dan kesaksian penerima manfaatnya," ujar Rany di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu.
Kemendagri Minta Pemda Hubungkan Capaian Nasional dengan Manfaat di Daerah
Dorongan kepada pemerintah daerah tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10/8834/SJ tentang Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintahan.
Surat edaran tersebut menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mempublikasikan berbagai program dan hasil pembangunan pemerintah pusat hingga ke tingkat daerah.
Rany menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi serta kebutuhan di wilayah masing-masing.
Kedekatan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan hubungan antara kebijakan pemerintah pusat dengan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Kemendagri juga mendorong agar publikasi capaian pembangunan tidak hanya berisi data dan angka, tetapi turut menghadirkan pengalaman serta kesaksian masyarakat yang menjadi penerima manfaat program pemerintah.
Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan program pembangunan di daerah.
Rany menegaskan bahwa penyampaian informasi capaian kinerja pemerintah bukan sekadar memperluas jangkauan publikasi, melainkan juga menjadi bagian dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
Publikasi tersebut sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas program dan kebijakan yang telah dijalankan.
Karena itu, Kemendagri meminta pemerintah daerah memanfaatkan berbagai sarana komunikasi, mulai dari situs resmi, media sosial, videotron, hingga saluran informasi lainnya.
Namun, seluruh informasi yang akan dipublikasikan harus melalui proses verifikasi agar data dan capaian pembangunan yang disampaikan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pemkab Garut dan Karangasem Mendapat Apresiasi Kemendagri
Dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi pembangunan, Kemendagri memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah yang dinilai telah aktif memanfaatkan berbagai kanal komunikasi.
Dua daerah yang mendapat perhatian positif adalah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut dan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
Kedua pemerintah kabupaten tersebut dinilai telah memanfaatkan saluran komunikasi daerah untuk mempublikasikan capaian pembangunan, khususnya di sektor pendidikan.
Upaya yang dilakukan Pemkab Garut dan Pemkab Karangasem diharapkan dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya dalam memperkuat penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat.
Kemendagri juga berharap praktik tersebut dapat mendorong pemerintah daerah lain untuk lebih aktif mengemas informasi pembangunan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Bakom RI Ingatkan Komunikasi Pemerintah Bukan Sekadar Pencitraan
Selain mendorong publikasi capaian pembangunan, Kemendagri menekankan pentingnya komunikasi pemerintah yang mampu menjangkau sekaligus melibatkan masyarakat secara efektif.
Sejalan dengan hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Puji Hartoyo, mengingatkan bahwa komunikasi pemerintah harus berlangsung secara dua arah.
Menurut Puji, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan informasi mengenai program, kebijakan, dan capaian pembangunan kepada masyarakat.
Pemerintah juga perlu menyediakan ruang untuk mendengarkan aspirasi, keluhan, serta masukan masyarakat terkait pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Tanggapan masyarakat dinilai penting untuk mengetahui sejauh mana program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi penerima layanan dan hasil pembangunan.
Komunikasi dua arah juga diperlukan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada penyampaian keberhasilan program, tetapi turut memperhatikan pengalaman dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Puji menegaskan bahwa komunikasi publik pemerintah harus mengutamakan hasil kerja nyata dan bukti manfaat pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Komunikasi bukan pencitraan diri, rakyat butuh karya dan bukti," tegas Puji.
Melalui penguatan koordinasi antara OPD, pengelola kehumasan, dan berbagai saluran komunikasi daerah, Kemendagri berharap informasi capaian pembangunan pemerintah dapat tersampaikan secara lebih luas, akurat, dan relevan bagi masyarakat.
- Penulis :
- Leon Weldrick




